Parlemen Turki mulai bahas usulan amandemen konstitusi untuk memperluas kekuasaan presiden. Turki diusulkan terapkan sistem presidial. Sebagian oposisi menentang, tapi ada juga yang setuju.
Iklan
Inilah proyek terbesar dan paling penting presiden Turki saat ini, Recep Tayyip Erdogan. Turki hendak digiring menerapkan sistem pemerintahan presidial. Artinya kekuasaan dan kewenangan presiden akan jauh lebih besar dibanding dalam sistem parlementer yang berlaku saat ini, dimana pemerintahan dipimpin seorang Perdana Menteri.
Partai Kehakima dan pembangunan Turki (AKP) yang sekarang memerintah mengajukan argumen, bahwa kepemimpinan yang kuat akan mendorong tercapainya kesejahteraan. Partai AKP didirikan oleh Recep Tayyip Erdogan yang sekarang jadi presiden Turki. Partai ini sudah mendorong diadakannya perubahan konstitusi menjadi sistem presidial sejak beberapa tahun lalu, saat Erdogan masih menjadi perdana menteri.
Sementara sebagian anggota partai politik yang duduk di bangku oposisi menentang usulan mengubah sistem pemerintahan menjadi presidial. Alasannya, amendemen konstitusi akan menjurus pada pembengkakan kekuasaan presiden dengan gaya memerintah otoriter. Presiden juga bisa memerintah tanpa bisa diaudit dan diimbangi dengan kekuatan lain
.
Erdogan jadi sultan baru?
Oposisi terbesar, Partai Rakyat Republik (CHP) menyatakan menolak usulan perubahan konstitusi. Wakil ketuanya, Bulent Tezcan menyatakan itu sama saja dengan penyerahan kekuasaan "kepada istana", yang sudah diambil alih dari kesultanan seratus tahun lalu.
Pendiri negara Turki, Mustafa Kemal Atatürk memilih bentuk demokrasi parlementer untuk menghindari konsolidasi terlalu banyak kekuasaan pada satu tangan. Begitulah situasi Turki di jaman Kesultanan Ottoman.
Tezcan juga mengkaitkan gagalnya kudeta Juli 2016 dengan amandemen konstitusi, sebagai jalan menuju "kediktatoran". Ketua CHP, Kemal Kilicdaroglu mengatakan, yang mengajukan usul perubahan konstitusi "ingin mengubah pemerintahan demokrasi parlementer menjadi rezim totaliter."
Sejarah Kudeta Militer di Turki
Sebanyak enam kudeta dilancarkan militer terhadap pemerintah sipil sepanjang sejarah Turki. Hampir semua bermotifkan politik. Militer menganggap diri sebagai pengawal sekularisme Atatürk dan tidak jengah mengintervensi.
Foto: Reuters/O. Orsal
1960: Kudeta Demokrasi
Kepala pemerintahan pertama di Turki yang dipilih langsung oleh rakyat tidak berusia lama. Kekuasaan Adnan Menderes dan Partai Demokrat diwarnai pelanggaran HAM dan upaya untuk mengembalikan Syariat Islam ke pemerintahan Turki. Militer kemudian melancarkan upaya kudeta pertama. Setahun berselang Menderes dihukum mati oleh junta militer.
Foto: picture-alliance/AP Photo
1971: Berakhir Lewat Memorandum
Selang 11 tahun setelah kudeta terakhir, militer melayangkan memorandum yang menyebut pemerintah telah "menyeret negara dalam anarki dan kerusuhan sosial." Surat yang ditandatangani semua perwira tertinggi militer itu mengultimatum pemerintahan untuk segera membubarkan diri dan membentuk pemerintahan kesatuan.
Foto: Imago/ZUMA/Keystone
1980: Kudeta Mengakhiri Perang Proksi
Muak dengan pertikaian antara kaum kanan dan komunis kiri, panglima militer Jendral Kenan Evren melancarkan kudeta buat menyingkirkan pemerintahan sipil. Turki pada dekade 80an ikut terseret dalam arus perang dingin yang ditandai dengan konflik berdarah di level akar rumput. Hingga akhir 70an negeri dua benua itu mengalami 10 pembunuhan per hari terhadap aktivis komunis atau sayap kanan
Foto: imago/Zuma/Keystone
Darah Berbayar Duit
Kudeta 1980 membuahkan pertumbuhan ekonomi buat Turki yang nyaris bangkrut. Namun kekuasaan Jendral Evren hingga 1989 banyak diwarnai oleh penculikan dan penyiksaan terhadap oposisi dan kelompok anti pemerintah. Tahun 2014 Evren akhirnya divonis penjara seumur hidup oleh sebuah pengadilan di Ankara. Namun lantaran faktor usia, vonis tersebut cuma bersifat simbolis.
Foto: AP
1997: Intervensi Senyap
Kembali militer bereaksi ketika pemerintahan Necmettin Erbakan dinilai menanggalkan prinsip sekulerisme Ataturk. Saat itu dewan jendral, termasuk Panglima Militer Jendral Ismail Hakki Karadayi, mengultimatum pemerintah untuk melaksanakan enam butir tuntutan yang membatasi gerak kelompok Islam. Kudeta itu berhasil menjatuhkan Erbakan. Tapi para jendral yang terlibat kemudian diadili tahun 2012
Foto: Adem Altan/AFP/Getty Images
2016: Kudeta Setengah Hati
Pada Jumat malam, 15 Juli 2016, militer tiba-tiba mendeklarasikan kudeta dan mengklaim telah merebut pemerintahan dari tangan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Saat itu Erdogan sedang berlibur di luar negeri. Militer lalu bergerak merebut tempat-tempat strategis, termasuk kantor stasiun televisi CNN Turki di Istanbul
Foto: Getty Images/G.Tan
Balas Dendam Erdogan
Lewat pesan ponsel Erdogan memerintahkan pendukungnya untuk turun ke jalan. Aparat kepolisian dan pasukan pemerintah dikerahkan buat menghalau kelompok makar. Hasilnya ratusan orang tewas dan ribuan lain luka-luka. Kudeta di Turki dinilai berlangsung tanpa perencanaan matang. Erdogan lalu memanfaatkannya buat memberangus musuh politik yang sebagian besar simpatisan kelompok Gulen
Foto: Reuters/O. Orsal
7 foto1 | 7
Erdogan mulai persiapan infrastruktur
Untuk mempersiapkan kemungkinan disetujuinya perubahan konstitusi, Erdogan perintahkan pembangunan kantor presiden seperti istana di Ankara. Nama aslinya, Ak Saray, menyulut kontroversi. Karena walaupun berarti "istana putih", dalam nama itu juga terdapat nama partainya.
Bangunan itu kini disebut "komplex presidensial", dan pembangunannya dibiayai dengan pajak sebesar 615 juta Dolar. Erdogan sudah pindah ke "istana" itu tahun 2014. Bangunan yang punya 1.100 ruangan itu lebih besar daripada Istana Buckingham di London, juga Istana Versailles di luar Paris, dan Kremlin di Moskow.
Mahkamah tertinggi Turki pada 2015 memutuskan konstruksi itu melanggar hukum dan memerintahkan Erdogan untuk meninggalkan bangunan tersebut. Tapi Erdogan menihilkan keputusan mahkamah tertinggi, dan menyebut itu haknya sebagai pemegang mandat presidensial.
Istana Presiden: Kemewahan dalam Politik
Rusia punya Kremlin, Amerika punya Gedung Putih, dan Perancis punya istana Elysée. Sekarang Turki juga punya istana baru, dan tidak jauh beda dengan lainnya. Terutama: pamer kemewahan.
Foto: picture-alliance/dpa/Kay Nietfeld
Istana Presiden Turki Bermasalah?
Presiden Turki Recep Erdogan mulai tinggal di kediaman barunya, "Istana Putih." Di kompleks raksasa itu terdapat seribu kamar. Di sini juga ada ruang perundingan yang anti sadap dan pusat komando yang tahan bom atom. Tapi kritikus menyebutnya gila kemewahan dan bangunan liar, karena tetap didirikan walaupun kehakiman tidak merestui.
Foto: picture alliance/AA/M.Ali Ozcan
Kemewahan dari Kekayaan Negara
Gedung pemerintah di ibukota Kazakhstan berubah-ubah warnanya di malam hari. Istana presiden dibuat meniru Gedung Putih di Washington. Nursultan Nasarbayev sudah memerintah sejak Kazakhstan masih termasuk Uni Soviet. Keluarganya diperkirakan punya kekayaan senilai tujuh milyar Dolar AS. Kazakhstan adalah negara yang kaya bahan mentah.
Foto: picture alliance/dpa
Gila Kemewahan di Turkmenistan
Di istana berkubah emas di kota Ashgabat ini berdiam Presiden Gurbanguly Berdimuhamedow. Ia dulunya dokter gigi almarhum presiden Saparmurat Nyyazow, yang menyebut dirinya sebagai pendiri Turkmenistan dan tidak mentolerir kritikus. Ketika ia meningal 2006, Berdimuhamedow jadi penerusnya. Sekarang Berdimuhamedow membentuk pemujaan bagi dirinya sendiri.
Foto: picture alliance/dpa
Tempat Tinggal Feodal Dekat Kiev
Tempat tinggal mewah di Mezhgorye dekat ibukota Ukraina, Kiev didirikan Februari 2014 oleh Viktor Yanukovich ketika masih jadi presiden. Setelah ia melarikan diri, aktivis mempublikasikan di internet dokumen yang tampaknya dibuang ke danau dekat vilanya. Menurut dokumen, Yanukovich perintahkan pembelian lampu kristal seharga 123 milyar Rupiah usai terpilih sebagai presiden tahun 2010.
Foto: AFP/Getty Images/Genya Savilov
Kemewahan Tanpa Batas
Beginilah rupa kediaman bekan presiden Yanukovich: banyak emas, kemewahan dan hiasan. Ia dituduh melakukan korupsi dan nepotisme. Kabarnya ia berhasil melarikan ratusan juta Euro. Dua putranya, Viktor dan Alexander juga berhasil kaya di kalangan industri papan atas berkat pengaruh ayahnya.
Foto: AFP/Getty Images/Yuriy Dyachyshyn
Kegilaan Besar
Bangunan ini berdiri di ibukota Rumania Bukares. Ini bangunan kedua terbesar di dunia setelah Pentagon. Tingginya 84 meter, luasnya 265.000 meter persegi dan punya lebih dari 3.000 kamar. Idenya diperoleh Nicolae Ceausescu 1984 setelah berkunjung ke Korea Utara. Biaya dulu mencapai milyaran Dolar. Untuk mendirikannya sebagian kota diratakan dengan tanah. Dan Diktator Ceausescu? Dihukum mati 1989.
Foto: tony4urban/Fotolia.com
Kemewahan Monarki di Paris
Tempat memerintah di dekat sungai Seine sangat mewah. Ini meja tulis Presiden Perancis. Pusat kekuasaan di Paris tampak seperti museum. Istana Elysée dipenuhi karya seni bersejarah dan mebel. Dinding beton hanya ada di ruang bawah tanah, di mana terdapat pintu-pintu baja yang melindungi pusat komando senjata nuklir Perancis.
Foto: picture-alliance/dpa/Giancarlo Gorassini
Kemewahan di Persia
Kompleks bangunan Saadabad di Teheran timur laut mencakup 18 istana. Di tahun 1920-an, Reza Shah Pahlavi beberapa kali memerintahkan perluasan kompleks dan menggunakannya untuk kediaman dan tempat pemerintahan. Istana Hijau, salah satu bangunan di kompleks itu, jadi tempat tingal musim panas Shah Iran yang terakhir bersama istrinya Soraya.
Foto: picture-alliance/dpa/Orand-Viala
Istana Megah di Doha
Di istana ini berdiam Sheikh Hamad bin Khalifa al-Tsani. Ia membuka Qatar ke dunia Barat dan mendirikan media Al Jasira 1996. Dulu Qatar mendapat nama baik karena politik luar negeri yang ambisius. Sekarang Emirat tersebut terisolasi, antara lain karena mendukung Ikhwanul Muslimin. Selain itu Qatar diduga membiayai aktivitas kelompok teroris.
Foto: picture-alliance/dpa/Rainer Jensen
Istana Accra
Dalam istana mewah ini, tingal presiden Ghana. Memang Ghana jadi teladan Afrika dalam hal stabilitas dan kemajuan ekonomi. Negara itu mendapat pemasukan besar dari ekspor kakao dan emas. Tetapi hampir separuh dari 23 juta warga Ghana masih hidup dalam kemiskinan, yang terutama disebabkan korupsi pemerintahan lalu.
Foto: picture-alliance/dpa/UPPA/Photoshot
Seni Yang Mengagumkan
Di banyak pusat pemerintahan di dunia bisa ditemukan banyak karya seni mengagumkan. Di istana presiden di Meksiko City, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier sedang mengagumi sebuah lukisan besar.
Foto: picture-alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka
Istana Yang Dekat dengan Rakyat
Tempat tinggal resmi presiden Jerman adalah Istana Bellevue di Berlin. Gedung berwarna putih bergaya neoklasik tersebut berdiri di tepi sungai Spree. Kompleks istana yang terdiri dari dua tingkat itu didirikan 1786 sebagai tempat kediaman Pangeran August Ferdinand von Preußen. Sekarang setiap musim panas diadakan pesta bagi rakyat, yang selalu ramai pengunjung.
Foto: picture-alliance/dpa/Kay Nietfeld
12 foto1 | 12
Harus lewati dua putaran dan referendum
Partai AKP adalah kekuatan terbesar dalam parlemen, tetapi kekurangan 14 suara untuk mencapai batas minimal 330 untuk meloloskan usulan dalam parlemen. Menurut peraturan, tiga perlima suara mayoritas di parlemen diperlukan untuk mengesahkan amendemen konstitusi.
Di tahap konsultasi awal, AKP dapat dukungan fraksi terkecil di parlemen, yaitu Partai Gerakan Nasional (MHP), yang berhaluan ultra nasionalis. Walaupun sejumlah anggota MHP menolak ide penambahan kekuasaan presiden, tetapi ketuanya, Devlet Bahceli sudah menyatakan dukungan.
Fakta lain yang tak bisa dilewatkan: anggota AKP juga bisa menolak mendukung usulan tersebut. Ini membuat hasil pengumpulan suara sulit diprediksikan. Proposal perubahan konstitusi harus lolos dua kali pengumpulan suara di parlemen dan disepakati dalam sebuah referendum. Jika lolos di parlemen, referendum direncanakan akan digelar beberapa bulan setelahnya.
ml/as (ap, afp, dpa)
Kilas Balik Politik Asia 2016
Tahun ini Asia banyak mencatat peristiwa penting dalam bidang politik, antara lain kudeta di Turki, korupsi di jiran Malaysia dan pembantaian etnis Rohingya di Myanmar.
Foto: Getty Images/Afp/C. Archambault
Turki
Gagalnya kudeta militer Turki pada 15 Juli silam menandai pergeseran kekuasaan di negeri dua benua ini. Sejak itu Presiden Recep Tayyip Erdogan membetoni kekuasaanya lewat amandemen konstitusi dan penangkapan terhadap puluhan ribu pendukung rival politiknya Fethullah Gulen. Tercatat sebanyak 45.000 pegawai negeri ditangkap atau dipecat, diantaranya adalah guru, perwira militer dan jaksa.
Foto: Getty Images/AFP/A. Messinis
Myanmar
Sejak peralihan kekuasaan pada awal tahun Myanmar giat menggulirkan proses demokratisasi setelah lima dekade pemerintahan junta militer. Namun jiran Indonesia itu dihujani kecaman menyusul pembantaian terhadap minoritas Rohingya. Militer Myanmar tercatat telah membunuh lebih dari 200 orang sejak awal 2016 dan diduga melakukan pemerkosaan massal dan penyiksaan terhadap etnis Rohingya.
Foto: DW/C. Kapoor
Malaysia
Puluhan ribu orang turun ke jalan November silam buat menuntut mundur Perdana Menteri Najib Razak menyusul dugaan korupsi. Razak ditengarai menilap uang dari dana investasi Malaysia 1MDB. Juli lalu Wall Street Journal menemukan aliran dana gelap sebesar 700 juta Dollar AS ke rekening pribadi Razak. Namun sang perdana menteri bersikeras dirinya tidak bersalah dan uang tersebut merupakan sumbangan.
Foto: picture-alliance/AP Photo/V. Thian
Laut Cina Selatan
Juli silam Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag mengabulkan gugatan Filipina atas klaim Cina di Laut Cina Selatan. Beijing sontak menolak putusan tersebut. Namun konstelasi konflik di perairan kaya sumber daya itu berubah setelah kemenangan Rodrigo Duterte dalam pemilu kepresidenan di Filipina. Duterte memilih menjauh dari sekutu lama Amerika Serikat dan mendekat ke Cina.
Foto: imago/Westend61
Korea Selatan
Gejolak politik membekap Korea Selatan menyusul skandal korupsi yang melibatkan teman terdekat Presiden Park Geun-Hye. Akibatnya puluhan ribu penduduk berdemonstrasi November silam buat menuntut pengunduran dirinya. Namun Park berusaha mengulur waktu lewat jalur konstitusi. Ia diyakini ingin bertahan hingga pemilu kepresidenan Desember 2017.
Foto: Reuters/K. Hong-Ji
Filipina
Sejak kemenangan Rodrigo Duterte dalam pemilu kepresidenan bulan Juli, Filipina menjelma menjadi ladang pembantaian bagi pengguna dan pengedar narkoba. Meski mendapat kecaman dunia internasional, Duterte bersikeras mempertahankan kebijakan kontroversialnya itu. Sejak pertengahan tahun polisi dan pembunuh bayaran tercatat telah melumat 6.000 nyawa terduga pengedar narkoba tanpa proses pengadilan.
Foto: Getty Images/D. Tawatao
Thailand
Kematian raja Bhumibol Adulyadey pada 13 Oktober menggoyang Thailand yang tengah dibelit krisis politik. Sang raja pergi meninggalkan bangsa yang sedang terbelah. Pada Agustus sekitar 61% penduduk mendukung konstitusi baru yang dibuat oleh junta militer melalui referendum. Konstitusi baru itu membetoni pengaruh militer di panggung politik Thailand.