1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Presiden Palestina Mahmud Abbas di Washington

Daniel Scheschkewitz21 Oktober 2005

Untuk pertama kalinya sejak penarikan diri Israel dari Jalur Gaza, pimpinan Badan Otonomi Palestina Mahmud Abbas kembali mengunjungi Gedung Putih. Presiden AS, George W. Bush menjanjikan dukungan, tetapi tidak bersedia memastikan jadwal bagi terbentuknya negara Palestina yang berdaulat seperti yang tercantum dalam 'roadmap'.

Abbas dan Bush dalam konferensi pers bersama di Washington
Abbas dan Bush dalam konferensi pers bersama di WashingtonFoto: dpa

Dalam proses perdamaian Timur Tengah kembali terdapat ganjalan. Baru hari Rabu lalu pemerintah Israel mengumumkan rencana untuk menutup jalan-jalan di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan yang diduduki Israel, bagi warga Palestina. Setelah serangan bersenjata terhadap warga Israel oleh kelompok ekstremis Palestina akhir pekan lalu, semua hubungan resmi antara kedua pihak diputuskan. Selain itu Badan Otonomi Palestina memprotes dilanjutkannya pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat Sungai Yordan.

Persyaratan Perdamaian

Dalam konferensi pers bersama, sesudah pertemuannya dengan Presiden Bush, Mahmud Abbas mengemukakan:

"Perdamaian menuntut dihentikannya pembangunan pemukiman, kegiatan pembangunan, tindakan menghukum Palestina secara kolektif dan langkah-langkah sepihak yang menggerogoti visi Anda, Presiden Bush, mengenai dua negara merdeka. Sebaliknya harus dilakukan perembukan. Perdamaian dan keamanan tidak dapat diciptakan dengan membangun tembok pemisah, blokade jalan dan penyitaan tanah."

Imbauan Bagi Israel dan Palestina

Menurut laporan harian New York Times Kamis kemarin, di Tepi Barat Sungai Yordan, dalam 12 bulan terakhir telah dibangun lebih dari 4.200 tempat tinggal bagi pemukim Yahudi. Tahun sebelumnya dibangun sekitar 4.000 tempat tinggal. Oleh sebab itu Presiden Bush sekali lagi mengingatkan Israel akan kewajibannya dalam kerangka 'roadmap', dimana tercantum dihentikannya pembangunan pemukiman. Pada saat bersamaan pihak Palestina pun diperingatkannya agar berbuat lebih banyak lagi untuk melucuti persenjataan kelompok-kelompok extremis di jajarannya sendiri.

Bush: "Di jalan menuju masa depan, semua bahaya bagi sebuah negara demokrasi Palestina yang datang dari geng-geng bersenjata harus disingkirkan. Demikian pula bahaya yang datang dari kelompok-kelompok itu bagi perdamaian yang langgeng."

Penanganan Kelompok Hamas

Bush menegaskan, kemajuan telah ada, dengan terpilihnya Abbas bulan Januari lalu dan penarikan diri Israel dari Jalur Gaza yang telah dituntaskan. Presiden Bush mencanangkan pengangkatan baru dua koordinator keamanan AS, yang akan bekerjasama dengan kedua pihak. Dalam soal menangani kelompok-kelompok radikal seperti Hamas yang akan berpartisipasi dalam pemilihan parlemen bulan Januari mendatang, terdapat pandangan yang berbeda. Pemerintahan Bush tidak menghendakinya, sedangkan menurut Abbas:

"Semua kelompok sedang mempersiapkan diri menghadapi pemilu dan semua kelompok akan menjadi bagian dalam tatanan demokrasi Palestina. Ini akan merintis tahapan baru. Tahapan demokrasi dan pluralisme, agar Palestina memiliki basis yang kuat bagi perdamaian di Timur Tengah."

Keinginan Bush

Walaupun kemarin Bush masih menjanjikan dukungannya bagi sebuah negara Palestina merdeka yang berdampingan dengan Israel, tetapi tampaknya ia meragukan bahwa visi itu akan terwujud dalam masa pemerintahannya. Atas pertanyaan wartawan mengenainya, Bush menjawab:

"Anda bilang, saya ingin melihat eksistensi dua negara sebelum masa jabatan saya berakhir. Ini keliru. Saya menginginkannya, dan bila itu terwujud selama masa jabatan saya, maka saya akan menghadiri upacaranya. Kalau tidak, kita hendak meletakkan landasannya, agar proses ke arah itu tidak dapat berlaku surut."