Energi adalah syarat utama kemakmuran. Terjaminnya pasokan listrik dan bahan bakar tidak cuma menggerakkan roda produksi, tetapi juga menambah kualitas hidup masyarakat. Tidak ada negara yang menikmati kemajuan pesat tanpa mengandalkan energi murah di fase awal pertumbuhan. Pada saat itulah batu bara berperan besar.

Batu bara adalah jenis sumber energi paling murah saat ini. Produksinya yang padat karya dan menyediakan banyak lapangan kerja membuat batu bara sering dilirik negara-negara berkembang dan bahkan industri maju. Selama lebih dari satu abad Cina menggerakkan roda produksinya dengan mengandalkan batu bara. Energi dan tenaga kerja yang murah adalah kunci keberhasilan negeri tirai bambu itu.

Sejak tahun 2001, Cina menggandakan produksi batu bara dari satu milyar ton menjadi hampir empat miyar ton per tahun. Sebagian besar cadangan batu bara Cina digunakan untuk pembangkit listrik, industri dan buat energi panas untuk rumah tangga. Saat ini lebih dari 60% produksi listrik di Cina mengandalkan batu bara.

Tapi energi murah ibarat dua sisi mata uang. Pembakaran bahan bakar fossil di Cina menciptakan masalah polusi udara yang ironisnya mengancam kemakmuran yang telah tercapai. Sebuah studi tahun 2004 menyebut polusi di Cina mencatat kerugian sebesar 3% dari ekonomi nasional. Penelitian University of California tahun 2015 bahkan menyebut 1,6 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat polusi udara

Kini India berniat mengambil jalan serupa. Lebih dari 300 juta penduduk India hidup tanpa akses listrik dan 840 juta orang masih menggunakan bahan bakar organik untuk memasak semisal kayu bakar atau kotoran sapi yang telah dikeringkan. Pertumbuhan ekonomi juga cendrung terhambat oleh minimnya infrastruktur energi dan transportasi. Saat ini perekonomian India cuma tumbuh 5% per tahun.

Sebab itu pemerintah India menggenjot konsumsi batu bara untuk memproduksi energi. Tahun 2012 silam sekitar 45% kebutuhan energi dan 75% produksi listrik mengandalkan batu bara. Diyakini selama 25 tahun ke depan permintaan energi India akan meningkat sebanyak 4% setiap tahun. International Energy Agency memperkirakan konsumsi energi India akan menyamai Eropa tahun 2040.

India tercatat sebagai negara pengimpor batu bara terbesar kedua di dunia setelah Cina. Oktober silam pemerintah memublikasikan peta energi berbasis batu bara paling agresif di dunia. Sebanyak 600 pembangkit listrik berbasis batu bara dengan kapasitas 300 Gigawatt akan dibangun. Hingga tahun 2020 mendatang, India ingin menggenjot kapasitas produksi batu bara menjadi satu milyar ton per tahun

Saat ini pun India telah kelimpungan menghadapi polusi udara. Awal November, New Delhi misalnya mencatat kualitas udara terburuk dalam sejarah. Catatan serupa bisa ditemukan di Chandrapur, sebuah kawasan industri berbasis batu bara. Studi WHO 2014 silam menyebut hingga 627.000 kematian prematur di India disebabkan oleh penyakit pernafasan akibat polusi udara.

Sejak 2005 silam pemerintah Cina mulai melirik energi terbarukan sebagai motor ekonomi. Tahun lalu saja Beijing mengucurkan dana investasi senilai 103 milyar Dollar AS ke sektor energi terbarukan. Saat ini produksi energi hijau di Cina mampu menutupi sekitar 23% kebutuhan energi nasional. Tidak ada negara lain yang lebih agresif menggenjot produksi energi hijau ketimbang Cina.

India masih mengandalkan batu bara seperti Cina 10 tahun silam. Pasalnya dengan harga energi terbarukan yang masih tinggi, New Delhi tidak punya pilihan selain membakar batu bara untuk menjamin pasokan energi buat penduduk. Tapi cepat atau lambat, polusi yang disebabkan konsumsi batu bara akan mulai menggerogoti kemakmuran, dan hingga saat itu India sudah harus menyiapkan sumber energi alternatif

Runtuhnya harga batu bara di pasar dunia membuat Kalimantan Timur kelimpungan. Provinsi berpenduduk 3,5 juta orang itu tergolong yang paling parah terkena dampak fluktuasi harga komoditas andalan tersebut. Dari 127 Dollar AS per ton 2011 silam, kini harga emas hitam itu merosot di kisaran 80 Dollar AS per ton. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yakin harga batu bara akan cendrung menurun

Sebanyak 51% pendapatan daerah Kalimantan Timur diperoleh dari sektor tambang dan gas. Postur anggaran tersebut selama ini ditopang meriahnya pasar batu bara dunia dengan Cina dan India sebagai pembeli utama. Pada 2010 silam Badan Pemeriksa Keuangan memasukkan 13 kabupaten di provinsi Kalimantan Timur dalam daftar daerah paling kaya di Indonesia.

Mengandalkan batu bara sebagai penyedia lapangan kerja ternyata berujung runyam. Ketika harga menukik dan pemasukan tambang menyusut, puluhan perusahaan tambang kecil menghentikan produksi. Awal 2016 jumlah buruh yang dipecat melebihi 10.000 orang dan pada September 2016 angka pengangguran mencapai 7,95%. Situasi itu juga menciptakan ketegangan sosial, terutama di Samarinda dan Balikpapan

Pasalnya bukan cuma pertambangan saja, bisnis batu bara juga ikut menopang lusinan industri lain seperti perhotelan, hiburan, transportasi dan bahkan usaha kecil dan menengah. Tidak heran jika pada 2015 silam pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur merosot di kisaran minus 0,85%. Situasi serupa terjadi sepanjang tahun 2016. Padahal tahun 2010 Kaltim masih menikmati pertumbuhan sebesar 5%.

Efek domino batubara terasa pada ekonomi Samarinda. Pusat perbelanjaan terbesar misalnya mengalami sepi penyewa dan pengunjung. Sementara asosiasi perhotelan mendesak pemerintah menerapkan moratorium hotel menyusul tingkat hunian yang anjlok sebesar 40%. Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia, INSA, mengeluhkan penurunan kinerja industri sebesar 60%. Akibatnya harga sewa kapal anjlok hingga sepertiganya

Penutupan tambang juga menyisakan masalah lingkungan buat Kalimantan Timur. Dengan konsep tambang terbuka, kini banyak lubang tambang yang dibiarkan terbengkalai. Jumlahnya menurut Jaringan Advokasi Tambang mencapai 4.464 lubang. Sedianya setiap perusahaan harus menyerahkan Uang Jaminan Reklamasi Tambang untuk biaya penghijauan kembali. Tapi regulasi tidak selamanya dipatuhi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluhkan ada banyak pengusaha yang mengemplang atau tidak menyetor dana lingkungan tersebut. Direktorat Jendral Mineral dan Batubara mengklaim jumlah perusahaan yang menunggak mencapai 65%. Padahal biaya reklamasi yang dibebankan pada perusahaan hanya berkisar 60 juta Rupiah per hektar atau 500 hingga 2.000 Rupiah per ton batubara.

Akibatnya pemerintah provinsi harus menanggung biaya pemulihan lingkungan. Tahun 2014 saja Pemprov Kaltim mencatat biaya yang ditimbulkan akibat kepunahan biodiversitas pada area seluas 165.000 hektar mencapai 11,88 triliun Rupiah.

Sementara dana restorasi dan reklamasi lahan yang seluas 398.000 hektar mencapai 12,8 triliun Rupiah. Gubernur Kaltim, Awang Faroek menyebut total nilai kehilangan manfaat dan pemulihan lingkungan bisa mencapai Rp 242,1 triliun per tahun.

Kini pemerintah provinsi didesak untuk menggalakkan pertumbuhan di sektor non migas buat menopang perekonomian. Inisiatif tersebut juga didukung pemerintah pusat dengan mengucurkan dana sebesar 165 miliar Rupiah dari APBN untuk membangun sektor pertanian di provinsi kaya sumber daya tersebut. Masih harus dilihat apakah sektor pertanian akan mampu mengawali kebangkitan perekonomian Kaltim.