Presiden Mahmoud Abbas hari Minggu (03/06/13) menegaskan spekulasi bahwa Rami Hamdallah (54) akan menjadi perdana menteri Palestina yang baru. Abbas mengumumkan penunjukkan ini di tengah sebuah pertemuan di markas Otoritas Nasional Palestina di Ramallah.

Sang akademisi, yang selama ini memimpin komisi pemilihan umum dan bursa efek Palestina, akan ditugaskan membentuk pemerintahan baru. Profesor lulusan Inggris itu adalah seorang anggota Partai Fatah serta menjabat presiden Universitas An-Najah di Tepi Barat dalam 15 tahun terakhir.

"Pemerintahan baru akan terbentuk dalam beberapa hari ke depan," jelas Hamdallah. "Kebanyakan menteri dari pemerintahan sebelumnya akan dipertahankan, tapi saya akan mengangkat menteri keuangan baru," tambahnya.

Perdana Menteri Salam Fayyad mengumumkan pengunduran dirinya tanggal 13 April lalu akibat ketegangan berminggu-minggu dengan Abbas terkait portofolio keuangan. Namun ia baru resmi turun jabatan akhir bulan April, karena Abbas memerintahkannya untuk mengisi jabatan di tengah masa transisi.

Hamas masam, AS senang

Abbas dan gerakan Islamis Hamas, yang berkuasa di Jalur Gaza, bulan lalu menyepakati pembentukan sebuah pemerintah persatuan. Namun seorang juru bicara Hamas mengatakan penunjukan Hamdallah dapat menghambat rencana tersebut.

"Abbas seharusnya menerapkan kesepakatan rekonsiliasi yang tercapai di Kairo bulan lalu, bukannya memajukan kandidat sendiri sebagai perdana menteri," tegas Fawzi Ibrahim kepada kantor berita Reuters. Hamas menyebut penunjukan Hamdallah sebagai "ilegal."

Namun Amerika Serikat menyambut baik terpilihnya Hamdallah.

"Kami memberi selamat kepada Rami Hamdallah, perdana menteri baru Otoritas Palestina," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dalam sebuah pernyataan. "Penunjukannya datang di saat yang penuh tantangan, yang juga momen penting bagi kesempatan."

cp/yf (ap, rtr, afp)