Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan ajukan gugatan hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi.
Iklan
Hal tersebut diputuskan setelah rapat internal yang diselenggarakan hari Selasa (21/05) di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan. "Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari tadi. Rapat hari ini memutuskan bahwa paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad, seperti dilansir detik.com.
Pihaknya akan menyiapkan materi gugatan dalam beberapa hari ke depan. "Dalam tempo beberapa hari ini kami akan mempersiapkan materi sesuai dengan tenggat waktu yang ada untuk memajukan gugatan ke MK," katanya. Penghitungan suara yang signifikan merupakan salah satu faktor pengajuan gugatan hasil pilpres tersebut.
"Kami melihat bahwa ada pertimbangan-pertimbangan kemudian ada hal-hal sangat krusial terutama mengenai perhitungan-perhitungan yang sangat signifikan yang bisa dibawa ke MK," terang Dasco.
Ibarat sebuah pesta, banyak pihak terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum serentak di Indonesia, Rabu (17/04). Hal ekstra pun mereka lakukan demi menyukseskan hajatan lima tahunan ini.
Foto: Getty Images/AFP/T. Matahari
Terjang banjir demi mencoblos
Seorang pria ikhlas berbasah-basah menarik perahu karet berisi para calon pemilih. Ia rela menerjang banjir yang melanda area perumahan mereka supaya warga bisa sedikit lebih mudah menunaikan hak pilih mereka.
Foto: Getty Images/AFP/T. Matahari
Kostum untuk menarik warga
Para petugas di TPS ini pun rela menjalankan tugas mereka sambil memakai kostum pahlawan super yang sangat tertutup tertutup di tengah cuaca panas kota Surabaya, Jawa Timur. Bayangkan panasnya beraktifitas dalam kostum itu.
Foto: Reuters/A. Foto
Seberangi sungai kawal logistik pemilu
Kondisi geografis di sebagian besar wilayah di Indonesia memang cukup menantang. Tidak jarang, satu-satunya alat transportasi untuk mencapai desa tertentu adalah dengan jalan kaki atau naik perahu seperti yang dipilih petugas polisi dan TNI ini.
Foto: Getty Images/AFP/C. Mayuddin
Kelelahan usai meliput
Media pun bekerja memastikan proses pemilu berjalan dengan lancar dan transparan. Akibat kelelahan, seorang jurnalis pun tertidur di antara kabel dan peralatan untuk meliput. Liputan pemilu memang dikenal memakan waktu yang panjang dengan jam kerja yang intensif.
Foto: DW/R. Akbar Putra
Kelola sampah usai pesta
Alat peraga pemilu menyisakan gundukan sampah seperti sisa poster para kandidat. Para relawan banyak yang mendaur ulang sampah ini menjadi berbagai barang yang lebih bermanfaat seperti Jaket dan kantung belanja. (ae/hp)
Foto: Rizki Djaffar
5 foto1 | 5
Saling jaga suasana kondusif
Lewat siaran pers yang diterima DW, Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute mengingatkan agar hasil pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU hendaknya dihormati oleh kedua kubu pilpres agar kedamaian dan suasana kondusif tetap terjaga. "Elite politik nasional hendaknya memelihara kedamaian dan suasana kondusif dengan tidak menghasut penggunaan aksi-aksi jalanan dan tindakan melawan hukum sebagai respons atas proses dan hasil Pemilu 2019," kata Hendardi dalam paparannya.
Mengingat aksi demonstrasi yang akan digelar oleh salah satu kubu kontestan pilpres pada hari Rabu (22/05) besok, Hendardi mengingatkan agar "elite politik hendaknya membuang jauh setiap skenario politik yang menarik mundur kemajuan politik dan peradaban publik yang sudah semakin baik pasca reformasi".
Sebelumnya pada Selasa (21/05) dini hari waktu setempat, KPU telah umumkan hasil rekapitulasi pilpres. Dalam pengumumannya, pasangan Jokowi – Ma'ruf ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019 dengan perolehan 55,50 persen suara atau dipilih oleh 85.607.362 pemilih. Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga memperoleh 44,50 persen suara atau dipilioh oleh 68.650.239 pemilih.
Pandangan Warga Eropa Tentang Politik dan Kemasyarakatan?
Menjelang Pemilu Eropa 2019, para politisi sering menyebut-nyebut "nilai-nilai Eropa". Tapi ada pandangan warga Eropa sendiri? Inilah hasil studi tentang "Nilai-Nilai Eropa", dalam visualisasi 100 warga.
Pria tidak dinilai sebagai pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan
Sebuah studi "Nilai-nilai Eropa" menemukan hanya 30 dari 100 responden berpikir bahwa pria pada umumnya lebih cocok menjadi pemimpin politik yang lebih baik daripada perempuan.
Menolak kekerasan politik
Para responden sangat menentang kekerasan politik dan sogok. Pada skala 1 sampai 10, responden juga menolak penggelapan pajak. Studi "Nilai-Nilai Eropa" pertama kali dirilis tahun 2017, dengan responden dari 14 negara: Austria, Belanda, Belarus, Bulgaria, Jerman, Islandia, Kroasia, Polandia, Republik Ceko, Rusia, Slovakia, Slovenia, Spanyol dan Swiss.
Mayoritas tipis setuju pengawasan dengan CCTV / Video
Lebih setengah responden setuju dengan pemasangan kamera untuk mengawasi ruang publik. Tapi yang tidak setuju juga cukup banyak. Gambaran ini hampir sama di seluruh negara anggota Uni Eropa. Hanya ada perbedaan kecil. Di Polandia, Slovenia, dan Kroasia, lebih banyak orang yang menentang pengawasan video.
Terpecah soal agama
Hanya 38 dari 100 responden mengatakan mereka percaya ada surga. 50 persen responden menyatakan tidak percaya ada surga, tapi hanya 29 dari 100 warga Eropa yang percaya bahwa neraka ada.
Pasangan sesama jenis boleh punya anak?
88 persen responden di Islandia menilai "ya, boleh". Di Rusia hanya 10 persen yang setuju. Namun kebanyakan peneliti mengatakan, situasi dan perkembangan anak-anak dari pasangan sesama jenis tidak lebih buruk daripada anak-anak dari orangtua heteroseksual.
25 persen keberatan punya tetangga muslim
4 persen warga Eropa menyatakan "keberatan" punya tetangga beragama Kristen, sedangkan 25 persen keberatan punya tetangga beragama Islam. Tapi 70 persen warga lebih tidak senang punya tetangga pecandu alkohol.
Penelitian "Nilai-Nilai Eropa"
Survei "Nilai-Nilai Eropa" dilakukan 10 tahun sekali. Para peneliti menanyakan beberapa ratus pertanyaan untuk mencari tahu pandangan responden tentang berbagai hal dalam kehidupan politik dan bermasyarakat. Survei yang sudah rampung di 16 negara itu melibatkan hampir 20.000 responden. Di 10 negara lain, survei masih berjalan. (hp/ts)