Setelah uji coba rudal Pyongyang Desember lalu, Dewan Keamanan PBB memperluas sanksi bagi Korea Utara. Sejumlah karyawan tingkat tinggi yang ikut andil dalam peluncuran roket tersebut, segera dilarang berkunjung ke luar negeri. Demikian disebutkan dalam resolusi yang disepakati secara bulat oleh DK PBB di New York.

Selain itu rekening bank pribadi mereka di luar negeri dibekukan demikian pula dengan rekening bank perusahaan bersangkutan. DK PBB sebelumnya mengecam tajam uji coba rudal tersebut, karena berarti melanggar resolusi-resolusi yang sudah ada.

Sanksi-sanksi baru dalam resolusi itu berlaku untuk empat manajer Korea Utara dan enam perusahaan, antara lain bank, badan antariksa dan perusahaan bisnis. Sebelumnya Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009. Selain itu badan tertinggi PBB tersebut meminta Korea Utara kembali melakukan pembicaraan terkait masalah untuk mengakhiri program atomnya.

Beberapa jam setelah pengesahan resolusi baru DK PBB tersebut, kementerian luar negeri di Pyongyang mengumumkan, "meningkatkan kemampuan militer untuk pertahanan diri termasuk kejutan nuklir.“ Demikian disebutkan dalam sebuah keterangan Rabu (23/1). Perundingan program nuklir tidak akan ada lagi. "Akan dapat terjadi pembicaraan mengenai perdamaian dan kestabilan kawasan, tapi pembicaraan tentang denuklirisasi Korea Utara tidak akan ada.“

Cina Peringatkan akan Eskalasi

Cina sebelumnya memperingatkan untuk menahan diri. Resolusi DK PBB yang disahkan Selasa (22/1) adalah hasil kompromi, dimana terutama diolah oleh AS dan Cina selama berminggu-minggu, demikian keterangan dari lingkungan diplomatik. Sebetulnya Cina hanya ingin mengeluarkan pernyataan berikutnya yang berisi pengecaman, dan tidak menginginkan sanksi baru. Menurut perhitungan Cina dengan resolusi kali ini, hanya memperluas sanksi-sanksi yang sudah ada. Demikian dikatakan juru bicara kementerian luar negeri Cina di Beijing. Juga Rusia menyetujui resolusi itu. Menurut pandangan Moskow uji coba roket Korea Utara Desember lalu melanggar resolusi-resolusi PBB sebelumnya. Demikian dilaporkan kantor berita Rusia Ria Novosti, berdasarkan keterangan Duta Besar Rusia untuk PBB Vitali Tschurkin. Oleh sebab itu DK PBB harus menjawabnya.

DK/VLZ (dpa, dapd, rtr)