Batalkan Budi Gunawan, Jokowi Usulkan Badrodin Haiti
Hendra Pasuhuk18 Februari 2015
Setelah ditunggu lama, Presiden Jokowi akhirnya membuat keputusan terkait kontroversi seputar Budi Gunawan. Jokowi membatalkan Budi Gunawan dan kini mengusulkan Badrodin Haiti jadi Kapolri.
Iklan
Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Pencalonan Budi Gunawan didukung oleh semua fraksi di DPR, kecuali fraksi Demokrat, namun mendapat penentangan luas di kalangan masyarakat.
Budi Gunawan disebut-sebut terkait dengan isu "rekening gendut", yang mengindikasikan adanya transaksi-transaksi tidak wajar di rekening banknya. Salah satu isu yang mencuat adalah kredit senilai Rp. 57 milyar untuk anaknya yang ketika itu masih berusia 19 tahun. Setelah namanya diumumkan sebagai Calon Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi.
Protes warga makin meluas, ketika hakim Sarpin Rivaldi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima pengajuan praperadilan Budi Gunawan dan membatalkan statusnya sebagai tersangka KPK.
Dalam koferensi Pers di Istana Negara hari Rabu (18/02715), Presiden Jokowi mengusulkan Wakapolri Badrodin Haiti untuk menjadi Kapolri.
"Mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk segera dipimpin oleh Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Badrodin Haiti," kata Jokowi di hadapan wartawan.
Bambang Widjojanto dan Abraham Samad Diberhentikan Sementara
Jokowi memberikan keterangan pers didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla. Setelah menyatakan pembatalan pencalonan Budi Gunawan, Presiden juga mengumumkan pemberhentian sementara Bambang Widjojanto dan Abaraham Samad dari jabatan Ketua KPK.
Neraca Setahun Jokowi
Setelah setahun Joko Widodo jadi presiden RI, neraca tidak memuaskan. Menurut sebuah survey, 54,7% rakyat Indonesia tidak puas.
Foto: Reuters
Paket Ekonomi untuk Mendorong Kemajuan
Serangkaian paket ekonomi dikeluarkan pemerintah dengan harapan, rangkaian kebijakan baru ini akan bisa memulihkan ekonomi Indonesia yang melambat drastis belakangan ini. Namun langkah pemerintah dinilai kurang memperhatikan kepentingan buruh, sehingga terjadi demonstrasi.
Foto: Reuters/Beawiharta
Kebakaran Hutan Tambah Parah
Hutan Sumatera dan Kalimantan membara. Berbagai upaya yang dilakukan sampai sekarang kurang mendatangkan hasil. Asap tebal kian meluas dan sudah mencapai negara tetangga beberapa pekan lalu. Kritik berdatangan dari beberapa negara, tapi kesuksesan dari penanganan kebakaran belum tampak. Sementara itu asap juga muncul di Papua.
Foto: Reuters/Beawiharta
Reshuffle Kabinet
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menguatrakan alasan utama Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, yaitu kondisi ekonomi yang membutuhkan perbaikan segera.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Penenggelaman Kapal Nelayan Ilegal
Sebagai syok terapi, sejumlah kapal nelayan asing yang tertangkap menjaring ikan secara ilegal di perairan Indonesia ditenggelamkan. Langkah tegas ini dipuji tapi sekaligus dikritik. Pasalnya dilakukan sistem pilih-pilih kapal asing yang ditenggelamkan. Sejumlah kapal nelayan Cina tak jadi dikaramkan setelah dilakukan negosiasi.
Foto: Reuters/Antara Foto/J. Sulistyo
Konflik KPK versus Polri
Kisruh paling anyar Antara Komisi Pemberantas Korupsi lawan Kepolisian RI menjadi batu ujian berat bagi Jokowi. Sikap membiarkan kriminalisasi KPK akan berdampak buruk pada citra pemberantasan korupsi di Indonesia. Eskalasi kasus Cicak versus Buaya jilid tiga serta pembentukan tim independen yang agak terlambat memberi nilai negatif.
Foto: picture-alliance/epa/B. Indahono
Eksekusi Penyelundup Narkoba
Langkah tegas penegakan hukum yang patut diacungi jempol dalam gerakan memerangi narkoba. Tapi pemerintahan Jokowi kurang lihai berdiplomasi terkait eksekusi 5 penyelundup dadah berkewargaan asing yang dilakukan regu tembak di Nusa Kambangan. Seharusnya dilakukan pendekatan internasional agar penegakan hukum tidak terkesan unjuk kekuasaan.
Foto: REUTERS/Antara Foto/Idhad Zakaria
Bola Panas Kapolri
DPR dalam sidang Paripurna menyepakati Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri. Setelah itu KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi dugaan kredit tak wajar. Ini batu sandungan berikutnya bagi Joko Widodo. Dengan menangkap bola panas yang digulirkan DPR itu, posisi Jokowi menjadi serba salah dan sulit melakukan manuver politik.
Foto: Reuters/Darren Whiteside
Sigap Tangani Krisis
Pujian internasional mengalir, saat Jokowi bereaksi cepat merespons krisis dalam kecelakaan Air Asia QZ8501. Presiden membantu koordinasi aksi search and rescue. Jokowi juga memerintahkan pengkajian kembali regulasi keamanan penerbangan.
Foto: Reuters
Cabut Subsidi BBM
Sebuah langkah cerdik yang memang harus dilakukan. Dengan mencabut subsidi BBM dan melepaskan harga pada fluktuasi pasar, Jokowi bisa membebaskan anggaran negara dari beban yang cukup berat. Selama ini subsidi BBM jadi lahan subur untuk penyelewengan. Berkat harga minyak dunia yang terus merosot, harga BBM yang tadinya naik kini ternyata turun lagi.
Foto: R. Gacad/AFP/Getty Images
9 foto1 | 9
Jokowi mengatakan bahwa pemberhentian kedua pimpinan KPK itu terkait dengan masalah hukum yang sedang dihadapi masing-masing.
Presiden Joko Widodo kemudian menunjuk tiga orang sebagai pimpinan baru di KPK, yaitu mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, akademisi Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji, dan Johan Budi Sapto Prabowo, yang sebelumnya dikenal publik sebagai Juru Bicara KPK.
Pertimbangan Memilih Badrodin Haiti
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jokowi sekarang memilih Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri karena melihat posisi Badrodin saat ini yang menjabat sebagai Wakil Kapolri.
"Supaya ini strukturalnya baik, dan dia sudah melaksanakan situasi yang berat sebulan. Karena struktural, jadi dari Wakapolri naik, jadi tidak perlu dari luar. Jadi kan ada step-step yang baik, proporsional. Karena itu juga, kita profesional. Bukan pilih apa, melainkan profesional," kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden sebagaimana dikutip oleh kompas.com.
Selanjutnya, pemerintah menunggu persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa melantik Badrodin sebagai Kapolri yang baru. Tapi DPR sudah memasuki masa reses sampai 22 Maret.
Terutama para anggota parlemen dari PDIP mengecam keputusan Presiden Jokowi membatalkan Budi Gunawan. Mereka menganggap Presiden tidak menghiraukan keputusan DPR yang sudah menyetujui dan meloloskan Budi Gunawan sebagai Kapolri.