Presiden Joko Widodo akui sudah menerima Daftar Inventarisasi Masalah dari draf revisi UU KPK. Menurutnya, batasan-batasan yang tidak perlu akan mengganggu independensi KPK.
Iklan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari draf revisi UU KPK. Jokowi akan mempelajari isi DIM tersebut sebelum kemudian bersikap terkait surat presiden (supres) ke DPR soal revisi UU KPK.
"Jadi baru saya terima DIM nya tadi. Baru saya pelajari hari ini. Pelajari dulu. Secepat-cepatnya. Kita ini baru melihat DIM nya dulu. Nanti kalau surpres kita kirim, besok saya sampaikan. Nanti materi-materi apa yang perlu direvisi," ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (11/09).
Setelah mempelajari isi DIM Revisi UU KPK, Jokowi segera memberi tahu soal penerbitan surat presiden (surpres) untuk menugaskan perwakilan pemerintah membahas bersama DPR. Jokowi belum bisa berkomentar banyak soal poin-poin pasal yang akan direvisi, termasuk soal SP3.
"Saya ingin melihat dulu DIM nya. Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan yang tidak perlu. Sehingga independensi KPK menjadi terganggu. Intinya ke sana. Maka saya mau lihat dulu, nanti satu per satu kita pelajari, putusin, dan saya sampaikan," ujar Jokowi.
"Kenapa ini iya, kenapa ini tidak karena tentu saja ada yang setuju ada yang tidak setuju dalam DIM nya," imbuhnya.
Jokowi enggan berspekulasi apakah pembahasan revisi UU KPK selesai di periode ini. "Itu urusan DPR," tegasnya.
Fitur Istimewa Mobil Presiden
Sudah berumur 10 tahun, mobil dinas presiden akan diganti dengan Mercedes-Benz S 600 Guard. Mobil seri S ini sudah dipakai oleh kepala dan pejabat negara di dunia. Apa saja fitur spesialnya?
Foto: picture-alliance/dpa
Sudah sejak abad ke-20
Seri S-Class Mercedes-Benz asal Jerman ini ternyata sudah ada sejak sekitar awal abad ke-20. Fokus dari seri ini adalah teknik otomotif yang inovatif. Mercedes-Benz sendiri terkenal dengan penekanannya pada kemewahan, kenyamanan dan keamanan.
Foto: picture-alliance/dpa/Imaginechina/G. Jun
Diproduksi khusus
Model ini diproduksi di Sindelflingen, Jerman oleh para ahli yang menggunakan prinsip perlindungan integrasi khusus. Fitur proteksi tidak sekadar ditambahkan pada bagian-bagian mobil saat produksi sudah selesai, tapi diintegrasikan dengan kerangka mobil sejak tahap awal pembuatan.
Foto: picture-alliance/dpa
Perlindungan tingkat tinggi
Dari baja khusus sampai kaca anti peluru, mobil ini memang dibuat khusus untuk memberikan perlindungan tinggi. Apalagi sekarang dilengkapi dengan sertifikat VR10, yaitu sertifikasi perlindungan tertinggi untuk kendaraan non-militer. Selain itu, ledakan dari granat tangan atau bahan peledak lainnya juga bisa ditahan.
Foto: Imago Images/S. Zeitz
Dipakai kepala negara
Tidak hanya di Indonesia, mobil seri S-Class ini juga dipakai oleh kepala negara di dunia, seperti presiden Kenya dan India. Tentunya, di Jerman mobil ini juga pernah dipakai sebagai mobil dinas negara.
Foto: AFP/Getty Images/S. Hussain
Aman dalam kecelakaan
Salah satu fitur mobil ini adalah PRE-SAFE® sistem menambah keamanan dalam mobil saat terjadi kecelakaan. Jika mobil mengalamai deselerasi yang tidak normal atau akan tergelincir, sabuk pengaman akan ditegangkan dan bantalan udara akan dikembangkan untuk menjaga pengemudi dan penumpang tetap pada tempatnya.
Foto: picture-alliance/dpa
Tidak hanya satu mobil
Mobil dinas presiden tidak cukup hanya satu. Minimal dua mobil harus ada di Jakarta, satu untuk operasi harian presiden, dan satu untuk cadangan. Sisa unit yang lain akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden saat bepergian keliling Indonesia. Mobil Jokowi sebelumnya sudah berusia 10 tahun dan disebutkan kerap mogok.
Foto: picture-alliance/AP Photo/M. Schrader
Mencapai Rp 147 miliar
Selain Presiden Joko Widodo, menteri-menteri di kabinetnya yang baru juga akan mendapatkan mobil dinas baru, namun berjenis Toyota Crown Hybrid. Anggaran yang akan dikeluarkan untuk pengadaan tersebut bernilai sebesar Rp 147 miliar. (vv/Ed:ts)