Melawat ke Uni Emirat Arab, apa saja hal yang dibahas Prabowo?
Setengah abad kemitraan tersebut menjadi pondasi kokoh bagi kedua negara untuk membuka babak baru kerja sama strategis yang lebih luasFoto: BPMI Setpres/Kris
Iklan
Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Uni Emirat Arab (UEA), Kamis 26 Februari 2026 kemarin. Dia melakukan pertemuan dengan Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) dan beberapa pemimpin Emirat lainnya.
Dalam pertemuan itu Prabowo menyempatkan diri untuk buka puasa bersama MBZ. Setelahnya kedua pemimpin melakukan pertemuan empat mata (tête-à-tête) selama lebih dari 1 jam untuk membahas sejumlah agenda strategis.
Serba-serbi Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk Kabinet Merah Putih yang beranggotakan 109 orang. Beberapa nama merupakan menteri dari pemerintahan sebelumnya.
Foto: Levie Wardana/DW
Pelantikan Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo Subianto melantik 48 menteri, 56 wakil menteri, dan sejumlah kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Prabowo juga melantik pejabat setingkat menteri seperti Jaksa Agung, Kepala dan Wakil Kepala Staf Kepresidenan, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
Foto: Levie Wardana/DW
Ada kementerian yang dipecah
Setidaknya ada sembilan kementerian yang dipecah, salah satunya Kementerian Hukum dan Ham menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ada satu kementerian baru yang dibentuk yaitu Kementerian Penempatan Migran yang sebelumnya menjadi ranah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).
Foto: Levie Wardana/DW
Lanjut menjabat menteri
Total 17 menteri di era Jokowi-Ma’ruf Amin dipilih kembali untuk membantu Prabowo-Gibran. Namun, 12 di antaranya menduduki jabatan lamanya, seperti Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, Muhammad Tito Karnavian, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Dito Ariotedjo, hingga Bahlil Lahadalia.
Foto: Levie Wardana/DW
Menteri baru mengundang kontroversi
Belum sepekan usai dilantik, beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih menjadi sorotan publik. Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sempat menyatakan bahwa Tragedi 1998 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menggunakan kop surat kementerian untuk undangan acara haul dan syukuran.
Foto: Andhika Prasetia/detikcom
Menteri HAM minta tambahan anggaran
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengundang sorotan karena mengungkapkan keinginannya agar Kementerian HAM mendapatkan anggaran sebesar Rp20 triliun. Menurutnya, anggaran Rp64 miliar tidak cukup untuk pembangunan HAM baik fisik dan nonfisik.
Foto: Maulana IF/detikcom
Retreat Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo menggagas Retreat Kabinet Merah Putih pada 24-27 Oktober 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, retreat ini sebagai tambahan pembekalan dan bukan menandakan militerisme, tetapi menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintahan ke depan. Magelang dipilih sebagai lokasi karena dianggap memiliki nilai historis perjuangan melawan penjajah.
Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
6 foto1 | 6
Dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Kabinet di Instagram, @sekretariat.kabinet, Jumat (27/2/2026), ada dua hal utama yang dibahas keduanya.
Pertama penguatan kerja sama di sektor ekonomi, khususnya di sektor energi. Kedua, MBZ mengungkapkan keinginan UEA untuk untuk meningkatkan investasi pada beberapa proyek di Indonesia.
Ditekankan juga pertemuan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperdalam kolaborasi yang saling menguntungkan dan berorientasi jangka panjang.
Pertemuan kedua Presiden pun memiliki makna istimewa karena tahun 2026 ini merupakan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia dengan Uni Emirat Arab.
Setengah abad kemitraan tersebut menjadi pondasi kokoh bagi kedua negara untuk babak baru kerja sama strategis yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih berdampak bagi kesejahteraan rakyat kedua bangsa.