TNI dan Istana Negara bersanding bahu membuka keran konstitusi agar perwira militer aktif bisa menduduki jabatan sipil. Upaya itu dinilai mencederai cita-cita reformasi dan berpotensi mengembalikan peran dwifungsi ABRI
Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto (ki.) bersama Presiden Joko Widodo (ka.)Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Iklan
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memilih momentum yang pelik buat mengentaskan masalah di tubuh TNI. Kurang dari tiga bulan menjelang Pemilu Legislatif dan Kepresidenan, dia kembali mendesak istana negara agar mengizinkan perwira tinggi dan menengah menduduki jabatan sipil tanpa perlu mengundurkan diri dari dinas kemiliteran.
Manuver tersebut dilancarkan di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (31/1) silam. Saat itu dia menyatakan ingin amandemen UU 34/2004 tentang TNI turut membantu mengentaskan masalah surplus perwira dan ketiadaan jabatan buat perwira tinggi dan menengah yang kian mendesak. Nantinya perwira TNI bisa ditempatkan di jabatan setingkat eselon 1 dan 2 di kementerian.
Bisa dipastikan, tekanan di tubuh TNI terhadap jajaran petinggi tengah memuncak. Dalam kesempatan yang sama Hadi mengumumkan pembentukan satuan baru bernama Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang bisa menyerap hingga 60 perwira tinggi.
Menurutnya pembentukan jabatan baru serupa Kogabwilhan akan membuka ruang bagi kenaikan pangkat sejumlah perwira. Pangkat sekitar 21 Komandan Resor Militer (Danrem) yang secara tradisi diisi oleh perwira berpangkat kolonel kini secara otomatis naik menjadi jendral bintang satu. Begitu pula dengan jabatan asisen Kostrad dan Inspektorat Kostrad yang bakal naik pangkat dari brigadir jendral menjadi mayor jendral.
Namun jumlah itu tidak cukup.
Karir Meroket Marsekal Hadi Tjahjanto
Munculnya nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai kandidat Panglima TNI yang baru bukan hal yang mengejutkan. Kedekatannya dengan Jokowi dinilai turut melanggengkan karir Kepala Staf TNI AU itu menggantikan Gatot Nurmantyo.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Prajurit asal Malang
Pria kelahiran Malang, 8 November 1963 silam itu memulai kariernya sebagai pilot TNI Angkatan Udara di Skuadron 4 Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur. Tugas Skadron Udara 4 adalah mengoperasikan pesawat angkut ringan untuk Operasi Dukungan Udara dan SAR terbatas. Ia dianggap kandidat tepat yang dapat mendukung kebijakan maritim pemerintahan Jokowi.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Jokowi, Hadi dan Solo
Hadi Tjahjanto bukan orang baru di lingkaran Joko Widodo. Tahun 2010-2011, saat Hadi menjabat sebagai Komandan Lanud Adi Soemarmo, Joko Widodo adalah Wali Kota Solo. Kedekatan ini berlanjut, ketika Jokowi duduk di Istana. Karier Hadi meroket menyalip seniornya. Dalam waktu tiga tahun, Hadi tercatat dua kali dipromosikan hingga akhirnya menduduki posisi KSAU.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Karir Sang Jendral Bintang Empat
Perwira lulusan 1986 itu meraih bintang saat menjabat sebagai Dirops dan Lat Basarnas (2011). Namanya dikenal publik ketika menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU tahun 2013. Dua tahun kemudian, Hadi didapuk sebagai Sesmil Presiden. Ia langsung menyandang bintang tiga saat duduki posisi Irjen Kementerian Pertahanan (2016). Awal tahun 2017, Hadi dilantik menjadi KSAU dengan 4 bintang di pundak.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Mengerti kode Jokowi
Hadi Tjahjanto cepat menangkap sejumlah kode dari Presiden Jokowi. Pada Jumat, 10 November 2017, saat peresmian pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia, Jokowi melihat siswi SD hendak jatuh di barisan depan. Ia pun memberi kode kepada ajudannya. Namun Hadi yang justru berlari dari barisan belakang, menggendong anak kecil tersebut. Hadi menyebutkan bahwa ia sudah biasa membaca gerakan Jokowi.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Gatot Nurmantyo vs Hadi Tjahjanto
Jika resmi terpilih maka ini kali pertama sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, panglima TNI akan kembali dipimpin prajurit dari matra udara. Terakhir panglima TNI dari Angkatan Udara adalah Marsekal (Purnawirawan) Djoko Suyanto (2006-2007). Pada beberapa periode sebelumnya Panglima TNI lebih sering dijabat matra Angkatan Darat dan Laut.
Foto: picture-alliance/dpa/AP Photo/A. Ibrahim
Tugas Utama Hadi
Salah satu alasan mengapa panglima TNI segera diganti adalah untuk menjaga netralitas dan profesionalisme militer, terlebih setelah berhembus spekulasi bahwa Gatot Nurmantyo akan maju di pilpres 2019. Kesiapan TNI mengamankan Pemilihan Kepala Daerah 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 dianggap sebagai tugas besar pertama jika Hadi Tjahjanto terpilih menjadi Panglima TNI. ts/hp (kompas.com, detik.com)
Foto: Getty Images/AFP/A.Berry
6 foto1 | 6
Saat ini karir sekitar 300 perwira menengah berpangkat kolonel dan lebih dari 60 perwira berbintang mengalami stagnasi lantaran ketiadaan jabatan sepadan di tubuh TNI. Menurut pengamat militer Aris Santoso, masalah berawal ketika TNI tidak mengubah pola perekrutan dari era Orde Baru yang tergolong ambisius. Setiap tahun mabes di Cilangkap menerima sekitar 200 taruna calon perwira.
"Jumlah penerimaan taruna tidak berkurang, seperti Orde Baru juga," kata dia kepada Deutsche Welle. "Jadi mereka tidak berhitung soal itu," imbuhnya. Aris menilai adalah hal yang "janggal" jika sebuah organisasi militer seperti TNI memiliki 60 perwira tinggi (pati) yang tidak memiliki jabatan. "Berarti kan organisasi ini ada masalah, dia tidak sehat."
Saat ini, menurut Aris, jabatan perwira tinggi dan menengah "diputar kayak obat nyamuk. Pangkatnya tidak naik-naik." Sebab itu dia menilai masalah surplus pewira di TNI "sudah kritis."
Istana Negara diyakini akan mengabulkan desakan Cilangkap agar menyediakan jabatan sipil buat perwira tinggi. Rencana ini dipupuk dua tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo saat menerbitkan Peraturan Presiden 62/2016 yang merestrukturisasi jabatan di TNI. Amandemen UU 34/2004 adalah langkah akhir yang bakal meresmikan kembalinya TNI ke ranah sipil.
Undang-undang nomer 34/2004 adalah salah satu instrumen hukum yang secara resmi mengubur peran dwifungsi ABRI dan memutus pengaruh militer pada lembaga sipil negara. Peraturan yang dibuat di era Megawati itu antara lain menjauhkan TNI dari tugas kepolisian dan mewajibkan perwira aktif mengundurkan diri sebelum melamar jabatan publik.
Ramainya Peringatan HUT Ke-72 TNI
Hampir 6.000 serdadu ikut meramaikan upacara peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia. Meski dibubuhi kegaduhan seputar ambisi politik panglima, perayaan tersebut tetap berlangsung meriah.
Foto: Reuters/Beawiharta
Bersolek Jelang Pawai
Sedikitnya 5.932 tentara ikut meramaikan parade prajurit dalam upacara peringatan HUT ke-72 TNI di Cilegon, Banten. Beberapa diantaranya bersolek memakai "riasan perang" untuk gelar atraksi kanuragan dan kelihaian bela diri militer.
Foto: Reuters/Beawiharta
Tertahan dan Terlambat
Meski sempat tertahan kemacetan lalu lintas dan harus berjalan kaki sejauh 3 km, Presiden Joko Widodo akhirnya memimpin inspeksi pasukan sebelum berpidato mengenai kesetiaan dan profesionalisme tentara. Jokowi juga mengutup ujaran Jenderal Sudirman mengenai kesetiaan tentara pada negara.
Foto: Reuters/Beawiharta
Hantu Dwifungsi
Perayaan HUT TNI tahun ini dibumbui oleh polemik seputar hak berpolitik tentara yang dicetuskan Panglima Gatot Nurmantyo. Menurutnya tentara suatu saat bisa kembali berpolitik, "jika masyarakat sudah siap."
Foto: Reuters/Beawiharta
Bugar dan Disiplin
Selain mendemonstrasikan disiplin dan kebugaran tubuh, sebanyak 1.800 prajurit juga menunjukkan kepiawaian mereka dalam olahraga bela diri, pencak silat serta olah kanuragan Debus.
Foto: Reuters/Beawiharta
Rakyat Terlibat
Mengusung tema "Bersama Rakyat TNI Kuat," TNI mengajak murid sekolah untuk menaiki lusinan kendaraan lapis baja dalam parade di hadapan rombongan Istana Negara.
Foto: Reuters/Beawiharta
Demonstrasi Alutsista
Namun yang paling ditunggu-tunggu adalah demonstrasi berbagai sistem persenjataan yang saat ini dimiliki TNI. Terutama aksi gabungan tiga matra TNI yang digelar untuk menunjukkan kesiapan TNI menghadapi serangan asing menjadi tontonan paling seru selama peringatan HUT ke 72 tahun ini. (rzn/as - rtr,ap)
Foto: Reuters/Beawiharta
6 foto1 | 6
Tidak heran jika upaya mengembalikan fungsi sipil TNI tersebut dinilai mengkhianati cita-cita reformasi. "Jika rencana ini lolos, dan mengingat betapa perwira TNI sangat aktif secara politis, maka tidak ada pagar lagi", yang menghalangi kembalinya dwifungsi, kata Bivitri Susanti, pakar tata negara dan pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, kepada DW.
Dia mengatakan "jika perlawanannya tidak diperbesar, pasal ini akan lolos. Dan kalau ini masuk ke Undang-undang, maka sangat berbahaya," buat demokrasi di Indonesia.
Hal ini perlahan menjadi kenyataan ketika Jokowi menandatangani Perpres No. 1/2019 untuk meloloskan Doni Monardo sebagai kepala baru Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pasal 63 Perpres ini menyebutkan, "Kepala dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), atau profesional".
Padahal UU 34/2004 membatasi jabatan sipil yang bisa dipimpin perwira militer pada lembaga yang secara langsung berurusan dengan keamanan negara, seperti Badan Intelijen Negara (BIN).
Menurut Aris Santoso, masalah surplus perwira tinggi dan menengah sudah muncul sejak lama. Namun jika di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mabes TNI bergeming, pada pemerintahan Joko Widodo "dua kepentingan itu bertemu," ujarnya. Dia meyakini istana negara akan "memotong kompas" dengan membuat Perpres baru, karena proses amandemen UU34/2004 akan memakan waktu lama.
Namun Aris juga memprediksi upaya pemerintah mengembalikan prajurit ke ranah sipil tidak menyelesaikan masalah, selama pola perekrutan TNI masih mengandalkan cara-cara lama. "berapapun dikasih, tidak akan mencukupi buat mengurai kelebihan perwira di TNI," kata dia.
Akrobat Panglima Menuju Istana
Berulangkali manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyudutkan Presiden Joko Widodo. Sang jendral ditengarai memiliki ambisi politik. Inilah sepak terjang Nurmantyo membangun basis dukungan jelang Pemilu 2019.
Foto: Reuters/Beawiharta
Wacana Tentara Berpolitik
Ambisi politik Gatot Nurmantyo sudah tercium sejak akhir 2016 ketika dia mewancanakan hak politik bagi anggota TNI. Menurutnya prajurit saat ini seperti "warga asing" yang tidak bisa berpolitik. Ia mengaku gagasan tersebut cepat atau lambat akan terwujud. "Ide ini bukan untuk sekarang, mungkin 10 tahun ke depan, ketika semua sudah siap."
Foto: Reuters/Beawiharta
Petualangan di Ranah Publik
Bersama Nurmantyo, TNI berusaha kembali ke ranah sipil. Lembaga HAM Imparsial mencatat Mabes TNI menandatangani "ratusan" kerjasama dengan berbagai lembaga, termasuk universitas dan pemerintah daerah. TNI tidak hanya dilibatkan dalam urusan pemadaman kebakaran hutan, tetapi juga pertanian dan pembangunan infrastruktur seperti pada proyek pembangunan jalan Transpapua.
Foto: Imago/Zumapress
Menggoyang Otoritas Sipil
Februari silam Nurmantyo mengeluhkan pembatasan kewenangan panglima TNI dalam hal pengadaan senjata. Pasalnya Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan peraturan yang mengembalikan kewenangan pembelian sistem alutsista pada kementerian. Dengan ucapannya itu Nurmantyo dinilai ingin mengusik salah satu pilar Reformasi, yakni UU 03/2002 yang menjamin otoritas sipil atas militer.
Foto: Reuters/Beawiharta
Polemik Dengan Australia
Akhir Februari Nurmantyo secara mendadak membekukan kerjasaman pelatihan militer dengan Australia. Keputusan Mabes TNI dikabarkan mengejutkan Istana Negara. Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil sikap mendukung keputusan Nurmantyo dan ikut memperingatkan Australia. Namun sejumlah pejabat tinggi di Canberra menilai kasus tersebut selayaknya diselesaikan tanpa keterlibatan publik.
Foto: Imago/Zumapress
Genderang Xenofobia dari Cilangkap
Bukan kali pertama Nurmantyo membidik Australia. Oktober 2016 dia menyebut negeri jiran itu terlibat dalam "perang proxy" melawan Indonesia di Timor Leste dengan tujuan "memecah belah bangsa." Ia juga mengklaim ancaman terbesar terhadap Indonesia akan berasal dari kekuatan asing yang "berebut energi dari negara equator yang kaya sumber daya alam."
Sejak berakhirnya Pilkada DKI Nurmantyo juga aktif mendekat ke kelompok konservatif muslim. Ketika Kapolri Tito Karnavian mengklaim kepolisian menemukan indikasi makar pada aksi demonstrasi 212 di Jakarta, Nurmantyo mengatakan dirinya "tersinggung, karena saya umat muslim juga." Panglima juga berulangkali memuji pentolan FPI Rizieq Shihab sebagai sosok yang "cinta Indonesia."
Foto: Getty Images/AFP/A. Berry
Teladan di Astana Giribangun
Isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia yang disebarkan kelompok Islam konservatif dan sejumlah tokoh seperti Kivlan Zein dan Amien Rais disambut Nurmantyo dengan mewajibkan prajurit TNI untuk menonton film propaganda orde baru Pengkhianatan G30-S PKI. Setelah melontarkan wacana tersebut, Nurmantyo mengunjungi makam bekas Presiden Soeharto yang menurutnya patut menjadi "tauladan" prajurit TNI
Foto: picture-alliance/dpa
Peluru Panas ke Arah Istana
Polemik terakhir yang dipicu Panglima TNI adalah isu penyelundupan senjata api sebanyak 5500 pucuk. Ia mengklaim laporan tersebut berasal dari data akurat dinas intelijen. Pemerintah mengklarifikasi pembelian itu untuk Kepolisian dan Badan Intelijen Negara. Namun Nurmantyo enggan meluruskan pernyataannya tersebut. (rzn/yf-sumber: antara, detik, cnnindonesia, kompas, tempo, aspi, ipac)