1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
KonflikKorea Utara

Pyongyang Pupuskan Harapan Seoul untuk Berkompromi

8 April 2026

Korea Utara kembali meluncurkan rudal ke arah perairan timur, seolah menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat berkompromi dengan Seoul. Di lain pihak, Korea Selatan masih berusaha melibatkan Uni Eropa di meja perundingan.

Dua tentara Korea Utara berdiri bersampingan. Tentara di sebelah kiri sedang memegang teropong binokular.
Pyongyang baru-baru ini menolak segala bentuk hubungan dengan Seoul dan menyebut Korea Selatan sebagai 'entitas paling berbahaya'Foto: Lee Yong-Ho/dpa/picture alliance

Korea Utara meluncurkan sejumlah rudal balistik ke arah laut pada Rabu (08/04), setelah sebelumnya militer Korea Selatan mendeteksi peluncuran proyektil rudal balistik tidak dikenal pada hari Selasa (07/04). Menurut Kepala Staf Gabungan Korea Selatan, rudal-rudal tersebut diluncurkan dari wilayah pesisir timur Korea Utara, Wonsan, menuju perairan timur.

Militer Korea Selatan telah meningkatkan kewaspadaannya dan melakukan pertukaran informasi dengan AS. Media Korea Selatan melaporkan bahwa proyektil yang diluncurkan pada hari Selasa menghilang dari radar militer setelah menunjukkan perkembangan yang tidak normal.

Pyongyang memupus harapan Seoul untuk jalin hubungan lebih hangat

Peluncuran rudal tersebut seolah menegaskan bahwa Korut tidak berniat meredakan ketegangan dengan Korsel, memupus harapan Seoul untuk melanjutkan dialog.

Pada hari Selasa (07/04) malam, Wakil Menteri Pertama di Kementerian Luar Negeri Korut, Jang Kum Chol bahkan mengatakan Korsel akan selalu menjadi "negara musuh paling agresif" bagi Korea Utara.

Ia mengejek Korea Selatan sebagai “si bodoh yang mengejutkan dunia” karena menaruh harapan, setelah saudara perempuan pemimpin Korea Utara, Kim Yo Jong, memuji Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, atas permintaan maaf terkait penyusupan drone ke Korea Utara. Ia juga melontarkan komentar merendahkan harapan Korea Selatan untuk memperbaiki hubungan dengan Utara.

Meski pejabat Korsel menafsirkan pernyataan saudara perempuan Kim sebagai tindakan rekonsiliasi yang langka, Jang menepis penafsiran tersebut dan mengatakan bahwa pernyataan itu dimaksudkan sebagai peringatan.

Saat Kongres ke-9 Partai Buruh Korea berlangsung selama seminggu pada Februari lalu, Kim Jong Un menolak segala bentuk hubungan dengan Seoul, dengan mengatakan kepada para delegasi bahwa "semua hubungan dengan Korea Selatan telah sepenuhnya diputus" dan menggambarkan Seoul sebagai "entitas paling agresif."

Meskipun Presiden Korsel telah berulang kali melakukan pendekatan untuk menormalisasi hubungan kedua negara, Korut menolak untuk kembali ke meja perundingan dengan Korsel dan AS, yang bersikeras melucuti senjata nuklir Pyongyang.

Korsel harapkan Uni-Eropa jadi mediator

Dalam upaya mengatasi "ketidakpercayaan dan permusuhan" bilateral yang ada saat ini, pemerintah Korsel meminta Uni Eropa untuk bertindak sebagai mediator dalam pembicaraan dengan Korut, meski Pyongyang tidak bersedia untuk berinteraksi.

"Saya akan sangat menghargai jika Uni Eropa bersedia mempertimbangkan untuk memfasilitasi dialog politik dua-plus-satu yang dimediasi Uni Eropa antara Korea Selatan dan Korea Utara,” jelas Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young kepada delegasi Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa dalam pertemuan di Seoul pekan lalu.

Chung menambahkan bahwa UE adalah "mediator yang optimal" karena memiliki "sejarah dalam menyelesaikan permusuhan berabad-abad dan mencapai integrasi regional," demikian dilaporkan Yonhap News.

UE 'bukan pengganti' AS

Sementara itu pertemuan Menteri Unifikasi Korsel dengan Parlemen Eropa berlangsung sehari sebelum Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Korsel (03/04) dalam kunjungan kenegaraannya selama dua hari. Selama kunjungannya, Macron mengadakan pembicaraan dengan Presiden Lee Jae-myung yang berfokus pada hubungan yang lebih erat di bidang pertahanan, teknologi, energi, dan mineral penting.

Para analis mengatakan upaya menjalin hubungan dengan rezim Kim Jong Un layak dipertimbangkan demi keamanan regional, meski para analis kurang optimis keterlibatan Uni Eropa akan membuahkan hasil.

"Saya yakin Menteri Unifikasi Korsel memandang delegasi Uni Eropa sebagai 'peluang yang harus dimanfaatkan' dan berusaha meyakinkan Eropa untuk bersedia berperan," kata Mason Richey, profesor ilmu politik dan hubungan internasional di Hankuk University of Foreign Studies di Seoul.

"Macron juga berada di Seoul dan mereka pasti berusaha melibatkan presiden Prancis tersebut untuk mendapatkan dukungan dari negara adidaya nuklir dan anggota penuh Dewan Keamanan PBB," jelas Richey kepada DW. "Namun, saya pikir Kim tidak terlalu peduli dengan Eropa," tegasnya seraya menambahkan bahwa UE 'bukan pengganti' AS.

Richey menekankan bahwa UE kemungkinan besar akan bersedia berperan memfasilitasi pembicaraan antara Korut dan Korsel, mengingat sejumlah negara Eropa memiliki kehadiran diplomatik di Korea Utara, termasuk Jerman dan Polandia.

Namun, Uni Eropa akan kurang bersedia terlibat jika merasa sedikit yang dapat dicapai, tambahnya.

Korea Utara yang makin 'mesra' dengan Rusia dan Cina

Negara-negara Eropa sempat memberikan bantuan perdagangan dan pembangunan dalam jumlah terbatas kepada Pyongyang. Di masa lalu, hal itu mungkin bisa menjadi insentif bagi Korut untuk kembali ke meja perundingan. Namun, kini hal itu tidak lagi berlaku.

"Korea Utara terus-menerus mendekatkan diri dengan Rusia," ujar Erwin Tan, seorang profesor ilmu politik internasional di Universitas Hankuk. Tan merujuk pada keterlibatan pasukan darat Pyongyang dalam perang Rusia-Ukrainaserta penyediaan amunisi dan perlengkapan militer dalam jumlah besar kepada Moskow.

Sebagai imbalannya, Rusia mengirimkan bahan bakar, bahan makanan, dan teknologi senjata canggih pada Korut. Hal itu dilakukan Rusia secara ilegal di tengah sanksi internasional.

Merasa bahwa pengaruhnya atas Pyongyang semakin berkurang, Cina turun tangan untuk meningkatkan perdagangan lintas batas dan ‘melonggarkan' tekanan atas rezim Kim, demikian menurut para para analis.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Ayu Purwaningsih

Julian Ryall Jurnalis di Tokyo, dengan fokus pada isu-isu politik, ekonomi, dan sosial di Jepang dan Korea.
Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait