“Tanyakan saja kepada anak perempuan Anda," begitu kata sang kanselir beberapa pekan silam. Ucapannya itu dimaksudkan sebagai nasihat kepada seorang wartawan yang menanyakan apakah dia bermaksud serius ketika menyebut keberadaan kaum migran sebagai "masalah" di kota-kota Jerman.

Di Berlin, Hibba Kauser, kader Partai Sosialdemokrat (SPD) yang lahir di tempat penampungan dan kini duduk di dewan kota, merespons dengan menandatangani surat terbuka kepada Friedrich Merz. Bersama 60 tokoh perempuan lain, dia menuntut kebijakan konkret pemerintah untuk menjamin keselamatan perempuan.

"Kami ingin berbicara tentang keamanan bagi para putri yaitu perempuan. Namun, kami ingin melakukannya dengan serius, bukan sebagai alasan murah untuk membenarkan narasi rasis. Korban seksisme dan korban rasisme tidak boleh diadu domba.”

Sebelumnya, pada pertengahan Oktober di Potsdam, Merz mengatakan bahwa "wajah kota kita masih bermasalah”dengan merujuk pada jumlah warga asing di Jerman. Beberapa hari setelahnya, saat ditanya wartawan apakah dia ingin meluruskan komentarnya itu, Merz menjawab dengan pernyataan, "tanyakan saja kepada putri Anda”.

Sikapnya itu sontak memicu polemik, yang diwarnai gelombang demonstrasi kaum perempuan bermoto, "Kami adalah Putri yang dimaksud!" Mereka mengajukan "10 tuntutan untuk keamanan kami," yang antara lain mendesak penindakan terhadap kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga, sistem penerangan kota dan pengawasan ruang publik yang lebih baik.

Hibba Kauser, putri imigran asal Pakistan, menyampaikan pidato pertama dalam aksi protes di Berlin. "Saya segera menandatangani petisi itu karena saya pikir ini sangatlah penting, kalau kita memang sedang membicarakan keamanan bagi para perempuan, maka kita harus melakukannya dengan benar. Dukung pendanaan yang baik bagi rumah perlidungan yang aman bagi para perempuan. Tidak boleh ada perempuan yang ditolak saat mencari perlindungan,” ujar perempuan berusia 25 tahun itu kepada DW. "Jika seorang perempuan tidak memiliki paspor Jerman atau tidak cukup fasih berbahasa Jerman, dia tidak boleh didiskriminasi.”

Pernyataan "wajah kota" yang melukai migran

Kauser memberi gambaran akan dampak perdebatan "wajah kota” yang terjadi selama beberapa minggu terakhir terhadap orang-orang seperti dirinya yang memilki latar belakang migran. Ia lahir di sebuah tempat penampungan pengungsi di Brandenburg. Kini sudah dua tahun lamanya ia duduk di dewan nasional organisasi pemuda partai SPD, bahkan pada tahun 2024 menerima penghargaan atas kiprahnya dalam politik lokal. Perjalanan karier Krause nampak sukses, tetapi kontroversi "wajah kota" membuat Krause merasa dirinya belum cukup dianggap sebagai bagian dari masyarakat.

"Saya terkejut, sangat sedih, dan terluka. Tidak peduli apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan. Apakah kami lulus universitas, berusaha mengubah dunia, atau berkontribusi positif bagi masyarakat, kami harus berjuang dua atau tiga kali lebih keras untuk membuktikan bahwa kami juga bagian dari Jerman. Padahal seharusnya itu tidak perlu dipertanyakan lagi karena kami lahir dan besar di sini. Namun, mengapa terus-menerus dibicarakan seolah kami orang luar?”

Ujaran kebencian terhadap perempuan meningkat di ranah digital

Saat tema seputar migrasi tiba tiba dikerucutkan menjadi tema seputar keamanan perempuan di ruang publik ruang terbuka publik, bagi Krause hal tersebut sudah melewati batas. Sudah waktunya melawan. Salah satu dari 10 tuntutan dalam surat terbuka menuntut perlindungan lebih bagi perempuan dari seksisme dan rasisme di dunia maya, hal yang kerap dirasakan Krause setiap hari sebagai politisi muda.

"Saya mengalami rasisme di internet setiap hari. Saya terus menerima pesan yang berisi hinaan dan komentar rasis atau seksis.”

Kauser pun bertanya, "Mengapa Instagram membiarkan orang yang telah saya blokir terus membuat akun baru dan kembali menyerang saya? Di sini baik politik maupun perusahaan teknologi punya tanggung jawab besar.”

Tempat paling berbahaya bagi perempuan: di rumah mereka sendiri

Judith Rahner juga sangat terpukul dengan pernyataan Kanselir Federal dan ia merasa tidak sendirian. Dalam wawancara kepada DW, Direktur Dewan Perempuan Jerman itu mengaku "kebanjiran" telepon, email, dan pesan dari perempuan yang marah dengan pernyataan Merz. Terutama mereka yang sudah lama memperjuangkan agar negara lebih serius menangani kekerasan dalam hubungan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Rahner: "Keamanan perempuan di Jerman sangat terancam, terutama karena kekerasan dalam hubungan. Pada tahun 2023, ada 909 perempuan di Jerman yang menjadi korban percobaan atau pembunuhan yang berhasil. Kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, di internet, di jalan, tapi terutama di rumah. Di tempat di mana mereka seharusnya paling merasa aman, justru terancam.”

Revisi pasal terkait femisida masih memakan waktu

Menteri Kehakiman Federal Stefanie Hubig (SPD) tidak berekspektasi bahwa femisida, pembunuhan perempuan oleh laki-laki karena kebencian akan perempuan, akan mendapatkan hukuman yang lebih berat di Jerman dalam waktu dekat meskipun pemerintah koalisi CDU/CSU dan SPD telah sepakat dalam kontrak koalisi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan.

"Negara kita harus berbuat lebih banyak untuk mencegah femisida,” kata Hubig, sembari mengumumkan rencana penerapan alat pelacak elektronik (gelang kaki) dalam undang-undang perlindungan terhadap kekerasan. Artinya, jika seorang pelaku kejahatan mendekati perempuan secara ilegal, sistem akan memberi peringatan langsung kepada perempuan tersebut dan kepada polisi.

Langkah tersebut dinilai sangat penting dan sudah lama tertunda, ujar Rahner, sambil mencontohkan Spanyol yang telah memperkenalkan sistem ini sejak tahun 2009. "Namun, Spanyol sudah 20 tahun lalu meluncurkan inisiatif hukum yang terkoordinasi. Standarnya berbeda dan tidak bisa dibandingkan dengan Jerman.”

Perlindungan dari kekerasan, menurut Rahner juga harus mencakup perempuan dengan disabilitas dan perempuan pengungsi. Diperlukan lebih banyak pusat konseling dan rumah perlindungan perempuan yang didukung penuh dana pemerintah.

Terlalu sedikit rumah perlindungan perempuan di Jerman

Pendanaan yang memadai untuk rumah perlindungan yang aman bagi perempuan adalah tuntutan utama dalam surat terbuka yang dilayangkan kepada Kanselir Merz. Saat ini hanya ada sekitar 400 rumah perlindungan dan rumah aman bagi perempuan di Jerman, dengan kapasitas total sekitar 7.000 perempuan. Banyak di rumah tersebut telah penuh sesak.

Namun, Konvensi Istanbul tentang pemberantasan kekerasan terhadap perempuan memperkirakan Jerman membutuhkan tiga kali lipat jumlah yang ada sekarang yakni sekitar 21.000 rumah perlindungan sehingga perempuan yang mencari perlindungan tidak harus berkendara jauh ke daerah lain di tengah malam, itupun jika mereka memiliki mobil.

"Yang paling absurd adalah setiap empat perempuan yang tinggal di rumah aman, satu di antaranya harus membayar biaya untuk tinggal di rumah aman tersebut pada akhir masa perlindungan. Ia telah mengalami kekerasan dari pasangannya, melarikan diri, mencari perlindungan, dan kemudian malah diberi tagihan. Saya pikir ini benar-benar mencerminkan kondisi perlindungan yang minim bagi perempuan di Jerman,” jelas Rahner.

Undang-undang Bantuan Korban Kekerasan, langkah awal melindungi perempuan

Akankah perdebatan tentang "wajah kota" dan "tanyakan putri Anda" akan menghasilkan kemajuan nyata dalam perlindungan bagi perempuan? Setidaknya hal itu telah dimulai saat partai CDU, Hijau, dan SPD di awal tahun mendorong lahirnya Undang-undang Bantuan terhadap Korban Kekerasan, yang menjamin perempuan korban kekerasan mendapatkan hak hukum untuk perlindungan dan konseling secara gratis di tahun 2032.

Sebuah tonggak penting menurut Direktur Dewan Perempuan Jerman, "Saya masih berharap perdebatan ini berbuah hasil yang serius dan Kanselir Merz benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan para putri.”

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Rizki Nugraha