Demonstran anti pembatasan COVID-19 semakin bertambah di seluruh kota-kota Eropa pada Minggu (21/11). Polisi mengerahkan meriam air dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan, dan banyak orang ditangkap.
Iklan
Protes menentang pembatasan COVID-19 berlanjut di Belanda untuk hari ketiga secara berturut-turut pada Minggu (21/11). Polisi mengeluarkan perintah darurat di Enschede, kota dekat perbatasan Jerman.
Para pengunjuk rasa menyalakan kembang api dan merusak properti di kota-kota - Groningen dan Leeuwarden di utara Belanda, Enschede di timur, dan Tilburg di selatan, pada Minggu malam. Sedikitnya 130 orang telah ditangkap sejak protes dimulai, kata polisi.
Sebuah pertandingan sepak bola di Leeuwarden sempat terganggu setelah para pendukung yang dilarang menonton pertandingan karena pembatasan COVID-19, melemparkan kembang api.
Di Rotterdam, kota terbesar kedua di Belanda, polisi menangkap 26 orang pada Minggu (21/11) setelah para penonton sebuah pertandingan menjadi gaduh. Orang-orang menyerang polisi, melemparkan tempat sampah, dan menyalakan kembang api.
Tetapi protes itu jauh lebih ringan daripada yang meletus di Rotterdam pada Jumat (19/11) malam dan Den Haag pada Sabtu (20/11).
Belanda memberlakukan penguncian parsial pada 13 November, dan sedang mempertimbangkan aturan yang lebih ketat untuk warga yang tidak divaksinasi di area publik.
Belgia
Ribuan orang memprotes aturan pembatasan COVID-19 di pusat kota Brussels pada Minggu (21/11).
Mereka terutama berdemonstrasi menentang persyaratan oleh pemerintah agar masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin di tempat umum, seperti restoran.
Sekitar 35.000 orang turun ke jalan di Brussels pada Minggu (21/11), kata polisi. Tetapi mayoritas telah bubar sebelum protes berkembang menjadi kekerasan.
Menjelang malam, pengunjuk rasa mulai menghancurkan mobil dan membakar tempat sampah. Polisi akhirnya merespons dengan menggunakan meriam air dan gas air mata untuk meredakan situasi.
Kepala Biro DW Brussels, Alexandra von Nahmen, mengatakan dia bisa mencium bau gas air mata saat dia berjalan ke tempat kerja.
Tiga pejabat polisi dan satu demonstran terluka dalam bentrokan itu, kata seorang juru bicara polisi. Sekitar 42 pengunjuk rasa ditahan, dan dua lainnya ditangkap.
Infeksi COVID-19 meningkat pada kecepatan yang mengkhawatirkan di Belgia dalam beberapa pekan terakhir. Belgia mencatat rata-rata lebih dari 12.000 infeksi baru per hari.
Meskipun 75% dari populasi sudah divaksinasi di seluruh Belgia, situasinya jauh lebih buruk di ibu kota di mana hanya 57% yang sudah divaksinasi penuh, kata kepala biro DW Brussels.
Iklan
Prancis
Wilayah luar negeri Prancis di Guadeloupe dilanda penjarahan dan kerusuhan pada malam ketiga protes, dengan pengunjuk rasa bersenjata menembaki polisi dan petugas pemadam kebakaran, kata pihak berwenang pada Minggu (21/11).
Polisi menangkap 38 orang saat pengunjuk rasa masuk ke mobil dan membakar kendaraan. Mereka juga menghancurkan apotek, kata Alexandre Rochatte, petugas keamanan Guadeloupe, yang mewakili pemerintah Prancis, dalam sebuah pernyataan.
Wilayah ini telah diguncang oleh protes selama seminggu, dengan orang-orang menuntut diakhirinya mandat pemerintah tentang vaksinasi wajib bagi petugas kesehatan, serta mencari dukungan untuk kenaikan harga bahan bakar.
Juru bicara pemerintah, Gabriel Attal, mengatakan kepada radio Europe 1 bahwa situasi saat ini tidak dapat "diterima atau ditoleransi."
Prancis mengerahkan pasukan khusus ke kepulauan Karibia, yang tiba pada Minggu (21/11). Perdana Menteri Jean Castex juga dijadwalkan bertemu pada Senin (22/11) di Paris dengan para pejabat Guadeloupe.
Hampir 70% populasi daratan Prancis sudah divaksinasi lengkap, sedangkan di Guadeloupe porsinya kurang dari 50%.
Austria
Puluhan ribu orang juga melakukan unjuk rasa di ibu kota Austria, Wina, setelah pemerintah mengumumkan lockdown nasional baru yang berlaku mulai Senin (22/11). Pemerintah Austria mengumumkan aturan itu untuk menahan lonjakan infeksi COVID-19. Pemerintah setempat juga berencana untuk membuat vaksinasi menjadi wajib pada Februari 2022. Austria adalah negara Eropa pertama yang membuat vaksinasi sebagai persyaratan hukum.
Negara-negara ASEAN Berjuang Hadapi Gelombang Ketiga COVID-19
Gelombang ketiga virus corona varian Delta melanda beberapa negara di Asia Tenggara. Fasilitas kesehatan masyarakat yang tidak memadai membuat kawasan itu tidak mampu mengendalikan situasi.
Foto: Wisnu Agung Prasetyo/ZUMA/picture alliance
Gelombang ketiga melanda
Infeksi COVID-19 meningkat secara eksponensial di Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Laos, Thailand dan Vietnam telah berhasil mengurangi penyebaran virus pada 2020, tetapi saat ini mereka tengah berjuang mengatasi gelombang baru, seperti yang dihadapi Indonesia.
Foto: Agung Fatma Putra/ZUMA/picture alliance
Kekacauan dan kehancuran di Indonesia
Hingga Minggu (18/07), Indonesia telah melaporkan 73.582 kematian akibat COVID-19 dan lebih dari 2,8 juta kasus yang dikonfirmasi sejak awal pandemi. Pekan lalu, negara itu melampaui India dan Brasil dalam tingkat infeksi baru. Para ahli meyakini jumlah kasus sebenarnya bisa jauh lebih tinggi. Warga putus asa mencari tabung oksigen dan tempat tidur rumah sakit.
Foto: Timur Matahari/AFP/Getty Images
Virus corona varian Delta
Sistem perawatan kesehatan dan rumah sakit di Indonesia berjuang untuk mengimbangi masuknya pasien baru COVID-19. Dengan populasi sekitar 270 juta, negara itu sangat terpukul oleh wabah corona setelah perayaan Idul Fitri bulan Mei lalu, yang membuat jutaan orang melakukan perjalanan ke luar daerah. Kasus infeksi melonjak akibat varian Delta yang sangat menular.
Foto: Wisnu Agung Prasetyo/ZUMA/picture alliance
Kondisi yang memburuk
Pada tahun 2020, para pejabat Vietnam dipuji karena secara efisien sukses menahan penyebaran virus corona. Namun, ketika varian Delta merebak luas, jumlah infeksi di negara itu meningkat tajam. Pemerintah Vietnam saat ini menempatkan seluruh wilayah selatan dalam penguncian selama dua minggu, karena infeksi COVID-19 dikonfirmasi melebihi 3.000 kasus.
Foto: Luke Groves/AP/picture alliance
Kemarahan terhadap pihak berwenang
Pengunjuk rasa Thailand menyerukan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha untuk mundur karena tidak mampu menangani pandemi COVID-19. Demonstrasi berlangsung ketika kerajaan mencatat rekor tingkat infeksi virus corona. Rumah sakit di seluruh negeri berada di bawah tekanan.
Sektor pariwisata Thailand juga terdampak parah oleh pandemi corona. Ketika Bangkok dan provinsi sekitarnya berjuang menghadapi lonjakan COVID-19, pemerintah justru mendorong rencana untuk membuka kembali pulau resor populer Phuket sebagai upaya menyelamatkan ekonomi.
Foto: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images
Peluncuran vaksin yang lambat
Pemerintah Thailand lambat dalam pengadaan vaksin. Negara gajah putih itu mulai memvaksinasi tim medis pada Februari dan memulai kampanye vaksinasi massal pada Juni dengan suntikan AstraZeneca yang diproduksi secara lokal dan mengimpor dosis Sinovac buatan Cina. Upaya vaksinasi Thailand sejauh ini lambat dan tidak menentu.
Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS
Putus asa mengharapkan bantuan
Masyarakat Malaysia tengah berjuang melawan COVID-19. Beberapa warga telah menemukan cara baru untuk meminta bantuan, yakni dengan mengibarkan bendera putih di luar rumah. Kampanye #benderaputih ramai dibicarakan di media sosial. Malaysia telah memberlakukan lockdown secara nasional sejak 1 Juni lalu untuk mengurangi lonjakan infeksi COVID-19.
Foto: Lim Huey Teng/REUTERS
COVID-19 dan kudeta
Kudeta militer menghambat akses masyarakat ke fasilitas perawatan kesehatan di Myanmar. Banyak dokter menolak bekerja di rumah sakit untuk menunjukkan perlawanan mereka terhadap junta. PBB telah memperingatkan Myanmar karena berpotensi menjadi "negara penyebar super", lantaran meningkatnya kasus infeksi dan vaksinasi yang lambat.
Foto: Santosh Krl/ZUMA/picture alliance
Impian mencapai herd immunity
Seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, Filipina mengalami pasokan vaksin yang terbatas dan peluncuran vaksin yang lambat. Pakar kesehatan mengatakan negara itu mungkin menjadi yang terakhir di kawasan Asia Tenggara mencapai kekebalan kelompok. Melihat kondisi saat ini, pihak berwenang mungkin membutuhkan waktu dua tahun atau lebih untuk memvaksinasi setidaknya 75% dari populasi. (ha/hp)