Pada 2017 silam Departemen Pertahanan AS sukses mencegah publikasi laporan independen tentang situasi sosial politik di Afghanistan. Di dalamnya termuat sebuah rahasia gelap yang mengakar lama di negeri yang kerap disebut sebagai kuburan kerajaan itu, yakni tradisi pedofilia kaum penguasa dan bertahta.

Laporan tersebut menyimpan bom waktu. Koalisi barat membutuhkan bantuan para warlords dan pemuka suku. Namun kebiasaan mereka memelihara bocah Bacha Bazi alias bocah penari untuk dijadikan budak seks menempatkan militer AS dalam posisi pelik. Pentagon tidak berdaya menggusur praktik yang telah mendarah daging tersebut tanpa memicu amarah para penguasa lokal.

Keberadaan Bacha Bazi erat berkaitan dengan status sosial di Afghanistan. Mereka tidak dipandang terlarang atau homoseksual dalam masyarakat yang cendrung misoginik, melainkan sebagai budak seks yang halal. Para bocah itu pandai menari dan tidak jarang mengalami penindasan atau kekerasan dari para patronnya. Dalam beberapa kasus, bocah Bacha Bazi dibunuh dan disiksa ketika mencoba melarikan diri.

Tahun 2013 silam Komisi Independen Hak Azasi Manusia membuat laporan mendalam tentang budaya tercela itu. Menurut AIHRC sebanyak 56% pelaku pedofilia yang melibatkan Bacha Bazi berusia antara 31 hingga 50 tahun. Meski diklaim sebagai tradisi penguasa, 64% pelaku Bacha Bazi merupakan warga biasa.

Ironisnya pelaku diuntungkan oleh situasi muram pendidikan dini di Afghanistan. Sekitar 87% bocah Bacha Bazi mengaku tidak bersekolah dan 58% tidak bisa membaca. Hampir semua bocah mengklaim dipaksa melakukan hubungan seksual. Sekitar 90% korban berusia antara 13 hingga 18 tahun.

Seorang perwira militer AS dikabarkan dipecat lantaran memukul seorang komandan militer Afghanistan ketika ia menemukan seorang bocah diborgol di atas ranjang pribadi sang komandan. Kisah serupa menimpa sejumlah perwira lain yang ditugaskan mengawal militer Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan AS di Afghanistan.

Sejak 2017 pemerintah Afghanistan mulai aktif memburu para pelaku pedofilia, antara lain dengan mengharamkan Bacha Bazi. Namun menurut laporan UNICEF, proses penyidikan sering berakhir kosong tanpa dakwaan. Berbagai pihak mencurigai maraknya praktik nepotisme dan korupsi mempersulit upaya mengakhiri praktik sesat tersebut.

Sebagian besar korban Bacha Bazi ditolak oleh keluarga lantaran dianggap membawa aib. Banyak yang melarikan diri sebagai pengungsi, sementara yang lain berusaha mencari nafkah lewat satu-satunya kemampuan yang mereka pelajari sebagai Bacha Bazi, yakni menari. (rzn/yf - vice, hindustan, thejournal, unicef, aihrc, nypost)

Menurut organisasi Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW), tujuh dari 10 anak di Asia alami kekerasan di sekolah. Situasi anak Indonesia sangat mengkhawatirkan, sekitar 84% alami kekerasan. Kekerasan Yang terjadi berupa kekerasan fisik, seksual, emosional dan ancaman kekerasan oleh guru, pegawai sekolah, antar murid dan dari anggota keluarga.

Menurut pakar komunikasi Irsyad Hadi dari Plan International, laporan tersebut didasari riset yang melibatkan 1.742 murid, perempuan dan laki-laki, usia antara 12 dan 15 dari 30 SMP negeri di Jakarta, Serang dan Banten, dari Januari sampai Maret 2014. Mark Pierce dari Plan International seksi Asia mengatakan, tiap anak punya hak atas pendidikan yang bebas kekerasan dan ancaman.

Salah satu fakta menyedihkan yang juga disampaikan oleh Pierce dari Plan International: anak-anak kerap tidak melaporkan kekerasan yang mereka alami. Salah satu alasannya adalah karena merasa takut. Tapi sering juga karena mereka tidak menganggap kekerasan yang mereka alami sebagai sesuatu yang salah.

Sebagai contoh dari yang disampaikan Pierce: 339 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu 2013 hingga 2015. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim mengatakan, angka tersebut belum mencerminkan kenyataan di lapangan, karena banyak kasus tak dilaporkan. Masyarakat belum sepenuhnya pahami dampak kekerasan terhadap anak, kata Idris Rahim.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengungkapkan aspek lain: kendati banyak kasus dilaporkan, tidak semua kasus diusut hingga di bawa ke persidangan. Ia menduga, ada tekanan yang dialami korban maupun saksi. "Apalagi, tindak pidana yang melibatkan anak, biasanya dilakukan oleh kelompok atau disebut sebagai kejahatan terorganisir," sambung Haris.