Jumlah penduduk pada daerah pemilihan sangat menentukan. Koalisi pemerintah biasanya menang di dapil yang dihuni bangsa Melayu. Namun banyak dapil tersebut berpenduduk sedikit seperti di Sabah atau Serawak. Sebaliknya kelompok oposisi berharap pada dapil berpenduduk multi-etnis yang berjumlah sedikit, meskipun ramai pemilih. Akibatnya sepertiga pemilih menentukan separuh jumlah kursi di parlemen.

Setiap 10 tahun sekali Komisi Pemilu (SPR) memetakan ulang daerah pemilihan sesuai sensus penduduk terbaru. Tapi oposisi mengritik pembagian dapil menguntungkan pemerintah. Penduduk keturunan yang cenderung memilih partai oposisi digabung dengan dapil pendukung oposisi, sementara warga Melayu disebar agar menjadi mayoritas di dapil lain. Akibatnya jumlah dapil pendukung pemerintah berlipat ganda.

Sejumlah LSM mengeluhkan "kejanggalan" dalam daftar pemilih, termasuk keberadaan 2,1 juta pemilih baru yang tidak memiliki alamat. Komite Parlemen 2011 silam sempat memerintahkan SPR membersihkan daftar pemilih, namun hingga kini "rekomendasi" tersebut diabaikan. Atas dasar itu organisasi anti korupsi, Bersih, memperkirakan 15% pemilih tidak memenuhi syarat untuk mencoblos.

Pemerintah berusaha meyakinkan pemilu kali ini berjalan demokratis, antara lain dengan mengundang 25 perwakilan asing, termasuk dari Indonesia. Namun sisa negara yang diundang tidak memiliki kredibilitas demokrasi, antara lain dari Azerbaidjan, Maladewa, Pakistan, Uzbekistan, Kamboja dan Kirgistan. Komisi HAM Malaysia juga mengeluhkan pemantaunya ditolak oleh Komisi Pemilu untuk mengawasi TPS

Bulan lalu parlemen mengesahkan UU Anti Hoax yang mengharamkan berita palsu. Namun aturan tersebut belakangan lebih sering digunakan buat mengintimidasi oposisi dan meredam laporan mengenai dugaan korupsi Dana Investasi Malaysia 1MDB yang ikut menyeret keluarga Perdana Menteri Najib Razak. Bekas PM Mahathir Mohammad baru-baru ini digugat ke pengadilan lantaran hal serupa.

Ketetapan hari pemungutan suara digelar pada pertengahan minggu memicu kontroversi besar di Malaysia. Pasalnya banyak pemilih yang harus pulang kampung untuk bisa mencoblos. Meski kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional, kelompok oposisi mengklaim bakal kehilangan suara lantaran banyak pendukungya yang bekerja di luar kota, termasuk di antaranya setengah juta calon pemilih di Singapura.

Mahathir, yang adalah seorang dokter, pernah memimpin Malaysia pada 1981 hingga 2003 dan dijuluki "Bapak Modernisasi" Malaysia. Ketika menjabat sebagai PM, ia memimpin Partai Ketubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (Pekembar), partai inti dari koalisi Barisan Nasional (BN) yang memimpin pemerintahan Malaysia sejak merdeka tahun 1957.

Kritikus menyebut bahwa Mahathir adalah seorang diktator, terutama karena penerapan Akta Keselamatan Dalam Negeri (AKDN) dibawah 22 tahun pemerintahannya. AKDN memungkinkan pemerintah untuk menangkap pihak yang dianggap melawan pemerintah dan memenjarakan mereka tanpa tuntutan atau putusan pengadilan.

AKDN dianggap sebagai alat pemerintah untuk menekan kritik. Implementasi AKDN paling menonjol adalah pada tahun 1987 dalam Operasi Lalang dimana pemerintahan yang dipimpin Mahathir membungkam oposisi dengan memenjarakan banyak anggota partai, termasuk Anwar Ibrahim (kiri foto), yang hingga kini masih mendekam di penjara.

Pada 2016, Mahathir keluar dari partai yang ia besarkan karena skandal korupsi 1MDB yang menjerat Najib Razak. Mahathir, yang adalah mentor Razak dan membantunya memenangi pemilu 2009 untuk menjadi perdana menteri, menyebut bahwa Partai Pekembar sudah berubah menjadi partai Razak. Ia pun mendirikan partai Pribumi Bersatu Malaysia dan berlabuh ke oposisi untuk mencalonkan diri di pemilu 2018.

Mahathir dengan partainya maju di pemilu 2018 sebagai calon dari koalisi partai-partai oposisi Pakatan Harapan (PH) melawan koalisi partai pemerintah Barisan Nasional (BN) yang dipimpin Najib Razak. Koalisi menang dengan merebut 122 kursi dari keseluruhan 222 kursi pemerintahan dan Mahathir dilantik pada 10 Mei 2018. Ini adalah kemenangan oposisi pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.

Mahathir akan memimpin pemerintahan didampingi Wan Azizah, istri Anwar Ibrahim, yang ia angkat sebagai wakilnya. Ia berencana untuk memegang jabatan PM selama dua tahun dan akan membebaskan Anwar Ibrahim untuk kemudian mengangkatnya menjadi perdana menteri.