Mengantisipasi kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok dan barang-barang penting lainnya, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mengawasi harga bahan pangan.
Iklan
Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang di pasaran.
"Dengan keluarnya Perpres ini, Presiden Joko Widodo berharap masalah kelangkaan dan gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera," kata Ketua Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki hari Kamis (18/06) di Jakarta.
Teten menjelaskan, Perpres itu melarang penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi situasi kelangkaan barang, gejolak harga atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.
Bahan pangan dan barang-barang penting
Barang kebutuhan pokok yang dimaksud dalam Perpres ini, adalah barang hasil pertanian seperti beras, kedelai, cabai dan bawang merah. Kebutuhan pokok juga mencakup hasil industri seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, dan hasil peternakan dan perikanan, termasuk daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar dan lain-lain.
Neraca Setahun Jokowi
Setelah setahun Joko Widodo jadi presiden RI, neraca tidak memuaskan. Menurut sebuah survey, 54,7% rakyat Indonesia tidak puas.
Foto: Reuters
Paket Ekonomi untuk Mendorong Kemajuan
Serangkaian paket ekonomi dikeluarkan pemerintah dengan harapan, rangkaian kebijakan baru ini akan bisa memulihkan ekonomi Indonesia yang melambat drastis belakangan ini. Namun langkah pemerintah dinilai kurang memperhatikan kepentingan buruh, sehingga terjadi demonstrasi.
Foto: Reuters/Beawiharta
Kebakaran Hutan Tambah Parah
Hutan Sumatera dan Kalimantan membara. Berbagai upaya yang dilakukan sampai sekarang kurang mendatangkan hasil. Asap tebal kian meluas dan sudah mencapai negara tetangga beberapa pekan lalu. Kritik berdatangan dari beberapa negara, tapi kesuksesan dari penanganan kebakaran belum tampak. Sementara itu asap juga muncul di Papua.
Foto: Reuters/Beawiharta
Reshuffle Kabinet
Menteri Sekretaris Negara Pratikno menguatrakan alasan utama Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet, yaitu kondisi ekonomi yang membutuhkan perbaikan segera.
Foto: Reuters/D. Whiteside
Penenggelaman Kapal Nelayan Ilegal
Sebagai syok terapi, sejumlah kapal nelayan asing yang tertangkap menjaring ikan secara ilegal di perairan Indonesia ditenggelamkan. Langkah tegas ini dipuji tapi sekaligus dikritik. Pasalnya dilakukan sistem pilih-pilih kapal asing yang ditenggelamkan. Sejumlah kapal nelayan Cina tak jadi dikaramkan setelah dilakukan negosiasi.
Foto: Reuters/Antara Foto/J. Sulistyo
Konflik KPK versus Polri
Kisruh paling anyar Antara Komisi Pemberantas Korupsi lawan Kepolisian RI menjadi batu ujian berat bagi Jokowi. Sikap membiarkan kriminalisasi KPK akan berdampak buruk pada citra pemberantasan korupsi di Indonesia. Eskalasi kasus Cicak versus Buaya jilid tiga serta pembentukan tim independen yang agak terlambat memberi nilai negatif.
Foto: picture-alliance/epa/B. Indahono
Eksekusi Penyelundup Narkoba
Langkah tegas penegakan hukum yang patut diacungi jempol dalam gerakan memerangi narkoba. Tapi pemerintahan Jokowi kurang lihai berdiplomasi terkait eksekusi 5 penyelundup dadah berkewargaan asing yang dilakukan regu tembak di Nusa Kambangan. Seharusnya dilakukan pendekatan internasional agar penegakan hukum tidak terkesan unjuk kekuasaan.
Foto: REUTERS/Antara Foto/Idhad Zakaria
Bola Panas Kapolri
DPR dalam sidang Paripurna menyepakati Budi Gunawan diangkat menjadi Kapolri. Setelah itu KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi dugaan kredit tak wajar. Ini batu sandungan berikutnya bagi Joko Widodo. Dengan menangkap bola panas yang digulirkan DPR itu, posisi Jokowi menjadi serba salah dan sulit melakukan manuver politik.
Foto: Reuters/Darren Whiteside
Sigap Tangani Krisis
Pujian internasional mengalir, saat Jokowi bereaksi cepat merespons krisis dalam kecelakaan Air Asia QZ8501. Presiden membantu koordinasi aksi search and rescue. Jokowi juga memerintahkan pengkajian kembali regulasi keamanan penerbangan.
Foto: Reuters
Cabut Subsidi BBM
Sebuah langkah cerdik yang memang harus dilakukan. Dengan mencabut subsidi BBM dan melepaskan harga pada fluktuasi pasar, Jokowi bisa membebaskan anggaran negara dari beban yang cukup berat. Selama ini subsidi BBM jadi lahan subur untuk penyelewengan. Berkat harga minyak dunia yang terus merosot, harga BBM yang tadinya naik kini ternyata turun lagi.
Foto: R. Gacad/AFP/Getty Images
9 foto1 | 9
Tapi tidak hanya bahan pangan yang harganya diawasi, melainkan juga barang-barang penting seperti pupuk, gas elpiji 3 kilogram, semen dan besi baja. Peraturan Preisiden itu sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 15 Juni lalu.
"Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan harga khusus menjelang, pada, atau setelah libur keagamaan atau selama periode volatilitas harga, " kata Teten kepada wartawan.
Inflasi melaju
Tingkat harga pangan memang merangkak naik dan mendorong tingkat inflasi di Indonesia mencapai 7,15 persen apda bulan Mei lalu, angka inflasi tertinggi selama lima bulan terakhir. Angka inflasi di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingan negara-negara tetangga lain di Asia Tenggara.
Dengan peraturan yang baru, pemerintah ingin membatasi lonjakan harga barang makanan dan kebutuhan pokok, yang biasanya bergerak naik selama bulan puasa Ramahan.
Sebelumnya, Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat suku bunga acuan tidak berubah, yaitu 7,50 persen.
"Tujuannya adalah baik, yaitu untuk memastikan stabilitas harga. Tetapi untuk kalangan industri, ini sebenarnya merupakan intervensi (pasar), " kata Eric Sugandi, ekonom dari Standard Chartered.
"Terutama orang miskin, mungkin senang dengan itu, tapi kami harus memperhatikan efektivitas,"tambahnya. "Yang rugi adalah pedagang dan pelaku industri."
Perusahaan semen dan makanan yang mungkin akan terpengaruh oleh pembatasan harga itu termasuk PT Semen Indonesia Tbk, PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk dan Cargill.