Filosofi Prabowo Dalam Arah Kebijakan Umum Kemenhan
Prihardani Ganda Tuah Purba
11 November 2019
Senin (11/11), Prabowo menggelar rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI. Di momen ini, Prabowo sebut bahwa pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi.
Iklan
Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11). Rapat digelar untuk melihat program dan rencana kerja Kementerian Pertahanan selama lima tahun ke depan.
Mengawali paparannya, Prabowo menyampaikan bahwa wawasan pemikiran yang mendasari perumusan kebijakan umum Kementerian Pertahanan yang ia pimpin bertumpu pada tujuan negara yang sesuai dengan UUD 1945. Prabowo menyampaikan bahwa tujuan negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga menurutnya pertahanan negara tidak boleh dipandang sebagai sebuah tambahan namun harus jadi tujuan utama.
“Kita boleh membangun infrastruktur yang banyak dan hebat, tapi kalau kita tidak mampu menjaga wilayah laut, udara dan darat kita saya kira kita akan hilang kedaulatan kita dan kemampuan kita bertahan sebagai negara,” papar Prabowo di hadapan anggota Komisi I DPR RI, Senin (11/11).
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa pertahanan bagi Indonesia tidak bersifat offensive tetapi bersifat defensive, yang artinya Indonesia tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain, namun tidak berdiam diri ketika wilayah, kepentingan dan kekayaan negara diganggu oleh negara lain.
Pertahanan rakyat semesta
Di momen yang sama, Prabowo menjelaskan bahwa fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan pertahanan negara ke depan didasarkan pada konsep pertahanan rakyat semesta yang ia sebut sebagai sebuah doktrin yang lahir dari sejarah bangsa.
“Kalau terpaksa terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah perang rakyat semesta, the concept of the total people’s war,” ujar Prabowo.
“Itu adalah doktrin Indonesia, selama ini lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara,” tambahnya.
Lebih jauh, Prabowo sebut akan melakukan dua hal dalam fokusnya menjaga wilayah kedaulatan NKRI baik darat, laut dan udara. Pertama, menjadikan pulau-pulau besar di Indonesia dapat bertahan secara mandiri dan yang kedua implementasi kebijakan luar negeri yang bebas, aktif dan bersahabat dengan semua pihak.
Tidak hanya itu, Prabowo juga mengutip beberapa filosofi yang ia sebut mendorong pemikiran dalam arah kebijakan umum kementerian pertahanan yang ia pimpin.
Pertama, filosofi dari Thucydides yang menyebutkan “The Strong will do what they can and the weak will suffer what they must”, yang artinya ‘yang kuat akan berbuat apa yang dia mampu perbuat dan yang lemah akan menderita’. Dalam hal ini Prabowo menyebutkan bahwa Indonesia tidak bisa dibiarkan lemah dengan biaya berapapun sehingga ‘tidak diinjak-injak oleh bangsa lain’.
Kedua, filosofi dari Vegetius Renatus yang menyebutkan, ‘si vis pacem para bellum’, yang artinya ‘jika kau menghendaki perdamaian, bersiaplah untuk perang’. Dalam hal ini, Prabowo menyebutkan bahwa perdamaian dapat tercapai dengan adanya stabilitas keamanan, yang juga akan berimbas pada adanya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Karenanya, pertahanan menurutnya harus dipandang sebagai sebuah investasi dalam kaitannya dengan stabilitas keamanan. “Pertahanan harus dipandang sebagai sebuah investasi dan bukan hanya sekedar biaya,” jelas Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa sebagai perumus kebijakan umum kementerian pertahanan, ia menganut istilah sederhana bahwa kebijakan tidak boleh didasarkan atas harapan. “Hope is not a policy, ujarnya. “Kita jangan berharap mudah-mudahan ada negara yang tidak akan menganggu kita,” tambah Prabowo.
Prabowo melanjutkan dengan menyebut bahwa strategi juga tidak bisa didasarkan atas doa. “Prayer is not a strategy,” pungkasnya. “Policy dan strategy itu ujungnya adalah investasi, investasi adalah SDM dan teknologi, doktrin dan strategi yang tepat, kemudian kekuatan yang memadai,” papar Prabowo.
Lebih jauh, Prabowo mengatakan bahwa ia menginginkan sistem pertahanan yang terintegrasi dan wilayah pertahanan yang logis rasional, dan industri pertahanan yang kokoh dan kuat yang bisa menghasilkan komponen-komponen alutsista vital dalam negeri. Menurutnya, Indonesia saat ini mampu membuat propelan, bahan yang sangat penting untuk peluru dan roket dengan menggunakan bahan baku dari dalam negeri.
“Saya sangat optimis di tahun tahun mendatang kita akan punya industri pertahanan yang kuat sekarang pun banyak produk-produk kita dibeli bangsa lain, produk-produk Pindad dan PT DI sudah banyak dibeli bangsa lain”, jelas Prabowo.
“Kekuatan TNI juga bisa menjadi kekuatan regional yang disegani”, ujar Prabowo menutup pemaparannya. (gtp/yp)
Wajib Militer di Berbagai Negara
Isu wajib militer di Indonesia mengemuka ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengusulkannya ke Kementerian Pertahanan. Di Eropa, 21 negara telah meninggalkan program ini. Negara mana yang masih aktif?
Foto: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
Prancis: penggagas wamil
Wajib militer atau wamil pertama kali diberlakukan pemerintah Prancis pada masa Revolusi Prancis. Program itu sempat dihentikan tahun 1996, sebelum dimulai lagi oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron, April 2019. Berbeda dengan sebelumnya, peserta wamil berusia 16 tahun, dan hanya mengikuti pelatihan sebulan. Mereka juga bisa memilih ikut kegiatan militer atau mengikuti kegiatan sosial.
Foto: Getty Images/AFP/L. Marin
Swiss: bebas jika tinggal di luar negeri
Semua laki-laki Swiss yang berbadan sehat dan mencapai usia dewasa, maka harus mengikuti Militärdienst atau wajib militer, sementara perempuan bisa mengikutinya secara sukarela. Setiap tahun Swiss membutuhkan 18.000 tentara baru. Bagi yang tinggal di luar negeri tidak harus ikut wamil pada masa damai, sementara mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda masih harus ikut.
Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images
Denmark: minat tinggi tapi...
Denmark, negara Skandinavia berpopulasi 5,7 juta jiwa, memiliki angkatan berbasis wajib militer berjumlah 15.500 tentara aktif. Setelah usia 18, semua pemuda dipanggil untuk dinilai apakah mereka cocok untuk dinas militer. Perempuan Denmark tidak diwajibkan secara hukum untuk masuk militer. Meski minat tinggi, survei tahun 2017 mengungkap 48% pemuda tidak layak ikut karena alasan kesehatan.
Foto: picture-alliance/ dpa/T. Borchert
Finnlandia: denda menanti
Data dari Angkatan Bersenjata Finnlandia menyebutkan 80% pria di negara itu saat sampai usia 30 tahun telah menyelesaikan program wamil. Jika warga menolak baik wajib militer atau layanan sosial, maka ia akan dikenai sanksi berupa ditahan selama 173 hari, dikurangi masa pelayanan. Masa pelatihan militer beragam mulai dari 165, 255 atau 347 hari.
Foto: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
Rusia: demi pengembangan mental
Negara yang dipimpin Vladimir Putin ini mengharuskan semua warga negara di umur 18 sampai 27 tahun untuk mengikuti wajib militer tanpa kecuali. Mulanya, jangka waktu dalam pengembangan mental dan karakter pemuda asal Rusia ini adalah 18 bulan, namun sejak 2008 dipangkas menjadi 12 bulan.
Foto: picture-alliance/dpa/G. Zimarev
Mesir: dilarang ke luar negeri
Di Mesir warga negara berusia 18 sampai 30 tahun wajib mengikuti pelatihan militer, dengan kurun waktu 12 hingga 30 bulan. Untuk menghindari pelanggaran, pemerintah Mesir tidak mengizinkan warganya yang berumur kurang dari 25 tahun bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
Foto: picture-alliance/Photoshot/M. Tao
Uni Emirat Arab: ijazah penentu durasi wamil
Pria berusia 17 tahun diizinkan mendaftar untuk wajib militer secara sukarela karena program ini baru wajib setelah 18 tahun. Jika mengikuti wamil hingga usia 30 tahun, maka masa pengabdian adalah sembilan bulan. Namun, bagi mereka yang tidak memiliki ijazah SMA, peserta harus mengabdi selama dua tahun. Sementara itu, wajib militer bagi perempuan bersifat sukarela.
Foto: Getty Images/AFP/K. Sahib
Singapur : daftar dini
National Service di Singapura wajib bagi seluruh pria. Mereka harus mendaftar ketika berusia 16,5 tahun, namun baru akan mengikuti wamil saat berusia 18 tahun. Program national service ini memiliki jangka waktu 22 hingga 24 bulan di seluruh matra tentara atau kepolisian.
Foto: picture-alliance/robertharding
Thailand: ikut wamil lewat undian
Negeri Seribu Pagoda ini mewajibkan warga berumur 21 hingga 27 tahun ikut pelatihan militer, termasuk transgender. Data Univesitas Hong Kong, 1 dari 165 pria di Thailand menjadi transgender. Mereka bisa bebas wamil, karena ada dua yang diterapkan yakni sukarela dan Draft Day. Peserta wajib militer dapat ambil satu kartu, jika kartu hitam artinya bebas, jika kartu merah harus mengabdi dua tahun.
Foto: Reuters/A. Perawongmetha
Korea Selatan: boyband tak bisa lolos
Pria berusia 19 tahun hingga 35 tahun akan mendapat surat panggilan untuk masuk militer di Korea Selatan. Semua tanpa terkecuali! Termasuk anggota boyband dan aktor-aktor Korea. Mereka boleh menunda wamil yang berdurasi sekitar 21 bulan itu, dengan alasan belajar, atau ada anggota yang masih wamil. Namun, bila menolak, jeruji besi sudah siap menunggu.
Foto: picture alliance/ZUMAPRESS
Korea Utara : wajib militer terlama
Baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti wajib militer di negara yang dipimpin Kom Jong Un ini. Bahkan laki-laki harus mengikuti wajib militer hingga 10 tahun, sementara perempuan harus menjalani program ini selama tujuh tahun. Korea Utara adalah negara dengan wajib militer terlama di dunia.
Foto: picture-alliance/Newscom
Turki: program askerlik
Wajib militer di Turki dikenal dengan sebutan 'askerlik'. Semua warga yang memiliki KTP Turki, maupun diaspora yang memegang paspor Turki, wajib mengikuti program wamil. Sejak 2018, parlemen Turki beri kelonggaran, wamil bisa diselesaikan dalam waktu 21 hari, alih-alih 12 bulan bila mereka lulusan universitas dan membayar sejumlah uang kepada pemerintah sebagai gantinya.
Foto: picture-alliance/AA/A. Izgi
Israel: peraturan wamil yang unik
Tak seperti negara lainnya yang menerapkan wamil, perempuan di Israel diizinkan menduduki semua posisi termasuk untuk bertempur. Selain itu, umur seseorang saat pertama kali ikut dinas militer, menentukan durasi pelatihan. Jika peserta berusia 18 tahun, maka wajib ikuti wamil hingga 32 bulan, namun bila berusia 28 tahun maka bisa dibebastugaskan. Ed:ts/hp (dari berbagai sumber)