Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berjanji akan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kematian enam orang, termasuk para pengunjuk rasa anti-pemerintah, setelah aksi protes besar mahasiswa terjadi pada hari Selasa (16/07).

Enam orang tewas dalam bentrokan antara polisi dan para pengunjuk rasa terkait kuota pekerjaan sektor publik untuk anak-anak pejuang kemerdekaan yang bertempur dalam Perang Kemerdekaan tahun 1971.

"Saya dengan tegas menyatakan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan, penjarahan, dan kekerasan - siapa pun mereka - saya akan memastikan bahwa mereka akan diberi hukuman yang setimpal,” kata Hasina dalam sebuah pidato yang disiarkan di televisi.

Kepolisian menyebut tiga korban tewas di kota pelabuhan selatan Chittagong, 300 kilometer dari ibu kota Dhaka, sementara dua korban tewas lainnya di Dhaka, dan satu di distrik utara Rangpur.

Pada hari Rabu (17/07), para pelajar di Dhaka berduka dan beri penghormatan kepada para korban tewas, seraya meneriakkan yel-yel: "Kami tidak akan membiarkan darah saudara-saudara kami terbuang sia-sia.”

Polisi kemudian membubarkan aksi tersebut dengan menembakkan peluru karet dan gas air mata.

"Polisi menyerang kami dengan gas air mata dan granat setrum ketika kami baru saja memulai aksi,” ujar pemimpin aksi, Nahid Islam, kepada kantor berita AFP.

Universitas ditutup sementara

Pihak berwenang memerintahkan semua universitas dan sekolah di seluruh negeri untuk ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan, mulai hari Rabu (17/07).

Salah satunya adalah Universitas Dhaka, yang menjadi lokasi terjadinya kekerasan. Universitas tersebut telah menangguhkan kelas dan menutup asramanya sampai pemberitahuan lebih lanjut, kata seorang pejabat universitas kepada The Associated Press, yang berbicara tanpa menyebut nama karena dia tidak berwenang untuk berbicara kepada media.

Juru bicara Kementerian Pendidikan M. A. Khair mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa perintah penutupan tersebut dikeluarkan demi "keamanan para siswa.”

Asif Mahmud, salah satu demonstran, mengatakan di Facebook bahwa hanya rumah sakit dan layanan darurat lainnya yang akan diizinkan untuk beroperasi. Tidak ada tanggapan langsung dari pihak berwenang terkait hal ini.

Pihak berwenang mengerahkan pasukan paramiliter Penjaga Perbatasan Bangladesh (BGB) di lima kota besar, termasuk Dhaka dan Chittagong, ketika para pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan raya utama di negara itu.

Pemicu aksi protes besar mahasiswa

Protes besar-besaran mulai pecah sejak dua minggu yang lalu di sejumlah universitas.

Para pengunjuk rasa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan lebih dari separuh jabatan pegawai negeri sipil untuk kelompok-kelompok tertentu, termasuk anak-anak para veteran Perang Kemerdekaan Pakistan pada tahun 1971, perempuan, orang-orang di distrik-distrik miskin, etnis minoritas, dan para penyandang disabilitas.

Para kritikus mengatakan bahwa sistem ini menguntungkan anak-anak dari kelompok-kelompok pro-pemerintah yang mendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang kembali memenangkan pemilu keempat berturut-turut pada Januari lalu setelah pemungutan suara tanpa ada adanya oposisi yang sebanding.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta pemerintah Bangladesh "untuk melindungi para demonstran dari segala bentuk ancaman atau kekerasan,” menurut juru bicaranya, Stephane Dujarric.

"Adalah hak asasi manusia yang mendasar untuk dapat berdemonstrasi secara damai dan pemerintah harus melindungi hak-hak tersebut,” ujar juru bicara tersebut.

Sementara itu, Amnesty International mendesak Bangladesh untuk "segera menjamin keselamatan semua pengunjuk rasa.”

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Matthew Miller juga mengutuk "kekerasan terhadap para pengunjuk rasa damai,” yang memicu kecaman dari Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

fr/ha (AFP, AP, Reuters, dpa)