Di tengah jalan menuju demokrasi yang berfungsi, republik termuda di dunia harus menghadapi pukulan telak. Setelah bertahun-tahun menghadapi kelompok gerilyawan Maois, Nepal baru saja melewati jalan berbatu menuju perdamaian. Kini Nepal kembali terpuruk dalam krisis politik. Perdana Menteri Pushpa Kamal Dahal, mantan pemimpin gerilyawan Maois, menyatakan pengunduran diri. "Guna mengakhiri krisis politik, guna menciptakan situasi yang positif dan guna menyelesaikan masalah secara demokratis dan damai, saya memutuskan untuk mundur dari jabatan perdana menteri,“ ujar Dahal dalam pidato di televisi.

Pidato pengunduran diri Dahal di televisi berlangsung selama 20 menit. Pengunduran diri Dahal merupakan hasil sengketa kekuasaan antara pemimpin pemerintahan dan militer. Militer menolak menerima 19.000 mantan gerilyawan Maois. Hubungan antara kaum Maois dan militer tentu saja tidak harmonis, karena mereka pernah berkonfrontasi dalam perang saudara.

Hari Minggu lalu (03/05), Perdana Menteri Dahal yang sebelumnya adalah pemimpin gerilyawan Maois, memecat panglima militer Jenderal Rookmangud Katawal. Sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata, Presiden Nepal Ram Baran Yadav menentang pemecatan panglima Katawal dan berada di pihak militer. Presiden menyarankan Jenderal Katawal untuk tetap bertugas. Campur tangan presiden ini disebut PM Dahal sebagai pelanggaran konstitusi.

"Keputusan yang dibuat berdasarkan perundingan pemerintah dengan semua partai politik menjadi tidak berlaku. Itu merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan konstitusi dan memicu krisis nasional,“ kata Dahal.

Tidak lebih dari setahun yang lalu, negeri di kaki Gunung Himalaya itu dengan bangga menyandang sebutan republik termuda di dunia. Waktu itu Nepal berhasil membubarkan monarki yang sebelumnya sudah berlangsung 240 tahun. Raja yang tidak disukai rakyat harus meninggalkan istananya dan pindah ke puri kecilnya di pinggiran ibukota.

Kaum Maois secara mengejutkan memenangkan pemilihan umum tahun lalu, walaupun tidak meraih suara mayoritas mutlak. Situasi politik di Nepal sebenarnya masih belum tenang akibat sengketa kekuasaan antara Maois dan militer. Setelah dikeluarkannya keputusan mengenai pemecatan panglima angkatan bersenjata, sejumlah partai politik yang penting meninggalkan koalisi sebagai aksi protes.

Seperti yang dijelaskan Shekar Koirala dari kubu oposisi Partai Kongres Nepal, perdana menteri tidak punya pilihan lain, selain mengundurkan diri. "Itu datangnya tidak diduga. Tapi perdana menteri tidak punya pilihan lain. Kemarin digelar pertemuan antara presiden dan 18 partai politik. Mereka menyatakan ketidakpuasannya terhadap situasi saat ini," papar Koirala.

Siapa, bagaimana, dan kapan pemerintahan yang baru akan dibentuk, masih belum jelas. Negara yang terkenal sebagai tujuan wisata pendakian gunung, kini menghadapi jalan panjang yang berliku menuju demokrasi.

Kai Küstner/Luky Setyarini

Penyunting: Marjory Linardy