Tak jarang dijumpai para pelaku tindak pidana korupsi tampak tersenyum atau melambaikan tangan ke hadapan awak media ketika dimintai keterangan. Sanksi sosial diharap bisa memberi rasa jera kepada mereka.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Iklan
12 narapidana kasus suap DPRD Kota Malang berangkat hari Senin (7/1) malam menuju Surabaya dengan menggunakan kereta api. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan mereka untuk jalani proses persidangan di PN Surabaya.
"Nantinya mereka akan dititipkan sementara di Rutan Medaeng dan Cabang Kelas 1 Rutan Surabaya pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur," ujar Febriansyah, juru bicara KPK seperti dikutip dari Detik News.
Adnan Topan Husodo, Koordinator ICWFoto: privat
Uniknya dalam perjalanan menuju Surabaya, KPK menyebarkan gambar kondisi 12 narapidana yang berada di dalam gerbong kereta. Dengan menggunakan rompi oranye, tampak beberapa di antara mereka menggunakan masker untuk menutupi sebagian wajahnya dan sisanya tampak santai membiarkan wajahnya terekspos.
Dalam wawancara dengan DW Indonesia, Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo mengungkapkan hal yang wajar bila para koruptor di Indonesia tidak merasa malu atas kasus yang menjerat mereka.
"Saya meragukan hal itu, karena syarat untuk mencapai efek jera itu dua hal. Satu, ketika sistem deteksi atas berbagai praktik penyimpangan itu bekerja efektif sehingga peluang ditangkapnya sangat besar. Kalau mengandalkan KPK ya orang akan berhitung, KPK kan cuma ada di Jakarta, nggak akan menjangkau semua daerah dan semua jenis kasus korupsi, maka akan banyak yang menganggap korupsi bisa jalan terus," ungkap penggiat anti korupsi itu dan menambahkan, "Kedua, jika resiko yang diterima oleh pelaku korupsi kecil, bisa dikelola dengan kompensasi aset besar yang didapatnya."
Daftar Tangkapan Kakap KPK
Sekali berada dalam jeratan Komisi Pemberantasan Korupsi, nyaris tidak ada yang berhasil membebaskan diri. Reputasi lembaga antirasuah itu cukup mentereng. Berikut daftar pejabat negara yang dibui berkat kerja KPK
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Djoko Susilo
Kasus bekas kepala korps lalu lintas Polri ini banyak dikutip setelah calon Kapolri Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka. Serupa dengan Gunawan, Irjen Pol. Djoko Susilo yang terjerembab lantaran kasus korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi itu sempat melawan KPK yang kemudian memicu perang Cicak versus Buaya jilid pertama. Djoko Susilo divonis hukuman penjara selama 18 tahun
Foto: picture-alliance/dpa/Mast Irham
Anas Urbaningrum
Penangkapan terhadap Anas antara lain berhasil berkat "nyanyian" Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat. Pria yang kala itu masih menjabat Ketua Umum Partai tersebut kemudian divonis delapan tahun penjara oleh pengadilan. Tapi ia bukan petinggi Demokrat terakhir yang dijerat oleh KPK terkait kasus Hambalang.
Foto: picture-alliance/dpa
Ratu Atut Chosiyah
Ratu asal Banten ini sedang menancapkan kekuasaannya yang menggurita di provinsi Banten ketika KPK mengubah statusnya menjadi tersangka. Sang gubernur terjungkal kasus pengadaan alat kesehatan dan dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak, Banten. Ratu Atut dovinis empat tahun penjara.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Suryadharma Ali
Bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji. Penetapan tersebut diumumkan di tengah sengitnya masa kampanye jelang Pemilihan Umum Kepresidenan 2014. Hingga kini kasus yang menjerat bekas menteri agama itu masih diproses KPK.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Andi Malarangeng
Andi Malarangeng dan Anas sejatinya adalah dua bintang politik Indonesia yang tengah meroket. Namun tragisnya kedua sosok muda itu terjerembab oleh kasus yang sama. Berbeda dengan Anas, Andi pergi dengan diam setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, sebelum kemudian divonis empat tahun penjara oleh pengadilan Tipikor.
Foto: STR/AFP/Getty Images
Jero Wacik
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik ditetapkan sebagai tersangka, September 2014 karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek di Kementerian ESDM pada 2011-2013. Sejauh ini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan kasus yang melibatkan Jero.
Foto: ROMEO GACAD/AFP/GettyImages
Burhanuddin Abdullah
Bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dinyatakan bersalah karena menggunakan dana milik Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus BLBI, dan amandemen UU BI. Kendati tidak terbukti mencoba memperkaya diri sendiri, Abdullah divonis lima tahun penjara
Foto: Getty Images/Adek Berry
Miranda S. Goeltom
Perempuan ambisius yang sudah malang melintang di Bank Indonesia ini resmi menjadi tersangka pada Januari 2012. Ia tersandung kasus suap cek pelawat buat anggota DPR. Duit tersebut dikucurkan selama berlangsungnya pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 2004. Miranda kemudian divonis menginap tiga tahun di balik jeruji besi.
Foto: Getty Images/Adek Berry
Akil Mochtar
Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, tertangkap tangan di rumah dinasnya saat seorang pengusaha dan anggota DPR sedang menyerahkan duit sekitar Rp 3 milyar. Dana tersebut terbukti adalah uang suap dalam sengketa hasil Pilkada di kabupaten Gunung Mas, Kalimantan. Akil adalah satu-satunya tangkapan KPK yang mendapat vonis hukum seumur hidup dari Tipikor.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
9 foto1 | 9
Untuk apa malu?
3 September 2018 lalu KPK menciduk 22 anggota DPRD Kota Malang atas dugaan kasus suap dan gratifikasi. Mereka diduga menerima uang suap sebesar 12,5 - 50 juta Rupiah per orang terkait pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemkot Malang TA 2015. Meski telah menyandang rompi khas milik KPK berwarna oranye, para tersangka tetap tersenyum di hadapan para awak media. Bahkan tidak jarang dijumpai para tersangka yang dengan santai melambaikan tangan ke arah kamera.
Bukan kali ini saja. Sebelumnya, Bupati Purbalingga Nonaktif Tasdi juga menjadi sorotan karena kerap berpose ke media sambil menunjukkan salam metal. Tingkah Tasdi itu dilakukan saat dia dibawa ke KPK, tiba di KPK hingga akhirnya ditahan KPK usai OTT pada bulan Juni 2018.
Adnan Topan Husodo mengapresiasi upaya sanksi sosial yang dilakukan aparat KPK kepada para terduga pelaku korupsi, seperti misalnya menyebar foto anggoata DPRD Malang di dalam kereta.
"Ini bagus untuk mendeligitimasi mereka yang selama ini dipersepsikan berkuasa, dihormati karena jabatannya," kata koordinator ICW tersebut kepada DW Indonesia.
Dengan menyebarkan foto-foto pelaku tindak pidana korupsi kepada publik, Adnan beranggapan ini bisa memberikan efek tekanan yang besar kepada para pelaku. Hal ini pun tentu harus selaras dengan bentuk pidana yang tepat sehinga kinerja KPK pun akan semakin efektif
Cara Jerman Kontrol Korupsi dan Pemborosan Dana
1714 Friedrich Wilhelm I memerangi korupsi di Jerman dengan mendirikan badan pengawas keuangan negara. Di masa Hitler badan itu disalahgunakan. Sekarang namanya Bundesrechnungshof dan menjadi lembaga penting di Jerman.
Foto: picture alliance / dpa
Kemewahan dan Kebangkrutan
Friedrich Wilhelm I (1688-1740) mewarisi negara yang bangkrut dari ayahnya tahun 1713. Ayahnya yang penguasa Prusia membangun istana mewah, mengadakan pesta besar dan membiayainya dengan uang negara. Semuanya hanya untuk bisa bersaing dengan raja-raja lain di Eropa. Rakyatlah yang harus menanggung semuanya, dengan membayar pajak yang kian lama kian tinggi.
Foto: picture alliance / dpa
Belajar Sejak Dini
Friedrich Wilhelm I sudah mempersiapkan diri sejak lama untuk jabatan penguasa. Sejak umur 15 tahun ia ikut rapat wakil berbagai badan negara, dan perembukan tentang strategi perang. Sejak dini ia sadar, bahwa Prusia miskin. Di luar ibukota Berlin kelaparan, penyakit pes dan kehancuran karena perang merajalela.
Foto: public domain
Harus Berhemat
Friedrich Wilhelm I menjual segala sesuatu yang dianggapnya tidak perlu, yaitu perhiasan, alat makan dari perak, mebel, kuda. Prinsip utama: hemat, efisien, pengawasan keuangan. November 1714 ia menddirikan badan yang independen dan netral untuk mengontrol keuangan negara. Foto: dokumen pendirian badan tersebut.
Foto: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen
"Petugas Negara Yang Utama"
Demikian anak Friedrich Wilhelm I menyebut dirinya. Ia lebih dikenal sebagai Friedrich der Große (Friedrich Yang Agung). Ia tidak menggunakan badan pengawas yang didirikan ayahnya. Ia mengontrol sendiri keuangan negara dan pergi ke pelosok negeri untuk mengadakan pemeriksaan. Dalam beberapa ratus tahun setelahnya, badan penawas keuangan kadang berperan signifikan kadang tidak.
Foto: picture-alliance/akg-images
Sempit, Gelap dan Tidak Sehat
Tempat kerja pemeriksa keuangan sangat sederhana. Ruang kerja kian lama kian sempit, karena data yang harus diperiksa semakin banyak. Tahun 1920-an sudah ada aliran listrik. Tapi pekerja badan ini tidak boleh menggunakannya. Jadi mereka menggunakan lampu gas. Alasannya: harus hemat.
Sistem gaji masa Prusia tidak kenal persamaan gaji. Sebagian besar pekerja badan pengawas terpaksa bekerja sampai meninggal dunia. Itu dianggap kewajiban bagi negara. Cuti musim panas adalah mode jaman modern. Pertengahan abad ke-19 hanya pekerja kehakiman dan pendidikan yang bisa mengambil cuti. Lagipula gaji pekerja badan pengawas terlalu kecil untuk membayar perjalanan wisata.
Foto: Sammlung Kreissparkasse Köln/DW/K. Jäger
Disalahgunakan NAZI dan Hitler
Di masa NAZI dan Hitler, badan pengawas keuangan kehilangan fungsi sepenuhnya. Ketika Perang Dunia II dimulai, badan itu jadi pemberi saran bagi administrasi di daerah-daerah pendudukan baru. Ketika memeriksa kamp konsentrasi Lodz di Polandia, para pemeriksa keuangan menetapkan para tahanan Yahudi harus memenuhi kebutuhan sendiri dengan kerja paksa.
Foto: picture-alliance/akg-images
Struktur Pekerja Yang Homogen
Ketika Jerman terpecah, di Jerman Timur terbentuk ABI dan SFR sebagai badan pengawas keuangan. Sementara di Jerman Barat namanya: Bundesrechnungshof. Di tahun 1950-an, pemeriksa keuangan pasti pria. Ia berpendidikan di bidang hukum atau ekonomi. Ia juga berpengalaman bertahun-tahun, dan mulai bekerja di badan itu pada usia menengah. Perempuan bekerja sebagai penulis atau pembersih kantor.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Kritik dan Teguran
Bundesrechnungshof pernah menegur Angkatan Bersenjata, Bundeswehr, karena memproduksi sendiri krem, pil, pasta gigi dan balsam, dan tidak membeli produk yang lebih murah, yang ada di pasaran. Teguran terakhir: panser, helikopter dan senapan milik Bundeswehr sudah terlalu tua, rusak dan tidak bisa membidik tepat dalam pertempuran.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Menyinggung Kementrian dan Membuat Jengkel Pembayar Pajak
Jalan-jalan di Jerman dinilai buruk, ibaratnya permukaan bulan, karena banyak yang rusak. Penutupan jalan karena konstruksi sering terjadi, jembatan juga sering rusak. Banyak hal dinilai mahal dan tak berguna. Laporan tahunan badan pengawas keuangan Bundesrechnungshof memaparkan kasus-kasus penggunaan dana yang salah. Itu menyinggung kementrian dan membuat jengkel pembayar pajak.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Hadiah Kecil
Taat aturan dan ekonomis. Itulah peraturan utama pengawasan dana profesional. Pengontrol keuangan independen, netral dan obyektif. Bundesrechnungshof juga bekerjasama dengan badan serupa di negara-negara lain. Hadiah-hadiah kecil, yang terutama datang dari Asia dan Eropa Timur, disimpan di arsip badan tersebut.
Foto: Bundesrechnungshof Bonn/DW/K. Jäger
Badan Penting Negara
Bundesrechnungshof hanya bisa memeriksa sebagian kecil masalah keuangan. Sejak berdiri 1959, badan itu jadi bagian penting demokrasi di Jerman. Tetapi ia bukan kekuatan keempat di negara, di samping badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Hasil pemeriksaan keuangan mereka serahkan kepada parlemen, Bundestag. Laporan mereka merujuk pada kesalahan, tapi tidak selalu ada konsekuensi.
Foto: DW/Karin Jäger
12 foto1 | 12
Anda bisa berperan serta
Adnan berharap agar sanksi-sanksi sosial serupa bisa diterapkan kepada para pelaku kasus korupsi lainnya sehingga bisa menjadi cambuk bagi para pejabat-pejabat daerah atau elite-elite politik diluar sana.
Tercatat sepanjang tahun 2018 KPK melakukan 28 kali Operasi Tangkap Tangan atau OTT dengan menetapkan sebanyak 108 orang sebagai tersangka. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah. Perkara yang paling banyak ditangani komisi anti rasuah tersebut yakni kasus penyuapan sebanyak 152 perkara, kasus pengadaan barang dan jasa sebanyak 16 perkara, kemudian disusul kasus pencucian uang sebanyak enam perkara. Beberapa tersangka yang diciduk bahkan merupakan kepala daerah atau aparat negara.
"Sepanjang hanya hukuman badan yang jadi fokus penegakan hukum, tidak akan ada efek jera, apalagi di penjara mereka bisa menyuap petugas," kritik Adnan.
Selain penyidikan, KPK sudah menjalankan fungsi pencegahan dengan melakukan pengawasan internal baik di dalam tubuh pemerintahan hingga partai politik, salah satunya dengan membentuk unit pengendali gratifikasi. Pada awal tahun 2019, KPK mulai melibatkan peran aktif warga dengan membuka akses dan menguji coba nomor telepon 198 untuk Layanan Inforamsi Publik. Call Center KPK itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi publik berupa informasi gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
Daftar Kota Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Terbuka
Konsep pemerintahan terbuka menjadi tren di Indonesia. Paradigma baru tata kelola pemerintahan itu melibatkan masyarakat sebagai penentu kebijakan. Inilah lima kota yang telah menerapkan konsep pemerintahan terbuka.
Foto: Getty Images/Ulet Ifansasti
DKI Jakarta
Sejak era Gubernur Joko Widodo Jakarta mulai menerapkan konsep Smart City yang ditandai dengan transparansi di hampir semua lini. Selain menyediakan data statistik dan keuangan, Pemprov DKI juga membuka portal layanan satu pintu dan laporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat kecamatan yang bisa dipantau via aplikasi ponsel.
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Semarang
Semarang termasuk salah satu kota pertama di Indonesia yang menerapkan konsep pemerintahan terbuka. Terutama pelaku bisnis atau usaha bisa mengajukan izin secara online dan memantau prosesnya lewat aplikasi ponsel. Berkat terobosan itu aliran dana investasi ke Semarang melesat dari Rp. 357 milyar pada 2010 menjadi Rp. 10 trilyun pada 2016.
Foto: picture-alliance/Photoshot/Du Yu
Bojonegoro
Saban Jumat penduduk dan bupati Bojonegoro melakukan pertemuan terbuka di alun-alun kota. Dalam program Dialog Publik itu, masyarakat bisa menyampaikan aduan atau laporan mengenai kinerja perangkat daerah langsung ke pemerintah. Berkat keterbukaan tersebut, Bojonegoro terpilih menjadi salah satu kota percontohan untuk Pemerintahan Daerah Terbuka Tingkat Dunia pada 2016 silam.
Foto: picture-alliance/dpa/S.Gätke
Bandung
Melalui program Sabilulungan, pemerintah kota Bandung mengajak masyarakat ikut terlibat aktif menyusun atau menentukan proyek untuk bantuan sosial dan memantau aliran dananya. Dengan cara itu penduduk bisa membantu mencegah penyelewengan dana bantuan sosial.
Foto: Imago/Xinhua
Banda Aceh
Sejak 2016 lalu Banda Aceh menjadi proyek percontohan untuk program Open Government Indonesia (OGI) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Selain menyediakan data dan mengelola kinerja perangkat daerah lewat aplikasi e-Kinerja, pemkot Banda Aceh juga melibatkan masyarakat menentukan kebijakan pembangunan melalui program SIPBM Online. (rzn/yf: OGI, Kompas, Tribun, Tempo, Detik)