Tanggal 5 Mei 2017 merupakan titik balik bagi Prancis. Saat itu, kelompok peretas anonim memublikasikan 20.000 email milik tim kampanye Presiden Emmanuel Macron di sebuah situs web. Kebocoran tersebut terjadi sesaat sebelum pemilihan putaran kedua antara Macron dan tokoh ekstrem kanan Marine Le Pen pada 7 Mei 2017.

"Serangan ini adalah serangan peretas yang masif dan terkoordinasi dengan tujuan mengganggu stabilitas demokrasi,” tulis tim kampanye Macron saat itu. Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Tapi menurut harian Prancis Le Monde, serangan dilakukan oleh peretas yang disewa Rusia.

Aksi bukan reaksi

Insiden yang dikenal dengan istilah "MacronLeaks” itu tidak menghalangi sang empunya nama untuk terpilih sebagai presiden. Namun serangan itu mendorong Prancis menjadi salah satu pionir di Uni Eropa dalam menangkal disinformasi, menurut para pengamat. Keberhasilan ini bisa menjadi sangat penting mengingat akan digelarnya pemilu Uni Eropa pada tanggal 6 Juni dan Olimpiade Musim Panas di Paris.

"Sejak tahun 2017, kami menyadari betapa besar ancaman disinformasi,” jelas Marc-Antoine Brillant dalam wawancara dengan DW. Dia adalah kepala Observatorium Perancis untuk Pengaruh Digital Asing, Viginum, yang memiliki sekitar 50 pegawai.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Departemen ini didirikan pada tahun 2021 dan melapor kepada Perdana Menteri. Menurut Brillant, gelombang disinformasi selalu menyemuti peristiwa besar, seperti "demonstrasi rompi kuning di penghujung tahun 2018, Corona, percobaan pembunuhan terhadap guru sejarah Samuel Paty pada Oktober 2020: manipulasinya semakin masif,” kata dia.

Kemasan serius untuk informasi palsu

Viginum secara rutin mengungkap disinformasi, termasuk di antaranya kampanye "Doppelgänger” di tujuh negara Uni Eropa. Dalam metode ini, peretas akan menjiplak situs berita untuk menyarukan disinformasi layaknya berita yang sudah diverifikasi. Tujuan kampanye Doppelgänger adalah untuk menerbitkan keraguan dan membenarkan invasi Rusia di Ukraina.

Contoh lain adalah Jejaring Portal-Kombat yang berisikan 193 situs internet dan didirikan di Semenanjung Krimea setelah dicaplok Rusia pada tahun 2014. Sejak itu, portal disinformasi tersebut rajin menyebar propaganda pro-Rusia di Prancis, Jerman dan Polandia.

Waspadai serangan peretas

"Viginum adalah cara yang demokratis dan transparan untuk mengambil tindakan terhadap serangan disinformasi, sesuai dengan aturan hukum,” kata Brillant. "Kami membangun ketahanan dengan menyadarkan masyarakat bahwa serangan semacam itu memang ada.”

Prancis adalah salah satu pionir gerakan anti-disinformasi di Eropa, tegas Jiore Craig, peneliti senior di wadah pemikir Institute for Strategic Dialogue di London. Ahli spesialis integritas digital ini telah menangani manipulasi pemilu di seluruh dunia sejak tahun 2013.

"Sejak pemilu AS dan referendum Brexit pada tahun 2016, kami mengetahui bahwa informasi palsu sengaja disebar untuk melemahkan demokrasi,” katanya kepada DW.

"Verifikasi fakta saja tidak cukup”

"Pemilihan parlemen Uni Eropa tahun 2019 dan Corona telah menunjukkan bahwa pemeriksaan fakta saja tidak cukup. Kita memerlukan pendekatan sistemik yang menunjukkan siapa yang menyebarkan berita palsu di jaringan mana. Prancis adalah salah satu negara pertama yang menerapkan konsep ini.”

Bagi David Colon, profesor sejarah di Sciences Po University di Paris, persoalannya bukan lagi soal atribut "benar" atau "salah". "Para peretas berusaha menimbulkan kebingungan seluas mungkin dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi kita,” yakinnya.

Colon adalah salah satu pakar manipulasi informasi di Perancis. Baginya, invasi Rusia ke Ukraina merupakan titik balik. Namun serangan peretas, yang sebagian besar datang dari pihak Rusia, sudah dimulai sebelumnya.

"Pada bulan Februari 2004, Dmitri Medvedev, calon presiden Rusia, mengatakan bahwa Kremlin ingin mendukung partai-partai anti-sistem di Eropa. Menurut Rusia, di Prancis adalah partai ekstrem kanan RN yang dipimpin oleh Marine Le Pen dan partai sayap kiri LFI”, katanya.

Rusia sebagai kunci disinformasi

Pada tahun 2014, Le Pen menerima pinjaman sebesar sembilan juta euro dari First Czech-Rusia Bank yang berbasis di Praha. "Dengan bantuan itu, Rusia ingin menyulut perpecahan di masyarakat, sehingga mereka akan terpecah belah dengan sendirinya,” tambah Colon. "Kremlin memicu ketakutan akan serangan teroris dan ingin menciptakan keraguan mengenai apakah Prancis siap menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade,” katanya.

Lutz Güllner, kepala departemen komunikasi strategis di European External Action Service (EEAS), juga percaya bahwa Rusia adalah aktor disinformasi terbesar Eropa. EEAS yang beranggotakan 42 orang bertugas menghubungkan negara-negara di Eropa melalui sistem peringatan dini.

"Struktur di Perancis sudah sangat sukses,” ujarnya, sembari merujuk kepada Swedia sebagai tauladan lain. Di sana, "ada yang disebut sebagai 'Badan Pertahanan Psikologis', yang fokusnya tidak hanya pada pendeteksian dini, namun juga reaksi dan membangun ketahanan melalui kampanye pendidikan.”

"Bukan tanpa alasan Perancis menjadi sasaran kampanye manipulasi,” jelas Arthur de Liedekerke. Dia adalah direktur urusan Eropa di lembaga konsultan Rasmussen Global di Brussels, Belgia.

"Tentara Prancis hadir di banyak negara, kami sering menyelenggarakan pertemuan dan acara besar, dan politisi kami sering mengambil posisi provokatif, seperti Macron baru-baru ini, yang tidak lagi mengesampingkan penempatan pasukan darat di Ukraina.”

Colon menarik kesimpulan positif dari pengalaman beberapa tahun terakhir dalam perjuangan sistematis melawan disinformasi: "Prancis mungkin sering menjadi sasaran, tapi sekarang kami melawan. Prancis tidak lagi lemah."

rzn/hp