Presiden Jerman Sahkan UU Penanganan COVID-19 Nasional
23 April 2021
Penduduk Jerman yang tinggal di kota dengan jumlah kasus infeksi COVID-19 tinggi akan segera menghadapi pembatasan jam malam. UU penanganan pandemi nasional memungkinkan pembatasan seragam diterapkan di seluruh negeri.
Iklan
Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada Kamis (22/04) menandatangani peraturan "rem darurat" nasional menjadi undang-undang, tak lama setelah disahkan majelis tinggi parlemen. Langkah baru ini memungkinkan pembatasan seragam diterapkan di wilayah dengan jumlah infeksi COVID-19 tinggi di seluruh Jerman.
Undang-undang yang mengharuskan pembatasan jam malam dan penutupan sekolah akan mulai berlaku pada hari Jumat (23/04), disertai dengan aturan baru berdasarkan tingkat infeksi yang berlaku mulai hari Sabtu (24/04).
Tingkat infeksi terlalu tinggi
Menjelang pemungutan suara di Bundesrat, Kepala Staf Kanselir Angela Merkel, Helge Braun membela amandemen Undang-Undang Perlindungan Infeksiitu. "Tingkat infeksi saat ini terlalu tinggi di sebagian besar wilayah dan mengancam sistem perawatan kesehatan kami," katanya kepada Redaktionsnetzwerk Deutschland.
"Oleh karena itu, langkah-langkah rem darurat federal sangat dibutuhkan di sana. Peraturan seperti itu telah diterapkan di banyak negara dan mampu memperlambat timbulnya infeksi."
Daftar Negara Eropa yang Batasi Perjalanan Tak Penting di Masa Pandemi Corona
Berikut ini adalah negara-negara anggota Uni Eropa yang telah mengumumkan pembatasan perjalanan lebih ketat, mewajibkan tes lebih lanjut dan memperpanjang karantina untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Foto: Alexander Farnsworth/picture alliance
Finlandia
Pemerintah Finlandia memberlakukan peraturan yang lebih ketat mulai 27 Januari bagi mereka yang memasuki negara itu. Semua pelancong harus mengikuti tes virus corona di perbatasan. Finlandia membatasi orang yang masuk dari semua negara Schengen dan hanya mengizinkan perjalanan penting seperti bekerja untuk pelayanan kesehatan dan darurat.
Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/AFP/Getty Images
Denmark
Perjalanan wisatawan yang tidak penting ke Denmark saat ini menjadi sorotan di tengah tingkat infeksi yang tinggi. Hanya orang dengan alasan yang valid dan telah mengikuti tes virus corona dengan hasil negatif yang diizinkan masuk ke negara itu. Lockdown Denmark telah diperpanjang hingga 7 Februari 2021. Restoran hingga pub, serta fasilitas budaya dan rekreasi juga tetap ditutup.
Foto: picture-alliance/Zuma/Bildbyran/P. Arvidson
Swiss
Perbatasan Swiss dengan negara tetangga, negara Schengen, dan sebagian besar negara Uni Eropa tetap buka. Kedatangan orang dari beberapa negara dan wilayah yang diklasifikasikan "berisiko tinggi" harus dikarantina selama 10 hari setibanya di Swiss. Penerbangan dari Inggris dan Afrika Selatan telah ditangguhkan. Sejak 18 Januari, semua toko harus tutup, kecuali pemasok barang kebutuhan sehari-hari.
Foto: Imago Images/Geisser
Luksemburg
Wisatawan dari negara-negara Uni Eropa (UE) dan Schengen dapat memasuki Luksemburg tanpa perlu menunjukkan tes COVID-19 negatif sebelum masuk. Namun, perjalanan non-esensial dari sebagian besar negara ketiga ke Luksemburg dilarang hingga 31 Maret 2021. Semua toko, salon kecantikan, dan bioskop ditutup. Jam malam diberlakukan sejak pukul 21.00 hingga 06.00 pagi.
Foto: imago/alimdi
Republik Ceko
Keadaan darurat diberlakukan di seluruh negeri, ada batasan jam malam sejak pukul 21.00 hingga 05.00 pagi. Toko untuk kebutuhan sehari-hari tetap buka, tetapi tidak untuk toko non-esensial lainnya. Mulai 5 Januari, siapa pun yang memasuki Republik Ceko harus menjalani tes COVID-19. Negara ini tetap terbuka bagi mereka yang bepergian dari daerah berisiko rendah.
Foto: picture alliance/dpa
Norwegia
Norwegia mewajibkan aturan mengikuti tes COVID-19 pada 18 Januari lalu untuk para wisatawan. Setiap orang yang bepergian ke Norwegia harus dikarantina selama 10 hari. Masa karantina dapat dikurangi menjadi tujuh hari jika wisatawan telah menjalani dua tes COVID-19 negatif. Tes harus dilakukan pada hari pertama dan hari ketujuh setelah kedatangan.
Foto: picture-alliance/robertharding/J. Nix
Polandia
Mulai 1 Januari, wisatawan dari negara non-UE hanya dapat memasuki Polandia untuk perjalanan urusan penting. Perbatasan terbuka untuk wisatawan dari mayoritas negara UE. Semua yang datang ke Polandia harus mengisolasi diri selama 10 hari dengan beberapa pengecualian terkait dengan pekerjaan atau tempat tinggal di Polandia.
Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
Turki
Semua wisatawan berusia 6 tahun ke atas akan diminta untuk menunjukkan hasil tes PCR negatif sebelum mereka dapat memasuki Turki dan mungkin menjalani pemeriksaan kesehatan saat mereka tiba. Turki saat ini telah melarang penerbangan dari Inggris untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona. Pusat perbelanjaan, pasar, restoran, dan salon kecantikan hanya buka dari jam 10 pagi hingga 8 malam.
Foto: picture-alliance/R. Hackenberg
Kroasia
Kroasia sementara waktu membatasi penyeberangan di perbatasan sejak 30 November lalu. Kroasia menggunakan sistem tingkatan infeksi COVID-19 yakni hijau, kuning dan merah untuk mengatur pembatasan perjalanan. Siapa pun yang datang dari negara UE di 'daftar hijau' dapat memasuki Kroasia tanpa batasan apa pun, asalkan mereka tidak menunjukkan gejala dan tidak berada di dekat orang yang terinfeksi.
Foto: picture-alliance/Zoonar/B. Hoyen
Swedia
Wisatawan dari sebagian besar negara anggota Uni Eropa, serta orang yang bepergian dari negara non-UE yang dibebaskan dari larangan masuk UE, tidak perlu mengikuti tes atau karantina setibanya di Swedia, jika mereka bebas gejala COVID-19. (ha/pkp)
Foto: Alexander Farnsworth/picture alliance
10 foto1 | 10
Sekretaris jenderal dari Liberal Demokrat Bebas (FDP), yang telah menjadi salah satu kritikus hukum paling vokal, menegaskan kembali pandangan partainya. Volker Wissing mengatakan kepada penyiar publik ZDF pada Rabu (21/04) malam: "Di daerah yang bebas konstitusional, negara bagian harus dengan jelas membenarkan mengapa pemerintah pusat campur tangan secara besar-besaran dalam hak-hak fundamental."
Tantangan hukum
Bahkan sebelum undang-undang tersebut disahkan oleh Bundesrat, pengacara Berlin Claus Pinkerneil mengajukan keluhan ke Mahkamah Konstitusi Jerman, dan mengatakan kepada kantor berita DPA bahwa dia berharap pengadilan akan menghentikan Steinmeier meratifikasi undang-undang tersebut.
Sejumlah pemilih bebas dan anggota FDP dari Bundestag juga telah mengajukan tuntutan hukum.