Presiden Somalia Abdullahi Yusuf Ahmed menunjuk sekutu dekatnya Mohamoud Mohamed Guled Ga'madhere sebagai PM baru. Anggota parlemen yang tidak populer dan pernah menjadi menteri dalam pemerintahan transisi itu menggantikan Nur Hassan Hussein.

Somalia tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, tandas Yusuf dan karena itulah ia menunjuk PM baru.

Tindakan Presiden Yusuf sama sekali tidak mendapat persetujuan dari parlemen. Senin kemarin (15/12), parlemen dengan suara mayoritas memberi dukungan penuh kepada PM lama Hussein yang dipecat Presiden Yusuf hari Minggu (14/12).

Yusuf beralasan, Hussein dan kabinetnya gagal menjalankan tugas untuk mengembalikan keamanan negeri yang dilanda perang saudara sejak tahun 1991 itu.

Hussein menentang keputusan Yusuf yang disebutnya inkonstitusional. Juru bicara Yusuf mengatakan, presiden bertindak berdasarkan wewenang yang ditetapkan oleh piagam pemerintah transisi. Namun demikian, menurut piagam tersebut, presiden membutuhkan persetujuan parlemen untuk memberhentikan PM.

Keputusan Yusuf untuk menunjuk PM baru, memperburuk situasi di pemerintahan yang dipenuhi perebutan kekuasaan. Sejak musim panas lalu, Yusuf terlibat pertengkaran sengit dengan PM-nya, ketika Hussein memecat walikota dari ibukota Somalia, Mogadishu, seorang sekutu dekat Yusuf.

Tidak jelas apa yang akan terjadi hari-hari ke depan ini, mengingat Hussein bertekad mempertahankan posisinya sebagai PM dengan dukungan parlemen.

Yang jelas, tindakan Yusuf menentang parlemen dan menunjuk Guled sebagai PM baru, hanya akan memperuncing sengketa politik. Sementara pemberontak mengambil keuntungan dengan bergerak maju hingga ke pinggir Mogadishu.

Kelompok Islam garis keras al-Shabaab memamerkan kekuatannya hari Senin (15/12) dengan menggelar konferensi pers di Mogadishu. Mereka menyatakan tekad tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah.

Somalia terbelit kekacauan sejak tahun pengusiran diktator Mohammer Siad Barre tahun 1991. Krisis memburuk sejak tentara Ethiopia membantu mengusir rejim garis keras Islam pada paruh kedua 2006 yang memicu pemberontakah berdarah dan menewaskan lebih dari 10 ribu warga sipil.

Hussein menuduh Yusuf berupaya menggagalkan proses perdamaian yang disponsori PBB antara pemerintah sementara Somalia TFG, dan kelompok oposisi Aliansi Pembebasan Kembali Somalia, ARS.

Uni Afrika hari Minggu (14/12) mengecam kemelut di jajaran kepemimpinan Somalia dan mendesak agar Presiden Yusuf dan PM yang dipecatnya Hussein untuk mengesampingkan segala perbedaan dan memusatkan perhatian pada upaya membawa perdamaian ke negara di Tanduk Afrika itu.

Sementara Kenya, hari Selasa (16/12) bereaksi terhadap keputusan Yusuf dengan memberlakukan larangan berkunjung bagi Presiden Somalia itu beserta seluruh keluarganya. Kenya menyebut Yusuf sebagai penghalang bagi perdamaian di Afrika.

Instabilitas keamanan di Somalia dituduh banyak pihak sebagai faktor pendorong gelombang perompakan di Teluk Aden dan kawasan pantai lain di negeri itu. (rp)