Program MBG terus berlanjut meski siswa libur. Keputusan ini memicu pro kontra di kalangan masyarakat. Mengapa tetap dijalankan? Begini kata BGN.
Wakil Kepala BGN menambahkan anak-anak nantinya tidak dipaksa untuk mengambil MBG di sekolah selama musim liburanFoto: Dimas Rachmatsyah/ZUMA/picture alliance
Iklan
Masih berjalannya program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah-sekolah meskipun para siswa memasuki waktu liburan sekolah menimbulkan pro kontra. Bahkan, muncul tudingan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) ingin menghabiskan anggaran di tahun 2025.
Namun, anggapan ini ditepis oleh Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang.
"Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran luar biasa di tahun 2025," ungkap Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang, dalam keterangannya, Selasa (23/12).
"Bayangkan, anggaran MBG tahun 2025 itu Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan 3B (bumil, busui, dan balita). Namun, ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B," sambungnya.
Pemberian MBG pada masa liburan sekolah terutama ditujukan kepada kelompok penerima manfaat dari kalangan ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita. Dalam klasifikasi kelompok penerima MBG, mereka biasa disebut sebagai kelompok 3B.
"Yang tidak libur, atau tetap diberikan MBG, itu adalah untuk 3B. Siapa yang mengantar? Ya seperti biasa, para petugas yang selama ini sudah berjalan," kata Nanik.
Menurut Nanik, ini sesuai dengan pesan dari Presiden Prabowo bahwa tidak boleh ada satu anak Indonesia yang tidak mendapatkan MBG.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Presiden Prabowo. Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun, bagaimana pelaksanaannya?
Foto: DW
Mengenal program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu janji kampanye Prabowo Subianto yang mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025. Terdapat 190 titik distribusi tersebar di 26 provinsi. Setiap titik distribusi dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yang bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/IMAGO Images
Anggaran MBG
Program makan bersama yang didanai negara ini memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025, dengan Rp63,3 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,4 triliun untuk program dukungan manajemen. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa jika program ini berjalan sepenuhnya, akan menghabiskan Rp400 triliun per tahun untuk 82,9 juta penerima.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Prioritas dan sasaran
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyebutkan bahwa pada hari pertama, program MBG menjangkau 500 ribu penerima. Angka ini diharapkan meningkat hingga 3 juta penerima per hari pada Maret 2025 dan 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Pada akhir 2025, Prabowo menargetkan MBG dapat dinikmati 82,9 juta orang, termasuk pelajar PAUD hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta bayi dan balita.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Pengelola dapur MBG
Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai penanggung jawab utama program MBG, telah menunjuk 190 dapur utama yang disebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi. Setiap dapur utama bertanggung jawab menyalurkan makanan untuk sekitar 3.000-3.500 penerima di wilayahnya. Pemerintah berencana meningkatkan jumlah dapur ini hingga 937 unit pada akhir 2025.
Foto: DW
MBG untuk anak berkebutuhan khusus
Berbeda dengan sekolah umum, implementasi MBG di sekolah luar biasa menghadapi kesulitan penyesuaian menu yang mencakup kebutuhan gizi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kendala utama meliputi logistik distribusi bahan makanan segar ke daerah terpencil dan biaya pengadaan bahan khusus. Setiap sekolah harus memiliki dapur memadai dan berkoordinasi dengan ahli gizi untuk menyusun menu yang sesuai.
Foto: DW
Butuh tambahan anggaran
Sejak perencanaan, program ini menuai banyak pertanyaan, mulai dari mekanisme pelaksanaan hingga sumber anggaran. Meski diyakini bermanfaat, ada potensi penyalahgunaan anggaran. Namun, program ini akan dipercepat dengan anggaran tambahan. "Menurut hitungan Badan Gizi, tambahan Rp100 triliun pada September cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," sebut Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Foto: Janusz Pieńkowski/PantherMedia/IMAGO
MBG dan prioritas lain
Kepada DW Indonesia, akademisi bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro, Esther Sri Astuti, mengingatkan agar pemangkasan anggaran demi MBG tidak mengabaikan program prioritas lainnya. "Program MBG tidak perlu dipaksakan secara masif dan harus didukung oleh swasembada pangan. Jangan sampai program ini mendorong impor pangan secara drastis," ujarnya.
Foto: Press Office Indonesia
7 foto1 | 7
Tidak wajib mengambil MBG
Dapur MBG nantinya akan menawarkan sekolah-sekolah penerima manfaat. Jika mau menerima MBG, maka akan dipersilahkan melakukan pengajuan. Hidangan MBG dalam bentuk makanan kering akan diantarkan oleh dapur MBG sesuai dengan permintaan sekolah.
Iklan
Nanik menambahkan anak-anak nantinya tidak dipaksa untuk mengambil MBG di sekolah selama musim liburan.
"Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau makanan MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya," ucapnya.
"Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan diplintir," sambungnya.
MBG Tetap Berjalan Meski Libur Sekolah
01:33
This browser does not support the video element.
Sedangkan tentang berita mengenai pemberian BGN untuk orang-orang lanjut usia dan para difabel, menurut Nanik, yang akan memberikan makan gratis adalah Kementerian Sosial.
"Program itu masih wacana Kemensos, jadi bukan progam BGN ya," kata Nanik menutup penjelasannya.
