Tahun pertama masa pemerintahan Joko Widodo adalah masa-masa sulit, dengan banyak sekali upaya menghambat dan mendongkel kekuasaannya di parlemen. Beberapa kalangan mulai mempertanyakan kemampuan Jokowi "bermain" politik.

Namun menjelang akhir dua tahun kekuasaannya, Jokowi yang berusia 55 tahun kini makin kuat duduk di puncak pemerintahan. Presiden yang dikenal lembut dan murah senyum ini pelan-pelan menggalang kekuatan politik dan mengumpulkan partai-partai yang sebelumnya beroposisi untuk berbalik mendukungnya.

Jokowi memimpin tim ekonomi dengan hati-hati dan berkonsentrasi mendapatkan dukungan dari Golkar, partai hegemoni selama puluhan tahun di era Soeharto. Berbagai konsesi politik dibuat untuk meminang partai kuning itu. Sekarang, jalan terbuka lebar bagi Jokowi untuk mencalonkan diri lagi tahun 2019, bahkan tanpa dukungan PDIP sekalipun.

Juru bicara presiden Johan Budi mengatakan, Jokowi "belum berpikir" tentang pemilu 2019. "Dia fokus pada periode ini dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat," kata Budi.

Sebagian pengamat politik mengatakan, berbagai manuver yang dilakukan Jokowi menunjukkan bahwa dia cenderung menjalin kompromi dan tidak akan melakukan perubahan radikal seperti yang dijanjikan selama kampanye Pemilihan Presiden 2014. Apalagi perekonomian Indonesia masih tetap bergantung pada ekspor sumber daya di tengah perekonomian global yang penuh ketidakpastian.

Ketika terpilih sebagai presiden pertama Indonesia yang berasal dari kalangan sipil dan berhasil memenangkan pemilihan langsung, banyak pihak berharap Jokowi akan melakukan gebrakan-gebrakan besar, terutama membasmi korupsi, memperkuat perlindungan HAM, dan memilih menteri dan pejabat yang berkapasitas, tidak berdasarkan koneksi atau pertimbangan-pertimbangan transaksional.

"Alih-alih mengubah gaya permainan, seperti yang dijanjikan pada pemilih, Jokowi sekarang mulai pintar berpolitik," kata Aaron Connelly, peneliti di Lowy Institute for International Affairs di Sydney, Australia.

Marcus Mietzner, profesor di Australian National University College of Asia and Pacific, menambahkan: "Dia beranggapan - ini menyedihkan tapi benar - bahwa soal-soal itu tidak akan menentukan kemenangan atau kekalahan dalam pemilu, jadi dia mengabaikannya."

Setelah beberapa kali "berhadapan" dengan Megawati dan PDIP, Jokowi tampaknya sekarang bertekad memperluas dukungan di parlemen lebih dulu, untuk memaksa PDIP tunduk. Bergabungnya Golkar, yang dalam pemilu legislatif terkahir mengumpulkan hampir 15 persen kursi parlemen, adalah kemenangan besar bagi Presiden yang sebelumnya memerintah tanpa mayoritas di DPR.

Dengan reshuffle kabinet yang kedua, Jokowi akhirnya makin mantap mengukuhkan kekuasaan. Dia sekarang tidak tergantung lagi hanya pada satu partai politik, tapi punya opsi-opsi alternatif untuk terus memerintah.

"Partai-partai (yang baru bergabung) ini punya agenda masing-masing dengan Jokowi, tapi dia (Jokowi) bisa memastikan untuk mendapat dukungan yang dia butuhkan dari mereka," kata Eva Kusuma Sundari, anggota senior PDIP.

Setelah lebih setahun dirongrong kanan kiri oleh menteri-menteri yang senang berbicara di media dan saling bantah, lewat reshuffle kedua Jokowi akhirnya mengakhiri kegaduhan dalam pemerintahan.

Para menteri mulai sekarang tidak boleh punya "visi dan misi"sendiri, begitu pesan Presiden kepada anggota kabinet yang baru saja dilantik. "Tidak ada lagi yang jalan sendiri," kata Jokowi.

Pengangkatan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menuai banyak kecaman dari kalangan pegiat hak asasi. Wiranto, yang bertanggung jawab untuk masalah keamanan saat protes anti Soeharto meluar tahun 1998, masih menghadapi dakwaan dari panel PBB karena dianggap bertangung jawab atas kerusuhan berdarah yang merebak di Timor-Timor setelah pengumuman hasil referendum tahun 1999.

Jajak pendapat aktual menunjukkan, dukungan pemilih kepada Jokowi makin kuat, mencapai 68 persen, angka tertinggi sejak ia menjabat. Tapi banyak pengamat politik mengakui, Jokowi orangnya "susah dibaca". Banyak langkahnya lebih bersifat simbolis.

"Sebagian besar hanya hebat di permukaan, sehingga ketika orang menggunakan sebutan seperti reformasi, saya pikir itu tidak tepat," kata Matthew Busch, konsultan yang fokus pada isu-isu ekonomi dan investasi di Indonesia.

hp/rn (rtr, dpa)