Prabowo menyebut keragaman di Indonesia dianggap bangsa asing sebagai kelemahan.
Prabowo mengatakan beberapa negara asing heran dengan Indonesia yang bisa menjadi negara kesatuanFoto: BPMI Setpres/Kris
Iklan
Presiden Prabowo Subianto mengatakan banyak negara luar yang takjub dengan kondisi sosial Indonesia. Bangsa asing itu, kata Prabowo, heran dengan Indonesia yang bisa menjadi negara kesatuan di tengah kemajemukan suku dan agama.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat Rakornas Pemerintah Pusat-Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (02/02). Prabowo mengatakan negara lain kerap menyebut Indonesia sebagai an imposible nation.
"Banyak yang selalu menilai banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an imposibble nation," kata Prabowo.
"How can so many ethnic groups, so many races, religions be united?" sambungnya.
Catatan Politik Indonesia 2025: Kebijakan yang Diperdebatkan
Sepanjang 2025, sejumlah kebijakan memicu perdebatan dan protes publik. Dari program sosial berbiaya besar hingga kebijakan yang dianulir, menimbulkan pertanyaan soal tarik-ulur kepentingan negara dan akuntabilitas.
Foto: BPMI Setpres/Kris
Makan Bergizi Gratis: Mahal dan bermasalah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan menekan stunting. Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Mulai dari kesiapan dapur dan distribusi, hingga anggaran jumbo. “Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Polemik elpiji 3 kg: Subsidi dan realita di lapangan
Kebijakan penataan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai diterapkan tanpa kesiapan data dan mekanisme distribusi yang memadai.
Foto: World Economic Forum/Ciaran McCrickard/Avalon/picture-alliance
Revisi UU TNI dan kekhawatiran melemahnya supremasi sipil
Revisi UU TNI yang memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil memicu kekhawatiran melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti terorisme dan siber. Namun, kritik menyebut kebijakan ini mengabaikan prinsip kontrol sipil dan berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/picture alliance
Tunjangan DPR naik di tengah tekanan ekonomi masyarakat
Kenaikan anggaran tunjangan dan fasilitas DPR pada 2025 memicu kritik publik serta demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini dinilai tidak sensitif di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja negara. Pemerintah berdalih kenaikan diperlukan untuk mendukung kinerja legislatif, tetapi transparansi anggaran dipertanyakan.
Foto: Timur Matahari/AFP/Getty Images
Raja Ampat dan pencabutan izin tambang nikel
Pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat setelah ramai pemberitaan soal ancaman terhadap ekosistem laut dan darat. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai penerbitan izin bermasalah karena adanya larangan tambang di pulau kecil. “Artinya ada kongkalikong antara otoritas pemberi izin dan perusahaan tambang,” katanya.
Foto: Sumaryanto Bronto/Greenpeace
Pemerintah tolak tawaran bantuan asing untuk banjir Sumatra
Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan asing dalam penanganan banjir besar di Sumatra, dengan alasan kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani bencana tersebut. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait urgensi bantuan kemanusiaan dan transparansi penilaian kebutuhan di tengah skala dampak bencana yang dianggap besar.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
6 foto1 | 6
Menurut Prabowo, Indonesia yang terdiri dari suku dan agama yang beragam dianggap menjadi kelemahan oleh negara asing. Mereka tidak yakin Indonesia bisa bersatu dengan kondisi tersebut.
"Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan," katanya.
Prabowo menekankan kemajemukan Indonesia harus disadari oleh para kepala daerah untuk bekerja untuk semua kelompok masyarakat. Dia mengingatkan tidak ada lagi kepala daerah yang hanya bekerja untuk kelompoknya saja secara sepihak dan mengabaikan kepentingan masyarakat luas.
"Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja," pungkas Prabowo.
