Perdana Menteri Inggris Boris Johnson selamat dari mosi tidak percaya pada hari Senin (06/06) setelah ancaman untuk menggulingkannya muncul dari dalam partainya sendiri, Partai Konservatif. Kemenangan ini memiliki arti bahwa anggota parlemen tidak lagi dapat mengajukan pemberontakan serupa selama 12 bulan.

Secara keseluruhan, Johnson berhasil mengumpulkan dukungan 211 suara dari 359 anggota parlemen Konservatif. Angka ini setara dengan 59%, yang berarti persentase ini lebih rendah dari pendahulunya, Theresa May, yang mengantongi 63% setelah pemungutan suara serupa pada 2018. Namun, lebih dari enam bulan kemudian dia mengundurkan diri.

Johnson menilai pemungutan suara itu sebagai "hasil yang menentukan", seraya mengatakan bahwa "sebagai pemerintah kita dapat melanjutkan dan fokus pada hal-hal yang menurut saya benar-benar penting bagi rakyat."

Apa reaksi anggota parlemen terhadap pemungutan suara itu?

Hasil pemungutan suara pada Senin (06/06) malam disambut baik oleh beberapa orang, termasuk Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak.

"Saya mendukungnya (Boris) hari ini dan akan terus mendukungnya," tulisnya di Twitter. "Besok kita kembali bekerja menumbuhkan ekonomi dan memberikan layanan publik yang lebih baik."

Setelah pemungutan suara, pemimpin oposisi Partai Buruh Keir Starmer mencuitkan: "Pilihannya lebih jelas dari sebelumnya: Tories (anggota Partai Konservatif) yang terpecah menopang Boris Johnson tanpa rencana untuk mengatasi masalah yang Anda hadapi. Atau Partai Buruh bersatu dengan rencana untuk memperbaiki krisis biaya hidup dan memulihkan kepercayaan dalam politik."

Johnson telah berjuang melawan kontroversi satu demi satu dalam beberapa bulan terakhir atas skandal 'partygate', saat ia dan stafnya berulang kali mengadakan pesta alkohol di kantor dan kediamannya di Downing Street, melanggar pembatasan pandemi COVID-19, yang berarti melanggar aturan yang diberlakukan pemerintah Johnson sendiri kepada publik.

Bagaimana mekanisme pemungutan suara?

Pemungutan suara hanya diadakan di antara anggota parlemen dari Partai Konservatif dan bukan di parlemen, di mana 15% dari semua anggota parlemen Konservatif menyerukan pengunduran diri Johnson.

Pemungutan suara diadakan secara anonim, meskipun banyak yang memilih untuk mengungkapkan perasaan mereka, baik melalui surat atau di media sosial. Johnson diberitahu tentang hasil pemungutan suara sesaat sebelum publik mengetahuinya.

Menurut aturan Komite 1922, seorang perdana menteri yang bertahan dalam pemungutan suara semacam itu tidak dapat ditantang lagi di dalam partainya sendiri selama satu tahun. Seorang perdana menteri yang kalah dalam pemungutan suara harus mengundurkan diri sebagai pemimpin partai dan tidak dapat mencalonkan diri lagi.

Tekanan 'partygate' meningkat

Awal tahun 2022, skandal yang dikenal sebagai 'partygate' membuat Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris pertama yang melanggar hukum saat masih menjabat. Dia dikenai denda kecil dari polisi atas pelanggaran tersebut.

Ketika berita tentang pesta itu terungkap, Johnson awalnya mengaku tidak menghadiri pertemuan-pertemuan tertentu. Setelah diketahui jelas bahwa dia hadir, dia kemudian mengatakan tidak menganggapnya sebagai pesta melainkan acara kerja.

Johnson akhirnya meminta maaf, tetapi membela diri sambil mengatakan dia tidak melanggar kode etik menteri dengan berbohong di parlemen dan mengklaim bahwa apa pun yang dia katakan adalah benar sepanjang pengetahuan atau ingatannya, jika pada akhirnya tidak benar. Sejak itu, Johnson mengusulkan perubahan kode etik menteri.

Ketidakpuasan dan perpecahan

Besarnya perpecahan Partai Konservatif terungkap pada Senin (06/06) pagi dalam surat pengunduran diri anggota parlemen yang mengurusi anti-korupsi, John Penrose, dan protes tambahan dari sekutu lama Jesse Norman.

Sanggahan perdana menteri atas 'partygate' adalah "aneh," tulis Norman. Dia memperingatkan bahwa Partai Konservatif berisiko kalah pada pemilihan umum berikutnya jika Johnson tetap memimpin.

Tanda tangan mereka dan yang lainnya melampaui jumlah yang diminta dari 54 anggota parlemen Konservatif yang menentang Johnson dalam Komite 1922. Beberapa anggota parlemen telah menyerahkan surat kepada Komite, tetapi dengan syarat bahwa surat itu tidak ditindaklanjuti sampai setelah perayaan Platinum Jubilee Ratu Elizabeth selesai pada hari Minggu (05/06).

Pada hari Senin (06/06), mantan menteri kabinet Jeremy Hunt, menyatakan kekecewaannya atas masa jabatan Johnson. Hunt yang kalah dari Johnson dalam pemilihan 2019 dan diperkirakan akan mencalonkan diri lagi jika Johnson akhirnya digulingkan.

"Partai Konservatif sekarang harus memutuskan apakah ingin mengganti pemimpinnya," tulis Hunt. "Karena situasi di Ukraina, ini bukan debat yang saya inginkan sekarang, tetapi di bawah aturan kami, kami harus melakukan itu."

"Anggota parlemen Konservatif tahu dalam hati kami bahwa kami tidak memberi rakyat Inggris kepemimpinan yang layak mereka dapatkan."

ha/pkp  (AP, AFP, Reuters, dpa)