Setiap bulannya, ratusan truk penuh muatan bahan bakar, semen, dan barang lainnya melintasi wilayah tak bertuan di antara Mesir dan Jalur Gaza. Aktivitas ini dinilai membuat Hamas lebih kuat. Hamas diperkirakan mengumpulkan puluhan juta dolar per bulannya dalam bentuk pajak dan bea cukai di perbatasan kota Rafah, guna mendanai pemerintahan dan memperkuat persenjataan.

Bahwa ini terjadi dengan persetujuan diam-diam Israel yang menganggap Hamas sebagai kelompok teroris, mungkin terdengar mengejutkan. Israel mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Mesir dalam mengawasi Rafah dengan imbalan adanya ketenangan di daerah itu.

Pembukaan jalur penyeberangan ini ''merupakan kepentingan bersama bagi semua pihak untuk memastikan jalur kehidupan bagi Hamas yang akan memungkinkannya menjaga ketenangan di Gaza dan mencegah terjadinya (serangan) ledakan,'' kata Mohammed Abu Jayyab, ekonom dan pemimpin redaksi sebuah harian bisnis di Gaza.

Namun tidak hanya itu. Setelah berhasil bertahan melewati 4 peperangan dan blokade hampir 15 tahun lamanya, Hamas tampaknya menjadi lebih tangguh. Israel pun harus menerima bahwa musuh bebuyutannya ini sepertinya tidak akan pergi ke mana-mana dalam waktu dekat. Israel secara luas juga telah menerima kekuasaan Hamas di Gaza, karena invasi yang berkepanjangan akan menjadi terlalu mahal.

''Hamas tetap pada posisinya dan pemerintah Israel membuat banyak kompromi'' setelah eskalasi konflik pada Mei lalu, kata Omar Shaban, analis politik yang berbasis di Gaza. ''Hamas memang keras kepala.'' 

Pemasukan jutaan dolar per bulan

Setelah Hamas merebut kekuasaan dari Otoritas Palestina tahun 2007, Israel dan Mesir memberlakukan blokade untuk menghukum kelompok ini. Otoritas Palestina kini memerintah secara terbatas di Tepi Barat. Akibat blokade tersebut, kegiatan penyelundupan lewat terowongan pun bermunculan di dan sekitar Rafah. Hamas diperkirakan telah memungut pajak atas barang-barang yang dibawa masuk tersebut.

Rami Abu Rish, direktur pelaksana penyeberangan di Kementerian Ekonomi yang dikelola Hamas, bertugas mengawasi pengumpulan pajak dari terowongan-terowongan ini. Ia mengatakan pihak berwenang memperoleh tidak lebih dari US$1 juta sebulan atau sekitar Rp14,4 miliar dari penyeberangan Israel dan sekitar $6 juta dari Rafah. Tapi Kementerian Keuangan Otoritas Palestina menyebut bahwa Hamas kemungkinan meraup sebanyak $30 juta per bulan, terutama dari pajak bahan bakar dan tembakau yang masuk lewat Rafah.

Seorang importir rokok di Gaza yang juga menolak untuk disebutkan namanya karena takut bisnisnya terganggu mengatakan setiap bulannya ada sekelompok kecil pedagang yang mengimpor 9.000 hingga 15.000 peti rokok melalui Rafah.

Hamas mengenakan biaya $1.000 hingga $2.000 per peti, itu saja akan menghasilkan rata-rata $18 juta. Abu Jayyab, ekonom Gaza, memperkirakan Hamas menghasilkan hingga $27 juta per bulannya, di luar pajak dan bea cukai yang dibayarkan untuk semen dan bahan bakar.

Hamas tidak akan ke mana-mana

Selama ini, Israel memang secara resmi menolak mengadakan perundingan dengan Hamas. Namun selama dekade terakhir Israel telah merundingkan serangkaian gencatan senjata informal lewat mediatornya yakni Mesir, Qatar, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Israel setuju mengurangi blokade mereka dengan imbalan adanya ketenangan di jalur Gaza.

Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, dikenal telah mengkritik kebijakan pemerintahan Israel sebelumnya yang mengizinkan Qatar mengirim koper uang tunai untuk bantuan ke Gaza melalui penyeberangan Israel. Tetapi beberapa bulan setelah Bennett menjadi perdana menteri, pembayaran bantuan tunai kepada keluarga yang membutuhkan tetap dilanjutkan melalui sistem voucher yang dikelola PBB. Qatar juga masih melanjutkan kontribusinya membayar gaji pemerintah yang dikelola Hamas dalam bentuk bahan bakar. 

Meski demikian, Israel tetap tidak mengakui bahwa mereka telah agak menuruti tuntutan Hamas. Pemerintah baru mengatakan telah memodifikasi kebijakan untuk memastikan bahwa Hamas tidak akan mendapatkan jatah ke bantuan internasional.

Semua bahan bangunan, termasuk yang dibawa melalui Rafah, diimpor melalui sistem pemantauan yang dibuat oleh PBB dan Otoritas Palestina setelah perang tahun 2014. Israel juga mengatakan pihaknya melarang semua proyek baru konstruksi besar sampai ada kesepakatan untuk mengembalikan dua tawanan dan dua tentara Israel yang ditahan oleh Hamas sejak 2014.

Abu Rish, pejabat penyeberangan Hamas, mengakui bahwa di penyeberangan Israel dan Mesir terdapat pembatasan transportasi atas barang-barang yang disebut berpotensi punya fungsi penggunaan ganda yang dapat digunakan untuk tujuan militer. Seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Israel mengatakan langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan bantuan kemanusiaan sambil meminimalkan risiko yang menguntungkan Hamas.

ae/hp (AP, reuters)