Pertengahan Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang baru dibeli. Alutsista yang diserahkan di Lanud Halim Perdanakusuma, ini jenisnya beragam, mulai dari Rafale, Airbus A400M, Falcon 8X, radar GCI GM403, rudal Meteor, hingga smart weapon Hammer.

Kedatangan alutsista itu berlangsung seiring anggaran Kementerian Pertahanan dan TNI yang juga terus naik. Pada 2026, anggarannya mencapai Rp187,10 triliun, naik sekitar 12,6 persen dari 2025. Jika dibandingkan dengan 2022, tambahan anggarannya sudah lebih dari Rp52 triliun, atau sekitar 39 persen.

Dengan nilai belanja yang cukup besar, pengadaan alutsista tidak hanya menjadi urusan teknis pertahanan. Karena menggunakan APBN, sejumlah pengamat menilai publik juga perlu mendapat gambaran yang lebih jelas tentang dasar kebutuhannya.

Alutsista perlu sistem komunikasi terintegrasi

Peneliti Indo Pacific Strategic Intelligence, Aisha Kusumasomantri, menilai Indonesia memang perlu memodernisasi pertahanan  karena kondisi yang masih tertinggal.

Selain itu, ancaman yang dihadapi Indonesia tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai ancaman internal. Dinamika Indo-Pasifik, Laut Cina Selatan, potensi krisis di Selat Taiwan, keamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI, dan titik-titik pelayaran strategis membuat kemampuan laut dan udara semakin penting. 

Cara perang juga berubah. Drone, antidrone, siber, rudal, sistem otomatis, dan kecerdasan buatan kini ikut masuk dalam perhitungan pertahanan modern sehingga pembaruan alutsista bukan sesuatu yang bisa diabaikan.

Namun tantangan lain yang tidak kalah penting adalah interoperabilitas, termasuk apakah pesawat, radar, kapal, rudal, dan pusat komando bisa saling terhubung apabila digunakan dalam suatu sistem operasi. Semua ini penting karena Indonesia mengimpor beraneka alutsista dari negara berbeda.

Aisha mengakui Indonesia memiliki tingkat diversifikasi persenjataan yang cukup tinggi. Dalam operasi militer, tiap platform tidak bisa sepenuhnya berdiri sendiri. Sistem komunikasi, pertukaran data, dan komando harus dapat terhubung agar alutsista yang berbeda dapat bekerja dalam pola operasi yang sama. 

"Apakah kemudian ini bisa diintegrasikan dalam suatu sistem yang besar atau tidak. Sejauh ini belum ada sebenarnya sistem khusus yang bisa membuat masing-masing platform yang dioperasikan oleh TNI ini menjadi terkoneksi satu sama lain," kata Aisha kepada DW Indonesia.

Karena itu, ia menilai Indonesia perlu membangun kemampuan network centric warfare dan sistem komunikasi terintegrasi. Sistem seperti ini dibutuhkan agar teknologi dari berbagai negara dapat saling berkomunikasi dan terhubung dari level taktis, operasional, strategis, hingga pusat komando.

"Nah, ini yang kita butuh sebenarnya. Kemampuan untuk bisa mendapatkan sebuah komando terpusat melalui network centric warfare, untuk bisa menyatukan teknologi-teknologi yang saling berbeda satu sama lain ini untuk bisa berkomunikasi," ujarnya.

Aisha tetap menilai diversifikasi pemasok penting bagi Indonesia, terutama untuk menghindari ketergantungan terhadap satu negara.

Namun, diversifikasi baru menjadi kekuatan jika dilakukan dengan perencanaan dan jika kemampuan alutsista ini saling melengkapi. Tanpanya, pembelian dari banyak negara justru bisa menambah tantangan dalam perawatan, pelatihan sumber daya manusia, dan interoperabilitas.

Biaya lain di balik pembelian alutsista

Koordinator analis lembaga kajian kebijakan publik Laboratorium 45 atau Lab 45, Christian Guntur Lebang, menilai pengadaan alutsista sering dibaca terlalu sempit jika hanya dilihat dari harga beli. Menurutnya, pembelian senjata baru hanya tahap awal.

Setelah barang datang, negara masih harus menanggung biaya pelatihan, perawatan, suku cadang, amunisi, bahan bakar, infrastruktur pendukung, pembaruan sistem, dan dukungan teknis. Dalam pertahanan, biaya sepanjang masa pakai itu dikenal sebagai life cycle cost.

"Beli senjata itu kan hanya permulaannya. Senjatanya dipakai bagaimana? Maintenance-nya bagaimana? Mau dipakai untuk apa? Musuhnya siapa?" kata Guntur.

Ia mengatakan biaya seperti pemeliharaan, pengadaan munisi, dan operasional harus dihitung sejak awal. Jika tidak, publik sulit menilai apakah satu pengadaan benar-benar efisien atau hanya terlihat murah di awal.

"Jadi jangan dihitung cuma pas (sewaktu) belinya, tapi dihitung bagaimana pemeliharaannya, bagaimana pengadaan munisinya, bagaimana saat alat dioperasikan," ujarnya.

Persoalan ini makin penting ketika Indonesia membeli alutsista dari banyak negara. Sistem dari negara berbeda biasanya punya standar pelatihan, suku cadang, amunisi, perawatan, dan dukungan teknis yang berbeda pula. Bagi Guntur, membeli barang dan memastikan barang itu bisa dipakai dengan baik adalah dua hal yang berbeda.

"Beli barang satu hal, memastikan barang ini operasional dengan baik itu hal yang lain," kata Guntur.

Antara transparansi publik dan rahasia militer

Aisha Kusumasomantri dari Indo Pacific Strategic Intelligence mengatakan: "Masalah terkait ancaman yang harus dihadapi, kebutuhan militer, termasuk misalnya rencana pembangunan militer masa depan itu harus secara transparan disampaikan oleh pemerintah."

Namun, ia menekankan transparansi bukan berarti semua informasi militer harus dibuka. Detail teknis, lokasi penempatan, jadwal pengiriman tertentu, dan strategi operasional tetap bisa dirahasiakan. Yang perlu dibuka adalah arah besarnya, seperti alutsista apa yang dibeli, untuk kebutuhan apa, berapa nilainya secara agregat, dan bagaimana progresnya.

"Transparansi dan keamanan nasional itu bukan sesuatu yang sifatnya zero-sum game," kata Aisha. "Kuncinya tadi, klasifikasi informasi yang jelas."

Sementara Lab 45 mencoba membaca arah pengadaan alutsista lewat Indonesia Weapon Systems Database. Dasbor ini mengumpulkan data alutsista Indonesia dari sumber terbuka, mulai dari pernyataan resmi pemerintah, basis data pertahanan seperti IISS, SIPRI, dan JANES, hingga laporan media dari negara pemasok.

Christian Guntur Lebang dari Lab 45 mengatakan dasbor itu dibuat bukan untuk menolak modernisasi pertahanan. Tujuannya adalah mendorong kesadaran bahwa belanja pertahanan tetap menggunakan uang publik.

"Kami ingin mendorong kesadaran lebih bahwa sebenarnya anggaran pertahanan itu juga adalah anggaran publik," kata Guntur. "Menggunakan pajak dari masyarakat, sehingga sudah sewajarnya masyarakat tahu, publik tahu ke mana uang pajak mereka dan dipakai untuk beli apa."

Lab 45 mengakui datanya tidak lengkap karena tidak memegang seluruh informasi pemerintah. Namun, keterbatasan itu justru menunjukkan masalah yang lebih besar: untuk membaca arah belanja pertahanan, lembaga di luar pemerintah harus menyusun sendiri peta dari data yang tersebar.

"Sebisa mungkin dengan data yang terbuka, kami ingin melihat pemerintah kita ini mengikuti enggak, strategi mereka sendiri atau perencanaan mereka sendiri," kata Guntur.

Risiko tertutupnya akses informasi

Penjelasan yang terbatas juga bisa memunculkan security dilemma, ujar Guntur. Ketika Indonesia membeli jet tempur, kapal selam, atau platform besar lain tanpa penjelasan yang cukup, negara lain bisa membaca pengadaan itu sebagai sinyal yang berbeda.

Sementara Transparency International Indonesia (TII) menilai bahwa keterbukaan informasi di sektor pertahanan berkaitan langsung dengan risiko korupsi dan lemahnya pengawasan.

Agus Sarwono dari TII menjelaskan, Government Defence Integrity Index atau GDI 2020 menempatkan Indonesia di Band D, kategori risiko korupsi tinggi di sektor pertahanan. Indeks ini menilai tata kelola pertahanan dalam beberapa area, termasuk politik, keuangan, pengadaan, personel, dan operasi militer.

"Keterbukaan informasinya itu enggak optimal sama sekali. Tidak mudah untuk mengakses keterbukaan informasi di sektor pertahanan," kata Agus.

GDI edisi terbaru rencananya akan terbit pada Juli 2026. Agus belum bisa menyebut hasilnya, tetapi ia memperkirakan posisi Indonesia belum akan banyak berubah.

Menurut Agus, masalahnya muncul sejak tahap awal pengadaan. Publik sulit mengetahui bagaimana kebutuhan diidentifikasi, apakah pengadaan sesuai kebutuhan, bagaimana proses belanjanya, dan seperti apa kontraknya.

"Problem tata kelola ini memang harus diperbaiki dari kementerian pertahanannya,” kata Agus. "Untuk strategi tempurnya silakan. Kami juga tidak ingin tahu strategi tempurnya. Tapi dalam budget spending, kami punya hak untuk mendapatkan informasi itu."

Batas rahasia pertahanan dibutuhkan

Agus menilai alasan kerahasiaan kerap dipakai terlalu luas. Menurutnya, informasi yang perlu dilindungi adalah strategi tempur dan detail operasional sensitif, bukan seluruh proses anggaran dan pengadaan.

"Yang dimaksud rahasia negara dalam konteks sektor pertahanan adalah soal strateginya. Bukan anggarannya, bukan skema atau cara pengadaannya," kata Agus. 

Ia memberi contoh: lokasi radar, strategi operasi, dan detail teknis tertentu bisa dirahasiakan. Namun, radar apa yang dibeli, dari mana dibeli, dan dengan skema apa tetap berkaitan dengan belanja publik.

Batas ini penting agar pembahasan keterbukaan tidak disederhanakan sebagai tuntutan membuka semua rahasia militer. Informasi seperti nilai kontrak agregat, jumlah unit, jenis alutsista, tujuan pengadaan, dan progres program dapat dibedakan dari informasi yang memang sensitif, seperti lokasi penempatan, strategi operasional, dan spesifikasi teknis detail.

Buku Putih Pertahanan

Salah satu instrumen yang dapat menjembatani kebutuhan itu adalah Buku Putih Pertahanan. Dokumen semacam ini tidak perlu membuka detail operasi, tetapi dapat menjelaskan penilaian ancaman, arah strategi pertahanan, prioritas pembangunan kekuatan, rencana pengadaan, dan gambaran anggaran. 

Indonesia masih merujuk pada Buku Putih Pertahanan 2015 yang tersedia di situs Kementerian Pertahanan. Setelah itu, belum ada pembaruan yang sama komprehensif untuk menjadi rujukan publik dalam membaca arah modernisasi pertahanan terbaru.

Guntur menyebut Buku Putih penting karena memberi peta dasar tentang bagaimana negara melihat ancaman dan menyiapkan diri.

"Buku Putih Pertahanan ini membuka ke negara-negara lain, ditulis dalam bahasa Inggris, apa sih ancaman buat Indonesia, bagaimana Indonesia menghadapinya, dan seperti apa kesiapan Indonesia menghadapinya," kata Guntur.

Editor: Arti Ekawati