Keputusan Pengadilan Umum Uni Eropa terkait akses data pesan negosiasi vaksin, membuat publik meragukan transparansi Komisi UE serta kepemimpinan Presiden Komisi, Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen menghadapi 'ujian baru' skandal PfizergateFoto: Florian Gaertner/photothek/IMAGO
Iklan
Pengadilan Umum Uni Eropa membatalkan keputusan Komisi Eropa sebelumnya, yang telah menolak permohonan seorang jurnalis harian The New York Times untuk mengakses pesan-pesan SMS yang dipertukarkan antara Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen dan CEO perusahaan farmasi Pfizer, Albert Bourla.
Keputusan ini berdampak signifikan secara hukum dan politik bagi badan eksekutif Uni Eropa tersebut, sekaligus menambah von der Leyen, dalam memenuhi kewajiban transparansi.
"Von der Leyen memiliki lebih banyak kekuasaan dibandingkan presiden-presiden komisi UE sebelumnya, dan memimpin Komisi dengan pendekatan yang tersentralisasi dan tertutup - hal ini jelas menjadi ‘senjata makan tuan',” kata Olivier Hoedeman dari Corporate Europe Observatory, lembaga pengawas yang berbasis di Brussel, kepada DW.
Kasus yang disebut Pfizergate itu, melibatkan pertukaran pesan-pesan SMS, selama berlangsungnya negosiasi antara Uni Eropa dengan Pfizer, sebelum menyepakati kontrak pemasokan 1,8 milyar dosis vaksin COVID-19 senilai 35 miliar euro. Keberadaan komunikasi pribadi tersebut pertama kali terungkap dalam sebuah wawancara pada tahun 2021, yang memicu kekhawatiran atas pengambilan keputusan yang tidak jelas di 'jantung' Uni Eropa.
Pada akhir 2021, jurnalis New York Times, Matina Stevis-Gridneff, mengajukan permohonan untuk mengakses pesan-pesan tersebut dengan merujuk undang-undang transparansi Uni Eropa. Permohonan tersebut kemudian ditolak oleh Komisi Uni Eropa dengan alasan mereka tidak memiliki pesan-pesan yang dimaksud. Penolakan tersebut membuat harian AS tersebut menggugat keputusan ke Pengadilan Umum Uni Eropa.
Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan lebih 7 juta orang meninggal akibat COVID-19. Lima tahun setelah pecahnya pandemi, pemimpin dunia dan masyarakat masih harus menghadapi dampaknya.
Foto: LUIS TATO/AFP/Getty Images
Situasi darurat global
Desember 2019, penyakit paru-paru baru didiagnosis di Wuhan, Cina dan menimbulkan kematian. Dalam beberapa minggu, virus corona baru memicu tantangan global: Tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Otoritas kesehatan dengan cepat mengembangkan tes usap untuk mendiagnosis penyakit ini, dalam foto sedang dilakukan oleh tenaga medis di Beijing
Foto: NOEL CELIS/AFP/Getty Images
Petugas medis bekerja hingga lewat batas
Dengan cepat menjadi jelas bahwa COVID-19 sering kali berakibat fatal, terutama bagi warga lanjut usia atau mereka yang sebelumnya memiliki catatan kondisi medis. Tenaga medis seperti perawat ini di Brussels ini bekerja hingga kelelahan. Fakta bahwa virus ini terus bermutasi selama pandemi, menambah tantangan dunia medis.
Foto: ARIS OIKONOMOU/AFP/Getty Images
Sistem kesehatan nyaris ambruk
Jumlah pasien yang sangat banyak membuat banyak rumah sakit mencapai batasnya. Di rumah sakit di kota Chongqing, Cina, Desember 2022 tempat tidur dijejali di lobi rumah sakit. Di India, sistem kesehatan nyaris ambruk, dengan orang-orang yang putus asa menunggu di luar fasilitas kesehatan yang penuh sesak. Saat itu India mencatatkan 2.000 kematian per hari akibat COVID-19.
Foto: NOEL CELIS/AFP/Getty Images
Italia kewalahan
Di Eropa, Italia terdampak sangat berat. Akhir Maret 2020, truk militer mulai mengangkut korban meninggal COVID-19 di Bergamo ke krematorium di sekitar area, karena fasilitas di kota tersebut sudah kelebihan beban. Lombardy pernah mencatatkan 300 kasus kematian hanya dalam satu hari.
Foto: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Masker: Repot tapi perlu
Kala itu, sulit membayangkan kehidupan sehari-hari tanpa masker wajah, yang sangat penting untuk membantu membatasi penyebaran virus. Di awal pandemi, masker dijahit dari kain, tetapi masker N95 segera menjadi standar. Di banyak tempat, memakai masker di tempat umum menjadi kewajiban selama dua tahun lebih. Peneliti menegaskan, masker yang dipakai dengan baik, membantu mengurangi sebaran infeksi
Foto: MAHMUD HAMS/AFP/Getty Images
Sepinya jalanan bagai dikota hantu
Jalanan New York sepi sejak tahap awal pandemi. Hampir semua negara menerapkan pembatasan kontak dan lockdown (penguncian) panjang untuk melindungi orang dari virus. Tempat penitipan anak dan sekolah sebagian besar tetap tutup, begitu juga kafe, restoran, pub, kolam renang, dan salon rambut. Di mana-mana orang berusaha bekerja dari rumah.
Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images
"Bye, bye" kehidupan sosial
Pandemi memaksa banyak bisnis terhenti. Perdagangan dan perekonomian runtuh, dan kehidupan sosial terputus di mana-mana, sehingga menyebabkan krisis keuangan global. Bahkan setelah pembatasan dilonggarkan, langkah-langkah perlindungan tetap diberlakukan, misalnya pemakaian layar pembatas plastik di toko dan restoran, seperti yang terlihat di ibu kota Thailand, Bangkok
Foto: MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images
Atur jarak, jangan derkat-dekat, ah!
Di Mission Dolores Park, San Francisco, lingkaran di rumput menunjukkan seberapa dekat orang diperbolehkan duduk, jarak tersebut dimaksudkan untuk meminimalkan risiko infeksi. Meskipun infeksi menurun selama bulan-bulan musim panas, langkah-langkahhigiene, dengan jaga jarak sering kali tetap ketat. Di beberapa negara, orang bahkan tidak diperbolehkan meninggalkan rumah mereka.
Foto: JOSH EDELSON/AFP/Getty Images
Antre vaksinasi
Agustus 2021, para warga India akhirnya bisa divaksinasi dengan vaksin Covishield. Di Uni Eropa, vaksin COVID-19 pertama dari BioNTech/Pfizer tersedia akhir 2020. Lalu, vaksin dari Moderna dan AstraZeneca disetujui melalui prosedur percepatan. Orang lanjut usia dan sakit, dan tenaga kesehatan, menjadi yang pertama divaksin. Banyak negara miskin harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan vaksin.
Foto: DIPTENDU DUTTA/AFP/Getty Images
Dilarang biar aman, malah protes
Langkah-langkah ketat untuk memperlambat sebaran COVID-19 mendapat penolakan dari beberapa kalangan di seluruh dunia, seperti yang terlihat di Paris pada September 2021. Di banyak negara, termasuk Jerman, ekstremis sayap kanan menyusup ke dalam protes tersebut. Teori konspirasi jadi bagian tak terpisahkan dari oposisi menentang kebjiakan resmi dan vaksin. Virus corona diklaim 'senjata biologis.'
Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Balik lagi ke sekolah
Di Jerman, anak-anak kembali ke sekolah setelah liburan musim panas 2020, setelah berbulan-bulan belajar di rumah akibat lockdown (penguncian). Homeschooling menjadi ujian berat bagi orang tua dan siswa, dan menurut studi, bahkan lima tahun setelah pandemi dimulai, banyak anak dan remaja masih menderita kesepian dan masalah kesehatan mental.
Foto: INA FASSBENDER/AFP/Getty Images
Kompetisi tanpa sorak sorai
Pada Juli 2021, para pesepeda ini menunjukkan keterampilan mereka di Olimpiade Tokyo, namun hampir tidak ada yang bisa mendukung mereka. Setelah pecahnya pandemi, acara olahraga yang awalnya direncanakan pada 2020 ditunda setahun — namun virus corona masih menguasai dunia setahun kemudian. Akibatnya, Olimpiade Musim Panas digelar di depan tribun yang sebagian besar kosong.
Foto: LIONEL BONAVENTURE/AFP/Getty Images
Berakhir dengan kewaspadaan
Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengakhiri keadaan darurat kesehatan internasional 5 Mei 2023, namun menyatakan virus corona tetap berbahaya. Menurut WHO, sekitar 7 juta orang dipastikan meninggal akibat COVID-19, namun perkiraan lain menyebutkan jumlah totalnya mencapai 20 juta. Di London, simbol hati merah digunakan untuk memperingati orang-orang yang meninggal akibat COVID-19.
Foto: JUSTIN TALLIS/AFP/Getty Images
13 foto1 | 13
Tidak ada 'penjelasan yang masuk akal'
Pengadilan Umum Uni Eropa menyimpulkan, Komisi UE tidak dapat secara kredibel membuktikan klaim bahwa Komisi UE tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen yang diminta. Selain itu, Komite UE juga tidak melakukan upaya-upaya yang memadai untuk menemukan atau menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Para hakim juga memutuskan, pesan-pesan teks SMS yang dikirim dalam konteks pengadaan publik harus diperlakukan sebagai dokumen resmi Uni Eropa.
Iklan
Dalam sebuah wawancara dengan DW, Shari Hinds dari Transparency International mengatakan, keputusan tersebut merupakan "kemenangan telak transparansi," dan dia menambahkan, keputusan tersebut merupakan langkah untuk memulihkan kepercayaan publik serta akuntabilitas lembaga.
Komisi Eropa menanggapi keputusan tersebut mengatakan, akan mempelajari lebih lanjut keputusan Pengadilan, dan turut mengakui pentingnya penjelasan rinci terkait alasan mengapa Komisi tidak dapat memberikan teks pesan SMS yang diminta. Namun, Komisi Eropa menggarisbawahi bahwa Pengadilan tidak menentang kebijakan terkait registrasi dokumen Komisi Eropa secara keseluruhan, dan oleh karena itu, diperkirakan tidak ada perubahan terkait kebijakan registrasi dokumen yang telah ada sebelumnya."Transparansi selalu menjadi hal yang sangat penting,” kata Komisi dalam sebuah pernyataan, menegaskan kembali komitmennya terhadap keterbukaan dan akuntabilitas di bawah kerangka hukum yang ada.
Badan eksekutif utama Uni Eropa sekarang dapat memilih untuk mengajukan banding atas keputusan pengadilan umum, atau mematuhi keputusan tersebut dengan merilis pesan-pesan yang diminta, jika masih ada, atau memberikan penjelasan rinci tentang keberadaan pesan tersebut, termasuk apakah pesan-pesan tersebut telah dihapus dan jika ya, apa alasannya.
Pengadilan Umum Eropa di LuxembourgFoto: Patrick Scheiber/imago
'Penghinaan dan kekalahan telak'
"Komisi terus menegaskan komitmennya terhadap transparansi, namun dalam hal penerapan prinsip-prinsip tersebut, mereka gagal," kata Päivi Leino-Sandberg, Profesor Hukum Transnasional Eropa di Universitas Helsinki, kepada DW, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut bahkan tidak "mengakui adanya masalah."
Banyak anggota Parlemen Eropa yang merespon dengan keras. Martin Schirdewan, salah satu Ketua Grup partai berhaluan Kiri menyebut keputusan tersebut sebagai "penghinaan dan kekalahan telak" bagi Komisi Eropa. Schirdewan menuduh von der Leyen merusak demokrasi kerahasiaannya dan menuntut Presiden Komisi Eropa untuk segera mempublikasikan pesan-pesan tersebut. Jika tidak, ia memperingatkan, bahwa tindakan von Leyen adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dan karenanya, von der Leyen memiliki alasan untuk mundur dari jabatannya.
Hoedeman berpendapat, dengan memimpin lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum Uni Eropa dan mengawasi negosiasi vaksin secara langsung, von der Leyen adalah agen ganda yang telah "menciptakan konflik kepentingan yang jelas." Dia mengatakan bahwa keputusan Pengadilan Umum UE bukan sekadar skandal bagi Komisi Eropa tetapi juga skandal bagi presidennya.
Ia mengatakan lebih lanjut, ketika sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan transparansi gagal meminta pertanggungjawaban dari pimpinannya sendiri, kepercayaan publik terancam hilang, terlebih jika pemimpinnya mendapatkan keuntungan dari kurangnya pengawasan. "Hal ini telah merusak kepercayaan terhadap Komisi dan Uni Eropa secara keseluruhan," jelasnya.
Ia menambahkan, meskipun Komisi telah membela pendekatannya dengan berdalih adanya urgensi pandemi, kondisi krisis tidak dapat membenarkan kurangnya transparansi. "Komisi harus mulai melihat transparansi sebagai sesuatu yang harus dirangkul, bukan ditakuti. Jika tidak, hal ini akan memicu lahirnya teori-teori konspirasi dan bukannya kepercayaan."
Sejumlah negara ngebut melakukan vaksinasi corona untuk meredam pandemi Covid-19 secara efektif. Yang mengejutkan, sejumlah negara kecil mencapai kuota vaksinasi per kapita tertinggi di dunia.
Foto: picture-alliance/dpa/Geisler-Fotopress
Israel Terdepan
Israel berada di peringkat paling atas sebagai negara dengan kuota vaksinasi corona per kapita tertinggi sedunia. 96% dari seluruh populasi yang jumlahnya 8,6 juta orang minimal sudah mendapat dosis pertama vaksin (posisi 08/03/21). Sukses negara Yahudi itu untuk mengerem pandemi Covid-19 mendapat acungan jempol. Kini kehidupan publik berangsur normal, tapi prokes tetap dijalankan.
Foto: Ronen Zvulun/REUTERS
Uni Emirat Arab di Posisi Dua
Uni Emirat Arab (UEA) menyusul di posisi kedua dengan kuota vaksinasi per kapita mencapai 62 per 100 penduduk. Sekitar 6,8 juta dari lebih 9 juta penduduk UEA sudah mendapat vaksin corona dosis pertama. UAE menggunakan vaksin Sinovac buatan Cina untuk program vaksinasi massal gratis. Saat ini Dubai mulai "roll out" vaksinasi dengan vaksin buatan BioNTech-Pfizer.
Foto: Getty Images/AFP/K. Sahib
Inggris
Inggris mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita pada kisaran 31 per 100 orang. Dengan jumlah populasi hampir 86 juta orang, berarti lebih dari 28 juta warga Inggris sudah mendapat vaksin corona. Aktual ada tiga jenis vaksin yang digunakan, yakni buatan BioNTech-Pfizer, Moderna dan AstraZeneca.
Foto: Victoria Jones/AFP/Getty Images
Amerika Serikat
Amerika Serikat juga ngebut memerangi pandemi Covid-19, setelah terganjal beberapa bulan oleh politik Trump. Aktual kuota vaksinasi per kapita mencapai 23,5 per 100 orang. Artinya hingga saat ini sudah lebih dari 76 juta dari total 331 juta populasi AS mendapat minimal satu dosis vaksin buatan BioNTech-Pfizer atau Moderna. Presiden terpilih Joe Biden mendapat vaksinasi sebagai aksi simbolis.
Foto: Tom Brenner/REUTERS
Serbia
Serbia, salah satu negara bekas Yugoslavia dengan populasi 7 juta orang juga ngebut dengan program vaksinasi massal. Kuotanya mencapai 22 per 100 orang (posisi 4/3/21) Menteri kesehatan Serbia, Zlatibor Loncar secara simbolis mendapat vaksinasi anti Covid-19 buatan Sinopharm, Cina di Beograd akhir Januari silam.
Foto: Nikola Andjic/Tanjug/ Xinhua News Agency/picture alliance
Chile
Negara kecil di Amerika Selatan, Chile juga melakukan vaksinasi massal dengan cepat. Negara dengan populasi sekitar 19 juta orang itu sudah mencapai kuota 19,2 per 100 penduduk. Presiden Sebastian Pinera mendaat suntikan vaksin perdana secara simbolis pertengahan Februari lalu di kota Futrono. Vaksin yang digunakan adalah Sinovac buatan Cina.
Bahrain menjadi negara di kawasan Teluk berikutnya yang mencatatkan kuota tinggi vaksinasi corona dengan 17,8 per 100 orang. Registrasi vaksinasi di negara kecil berpenduduk sekitar 1,6 juta orang itu dilakukan menggunakan aplikasi mobile. Vaksinasi menggunakan dua jenis vaksin dalam program ini, yakni vaksin buatan Sinopharm dan buatan BioNTech-Pfizer.
Foto: Imago/Sven Simon
Denmark
Denmark negara kecil di Eropa dengan populasi 5,8 juta mencatatkan kuota vaksinasi corona per kapita 11 per 100 warga. Jika dilihat angka mutlaknya relatif kecil, hanya sekitar 600 ribu warga yang mendapat vaksinasi. Tapi dilihat dari kuota per total populasi angka itu cukup tinggi.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mendapat vaksin Sinovac buatan Cina saat memulai kampanye vaksinasi massal di Ankara pertengahan Januari silam. Saat ini kuota vaksinasi di Turki mencapai sekitar 11 dari 100 warga di negara dengan populasi 82 juta orang itu.
Foto: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/REUTERS
Jerman
Jerman belakangan catat pertambahan kasus covid-19, menjadi lebih dari 2,5 juta orang dan lebih dari 72.000 korban meninggal. Walau vaksin BioNTech berasal dari Jerman, namun pembagiannya tergantung Uni Eopa. Jerman baru mencatat 7,9% vaksinasi corona bagi 83 juta penduduknya. Strategi vaksinasi dikritik sebagai amat lamban dan kurang efektif. Penulis Agus Setiawan (as/pkp)
Foto: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance
10 foto1 | 10
'Akuntabilitas dan pengawasan' diperlukan
Pengawas transparansi dan pakar hukum mengatakan, keputusan pengadilan itu adalah sebuah ‘titik balik' dalam pengelolaan komunikasi eksekutif di Brussels. "Keputusan yang mempengaruhi jutaan orang seharusnya tidak dibuat melalui teks-teks pribadi," kata Hinds. "Mereka harus dilakukan dalam pengaturan formal, dengan akuntabilitas dan pengawasan."
Pesan dari para kritikus sangat jelas: Pembuatan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan keuangan publik, tidak boleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Kontroversi ini muncul pada saat yang sensitif bagi Uni Eropa. Ketika kubu nasionalis sayap kanan naik popularitasnya di beberapa negara anggota blok dan banyak warga yang semakin skeptis terhadap Brussels, kepercayaan publik terhadap UE adalah aset penting.
Parlemen Eropa sekarang mungkin akan menuntut penyelidikan independen, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil menyerukan peraturan yang lebih ketat untuk memastikan semua komunikasi resmi diarsipkan dan dapat diakses.
Masih belum dapat dipastikan bagaimana respon von der Leyen mengatasi masalah ini. Namun pengawasan hukum yang kian ketat serta kepercayaan publik yang dipertaruhkan, kepemimpinan von der Leyen sedang menghadapi ujian yang serius.
*Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris