Sejak 2013 silam parlemen Eropa mewanti-wanti terhadap paham Wahabisme. Bahkan Dewan Fatwa Malaysia menilai faham tersebut kerap melahirkan pandangan radikal dan bisa berujung pada tindak terorisme. Pasalnya Wahabisme menganut prinsip pemurnian Islam. Bentuknya yang cenderung eksklusif dan intoleran terhadap ajaran lain membuat penganut Wahabisme rentan terhadap radikalisasi.

Kebanyakan kelompok teror dari Nigeria, Suriah, Irak hingga ke Pakistan mengklaim Wahabisme atau Salafisme sebagai ideologi dasar. Al-Qaida, Islamic State, Taliban, Lashkar-e-Toiba, Front al Nusra dan Boko Haram adalah kelompok terbesar yang jantung ideologinya merujuk pada paham Islam puritan itu.

Hingga kini pemerintah Arab Saudi sudah mengucurkan dana hingga 100 miliar dolar AS untuk mempromosikan paham Wahabisme ke seluruh dunia. Sebagai perbandingan, Uni Soviet cuma menghabiskan dana propaganda Komunisme sebesar 7 miliar dolar AS selama 70 tahun sejak dekade 1920-an. Pakar keamanan mencurigai, sebagian dana dakwah itu disalahgunakan untuk membiayai terorisme.

Pada nota rahasia senat AS dari tahun 2009 yang bocor ke publik, calon presiden AS Hillary Clinton menyebut hartawan Arab Saudi sebagai "donor terbesar" kelompok terorisme di seluruh dunia. Biasanya teroris memanfaatkan musim haji untuk masuk ke Arab Saudi tanpa mengundang kecurigaan aparat keamanan.

Penyandang dana teror terbesar di Arab Saudi tidak lain adalah hartawan berkocek tebal. Dengan mengandalkan uang minyak, mereka secara langsung atau tidak langsung menyokong konflik bersenjata di Pakistan atau Afganistan. Hal tersebut terungkap dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor di Wikileaks.

Kelompok teroris tidak jarang menggunakan perusahaan atau yayasan untuk mengumpulkan dana perang. Lashkar-e-Toiba di Pakistan misalnya menggunakan lembaga kemanusiaan Jamaat-ud Dakwa, untuk meminta sumbangan. Kedoknya adalah dakwah Islam. Salah satu sumber dana terbesar biasanya adalah Arab Saudi.

Arab Saudi bukan satu-satunya negara Islam yang menyokong terorisme. Menurut catatan Pentagon yang dipublikasikan majalah The Atlantic, Qatar membantu Jabhat al-Nusra dengan perlengkapan militer dan dana. Kelompok teror tersebut sempat beroperasi sebagai perpanjangan tangan Al-Qaida di Suriah. Jerman juga pernah melayangkan tudingan serupa terhadap pemerintah Qatar ihwal dana untuk Islamic State

Tahun 2014 silam Washington Post memublikasikan laporan yang mengungkap keterlibatan Kuwait dalam pembiayaan kelompok teror di Suriah, seperti Jabhat al Nusra. Laporan yang berlandaskan kesaksikan perwira militer dan intelijen AS itu menyebut dana sumbangan raksasa senilai ratusan juta dolar AS.

Harus ditekankan tidak ada bukti keterlibatan kerajaan al-Saud dalam berbagai aksi teror di seluruh dunia. Namun pada serangan teror 11 September 2001 di New York, AS, komite bentukan senat menemukan bahwa pelaku memiliki hubungan "tidak langsung" dengan kerajaan dan "mendapat dukungan dari kaum kaya Saudi dan pejabat tinggi di pemerintahan."

Sejauh ini pemerintah Arab Saudi terkesan setengah hati membatasi transaksi keuangan gelap untuk pendanaan terorisme dari warga negaranya. Dalam dokumen rahasia Kementerian Pertahanan AS yang bocor ke publik, Riyadh misalnya aktif melumat sumber dana Al-Qaida, tapi banyak membiarkan transaksi keuangan untuk kelompok teror lain seperti Taliban atau Lashkar-e-Toiba.

Namun Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir, membantah hubungan antara ideologi Wahabi dengan terorisme. "Anggapan bahwa Saudi membiayai ekstremisme atau Ideologi kami menyokong ekstremisme adalah omong kosong. Kami aktif memburu pelaku, uang dan dalang di balik tindak terorisme," tukasnya.

Sedikitnya 11 pangeran dan 38 mantan menteri dan pengusaha ternama di Saudi ditahan di berbagai tempat di ibukota, Riyadh. Gelombang penangkapan ini dilakukan sebagai bagian dari kampanye terbaru untuk membasmi korupsi. Penangkapan dilakukan tak lama setelah Raja Salman mengumumkan terbentuknya komite anti-korupsi, yang dipimpin putranya, Putra Mahkota Mohammed.

Komite anti-korupsi mengantongi kekuasaan besar, diantaranya mengeluarkan perintah penangkapan, pembekuan aset serta perintah pencekalan. Putra Mahkota Arab Saudi pernah berikrar di hadapan para pengimpor minyak penting dunia, bahwa ia akan membasmi korupsi di Saudi. MBS dianggap sebagai motor penggerak di balik upaya untuk merubah citra ultra-konservatif yang dimiliki Arab Saudi.

Salah satu yang ditahan adalah, Pangeran Alwaleed bin Talal. Dia adalah milyuner dan salah satu pengusaha terkaya Saudi yang memiliki saham di sejumlah perusahaan milik Barat seperti Twitter, Apple, perusahaan media milik Rupert Murdoch, Citigroup, hotel the Four Seasons and perusahaan layanan berkendara, Lyft. Pangeran Alwaleed juga dikenal sebagai anggota istana yang paling blak-blakan.

Ibrahim al-Assaf, tokoh penting lainnya yang turut terseret dalam gelombang penahanan. Ia dulunya adalah mantan menteri keuangan dan anggota komisaris perusahaan minyak nasional, Aramco. Al-Assaf ditahan atas tuduhan melakukan penggelapan dana dalam proyek perluasan Masjidil Haram dan memanfaatkan jabatannya untuk meraih informasi internal dalam upaya membeli sejumlah tanah.

Pangeran Turki bin Abdullah, mantan gubernur Riyadh juga ditahan atas tuduhan kasus korupsi proyek Metro Riyadh. Tokoh lainnya yakni mantan kepala istana, Khaled al-Tuwaijri dan Waleed Ibrahim, pemimpin grup MBC, perusahaan media swasta terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara. Total ada 11 pangeran, 4 menteri, belasan mantan menteri serta 3 pejabat senior yang ditahan dalam operasi tersebut.

Pada waktu yang sama, Raja Salman juga menyingkirkan pangeran yang bertanggung jawab atas Garda Nasional. Hal ini dilakukan menyusul mundurnya sekutu terdekat Saudi, perdana menteri Lebanon, Saad Hariri. Perkembangan terakhir ini menggoyahkan Arab Saudi dan Timur Tengah, ketika konflik regional semakin besar mengepung kerajaan. (Aasim Saleem/ts)