Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui dekrit pembubaran parlemen yang diajukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, Senin (20/3). Dia akan berhadapan dengan penerus dinasti Shinawatra pada pemilu legislatif, Mei mendatang.
Pemilihan umum di Thailand akan menempatkan kepala junta militer, Prayuth Chan-O-cha, melawan putri bekas PM Thaksin Shinawatra, Paetongtarn. Tanggal pencoblosan akan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum di kemudian hari, tapi sudah dikabarkan akan jatuh pada tanggal tujuh atau 14 Mei mendatang.
Pemilu kali ini adalah yang kedua sejak kudeta militer pada 2014 dan yang pertama sejak gelombang demonstrasi massal kelompok pro-demokrasi pada 2020 silam.
Oposisi terbesar, Grup Pheu Thai, yang digawangi Paetongtarn Shinawatra, mencatatkan hasil positif di sejumlah survei. Dalam jajak pendapat oleh National Institute of Development Administration (NIDA) pada akhir pekan lalu, Prayuth hanya mendapat 15,65 persen dukungan elektoral dan bertengger di peringkat ketiga, di bawah Paetongtarn yang menghimpun 38,2 persen suara.
Tempat kedua diisi kandidat oposisi lain, Pita Limjaroenrat, Ketua Umum Partai Pergerakan Maju (RTGS) dengan 15,75 persen dukungan responden.
Cara Thailand Menghidupkan Kembali Transportasi Umum
04:01
This browser does not support the video element.
Jatuhnya kekuasaan militer?
Sejak kudeta, Thailand menjadi medan pertikaian politik antara kelompok pro-militer dan dinasti Shinawatra. Prayuth, yang berusaha melegitimasi kekuasaan junta melalui pemilu kontroversial pada 2019 silam, mengaku tidak terkesan dengan hasil jajak pendapat.
"Survei adalah survei. Hasil pemilu tetap akan bergantung pada keinginan rakyat," kata dia. "Tugas pemerintah yang baru tetaplah menjaga keutuhan negeri," imbuhnya. "Saya akan melakukan yang terbaik."
Partai Phuea Thai dibentuk dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang dilarang seusai kudeta Prayuth. Dalam sejarahnya, serikat pro-Shinawatra itu selalu berhasil memenangkan pemilu yang diikuti sejak 2001. Survei NIDA, yang menjaring 2.000 responden di Thailand, juga mencatat 50 persen dukungan bagi siapapun kandidat yang diusung Phuea Thai pada pemilu 2023.
Pada Jumat (17/3) silam, Paetongtarn mengaku dirinya yakin akan mampu membukukan kemenangan telak pada pemilu. Sasaran terbesarnya adalah memulihkan hak politik partai-partai oposisi yang dikucilkan dari jabatan publik, sesuai konstitusi 2017 hasil godokan junta militer.
Humor dan Kreativitas di Tengah Represi Protes Thailand
Ban bebek karet hingga protes bertema Harry Potter, mewarnai unjuk rasa menuntut pengunduran diri PM Prayuth Chan-ocha, reformasi monarki, dan konstitusi baru. Kultur pop aksi protes Thailand menarik perhatian dunia.
Foto: Athit Perawongmetha/REUTERS
Ban bebek karet: simbol baru demokrasi
Ban bebek karet kini muncul sebagai simbol baru gerakan pro demokrasi Thailand. Ban bebek karet itu awalnya digunakan untuk mengolok pihak berwenang yang menutup gedung parlemen, yang terletak di tepi sungai Bangkok. Namun, saat pihak berwenang membubarkan pengunjuk rasa dengan meriam air, ban bebek karet itu spontan digunakan oleh demonstran sebagai perisai.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Salam tiga jari ala The Hunger Games
Salam tiga jari ala film "The Hunger Games" telah menjadi simbol utama perlawanan terhadap monarki. Isyarat perlawanan pertama kali muncul pada tahun 2014 sebagai bentuk pembangkangan diam-diam terhadap rezim militer PM Prayuth Chan-ocha, yang merebut kekuasaan melalui kudeta. Referensi kultur pop ini membantu para demonstran menarik perhatian baik dari komunitas domestik maupun internasional.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Dinosaurus: mentalitas ketinggalan zaman
Selama protes, sekelompok aktivis yang dikenal sebagai "Bad Students" menjuluki pemerintah sebagai "dinosaurus" karena pola pikir mereka yang ketinggalan zaman. Para aktivis menyebut diri mereka sebagai "meteorit" yang dapat membuat para pejabat pemerintah punah jika mereka terus menolak untuk berubah. Para aktivis "Bad Students" ini juga menuntut perbaikan sistem pendidikan Thailand yang lamban.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Protes bertema Harry Potter
Mengkritik monarki adalah hal yang tabu di Thailand. Hukum lese majeste negara itu mengatur bahwa warga negara yang "tak hormat" terhadap monarki dianggap sebagai kejahatan. Demonstran menyindir Raja Maha Vajiralongkorn sebagai Lord Voldemort. Dalam film Harry Potter, Voldemort disebut "You Know Who" atau "Dia yang Tak Harus Disebut Namanya".
Foto: Lauren DeCicca/Getty Images
Surat untuk raja
Reformasi monarki sejauh ini merupakan tuntutan yang paling kencang disampaikan dari protes Thailand. Pada November, pengunjuk rasa berbaris ke istana kerajaan untuk mengirimkan surat tulisan tangan kepada raja. Ketika ditanya apa pendapatnya tentang para pengunjuk rasa, Raja Maha Vajiralongkorn hanya berkata: "Kami mencintai mereka semua" dan menggambarkan Thailand sebagai tanah kompromi.
Banyak demonstran yang geram saat pihak berwenang menggunakan kekuatan berlebihan dalam unjuk rasa damai. Sejauh ini, enam orang mengalami luka tembak dan lebih dari 50 orang luka berat. Setelah bentrokan antara pengunjuk rasa anti-pemerintah dan pihak berwenang terjadi, demonstran bergerak ke markas polisi untuk melempar cat ke gedung tersebut.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Kesetaraan gender dan hak-hak LGBT+
Gerakan pro-demokrasi telah mengumpulkan pengunjuk rasa dari berbagai kelompok dengan latar belakang berbeda. Gerakan protes ini juga mewujudkan keragaman Thailand. Pengunjuk rasa dari kalangan LGBT+ turut bergabung dalam protes. Mereka mendorong kesetaraan gender dan hak-hak LGBT +.
Foto: Athit Perawongmetha/Reuters
Mengecoh pihak berwenang
Demonstran mengubah lokasi unjuk rasa dalam waktu singkat untuk mengecoh polisi. Pihak berwenang pada Rabu (25/11) membentengi gedung Biro Properti Kerajaan di pusat Bangkok dengan kontainer dan kawat berduri. Tetapi pengunjuk rasa mengumumkan pergeseran lokasi ke markas Siam Commercial Bank, di menit terakhir. Raja Maha Vajiralongkorn adalah pemegang saham terbesar di bank tersebut. (pkp/ha)
Foto: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
8 foto1 | 8
Penerus dinasti
Paetongtarn adalah putri termuda bekas PM Thaksin Shinawatra, dan keponakan dari bekas PM Yingluck Shinawatra. Keduanya berhasil memenangkan pemilu namun dijatuhkan dalam kudeta militer pada 2006 dan 2014, dan sejak itu memilih hidup dalam pengasingan di luar negeri. Paetongtarn mengaku selalu berkonsultasi dengan sang ayah yang kini hidup di Dubai, Uni Emirat Arab.
Serupa di masa lalu, Paetongtarn menggunakan strategi yang sama dengan pendahulunya, dengan menitikberatkan program kampanye pada pertumbuhan ekonomi, kenaikan upah minimum regional, subsidi air dan listrik, serta proyek infrastruktur berupa rel kereta cepat dan sarana banjir.
"Kami banyak berhasil di tahun pertama, tapi empat tahun kemudian kami digulingkan melalui kudeta. Jadi ada banyak hal yang ingin kami tuntaskan," kata Paetongtarn kepada Reuters.
Meski dukungan elektoral yang tinggi, reputasi Shinawatra bukan tanpa cela. Sejumlah kalangan oposisi menuduh keluarga biliuner itu memperkaya lingkaran terdekat melalui kronisme sistematis, serta membeli suara kaum miskin lewat proyek-proyek nirguna. Tudingan itu selama ini dibantah oleh Shinawatra.
Menurut konstitusi yang digodok militer, Pheu Thai belum tentu akan mampu menggolkan kandidatnya, karena perdana menteri tidak dipilih semata oleh parlemen, melainkan bersama senat yang keanggotaannya dipilih langsung oleh militer Thailand.
