1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
PolitikKorea Selatan

Presiden Korsel Tuai Kritik karena Batasi Akses Jurnalis TV

10 November 2022

Persatuan jurnalis menyebut Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol melanggar kebebasan pers, saat pihak istana melarang kru TV ikut bepergian dengan pesawat kepresidenan pada pekan ini, karena dugaan pelaporan yang bias.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol berbicara kepada wartawan setibanya di Seoul, Kamis (10/11)Foto: Ahn Jung-hwan/Yonhap/AP Photo/picture alliance

Sebelum melarang kru TV ikut melakukan perjalanan dengan pesawat kepresidenan, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menuduh stasiun penyiaran MBC merusak aliansi negara itu dengan Amerika Serikat, karena merilis video yang menunjukkan Yoon menghina anggota Kongres AS setelah bertemu Presiden AS Joe Biden di New York pada September lalu.

Kantor kepresidenan Yoon mengatakan kepada MBC, pihaknya tidak akan memberikan informasi kepada penyiar TV bersangkutan selama perjalanan ke Kamboja dan Indonesia untuk pertemuan KTT ASEAN dan G20, karena kekhawatiran "distorsi berulang dan pelaporan yang bias" pada masalah diplomatik.

Yoon memutuskan pada Kamis (10/11) untuk mengecualikan wartawan MBC dari pesawatnya, dengan mengatakan "kepentingan nasional yang lebih besar yang dipertaruhkan".

"Alasan presiden menggunakan begitu banyak uang pajak untuk bepergian ke luar negeri adalah karena kepentingan nasional yang penting dipertaruhkan dan itu juga mengapa kami memberikan bantuan pelaporan kepada wartawan yang meliput masalah diplomatik dan keamanan,” kata Yoon.

"Saya berharap keputusan itu dapat dipahami dari perspektif itu,” kata presiden Korsel itu tentang keputusannya melarang wartawan MBC ikut menaiki pesawat kepresidenan.

MBC: Yoon mengabaikan kebebasan pers

Dalam pernyataan yang diberikan kepada Associated Press, MBC mengatakan, Istana Kepresidenan Korea Selatan mengabaikan kebebasan pers dan prinsip-prinsip demokrasi.

Sebuah koalisi organisasi jurnalis, termasuk Asosiasi Jurnalis Korea dan Persatuan Pekerja Media Nasional, mengeluarkan pernyataan yang menuntut kantor kepresidenan Yoon membatalkan apa yang mereka gambarkan sebagai "pembatasan pelaporan yang tidak konstitusional dan ahistoris,” dan menuntut pejabat presiden yang terlibat dalam keputusan untuk berhenti.

"Pesawat kepresidenan dioperasikan dengan uang pajak dari rakyat dan setiap media membayar dengan uang mereka sendiri untuk menutupi biaya pelaporan,” kata mereka.

Para pejabat pemerintahan menyaksikan keberangkatan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol ke London untuk menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth II pada 18 September 2022Foto: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance

Organisasi jurnalis membandingkan insiden itu dengan kejadian di AS saat mantan Presiden Donald Trump menjabat, di mana ia menangguhkan izin pers koresponden CNN Jim Acosta setelah melakukan percakapan yang intens selama konferensi pers.

Sebelumnya, mantan Presiden Lee Myung-bak juga dikritik karena menangkap seorang blogger anti-pemerintah dan dituduh mengubah jaringan berita utama menjadi corong pemerintah.

ha/as (AP)

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait