Pernyataan Hassan al-Thawadi, Sekretaris Jenderal Komite Tertinggi Perwujudan dan Warisan Qatar, terkait jumlah kematian pekerja selama persiapan Piala Dunia 2022, terlontar begitu saja saat wawancara dengan jurnalis Inggris Piers Morgan.

Komentar itu berpotensi memicu kembali kritik dari kelompok hak asasi manusia atas kerugian dan hilangnya ratusan nyawa pekerja saat Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama di Timur Tengah.

Dalam wawancara, yang sebagian diposting Morgan secara online, jurnalis Inggris itu bertanya kepada al-Thawadi: "Menurut Anda, berapa jumlah total yang jujur dan realistis tentang tenaga migran yang meninggal karena pekerjaan yang mereka lakukan untuk Piala Dunia?”

"Perkiraannya sekitar 400, antara 400 dan 500,” jawab al-Thawadi. "Saya tidak punya angka pastinya. (Topik) itu sudah didiskusikan.”

Angka itu diyakini belum pernah didiskusikan secara terbuka oleh pejabat Qatar. Laporan dari Komite Tertinggi sejak 2014 hingga akhir 2021 sebelumnya hanya mencakup jumlah kematian pekerja yang terlibat dalam pembangunan dan perbaikan stadion untuk Piala Dunia 2022. Disebutkan jumlah total kematian hanya mencapai 40 jiwa, termasuk 37 pekerja yang disebut tewas akibat insiden non-kerja seperti serangan jantung dan tiga sebab kejadian lainnya di tempat kerja. Satu laporan terpisah mencantumkan kematian pekerja akibat virus corona.

Al-Thawadi sejatinya sempat merujuk angka-angka itu ketika membahas insiden yang hanya terjadi di stadion. Namun, ia kemudian menyebut jumlah total kematian "antara 400 hingga 500" untuk semua pembangunan infrastruktur turnamen.

Dalam pernyataan lanjutan, Komite Tertinggi mengatakan bahwa al-Thawadi mengacu pada "statistik nasional yang mencakup periode 2014-2020 untuk semua kematian terkait pekerjaan (414) secara nasional di Qatar, yang mencakup semua sektor dan kebangsaan."

"Satu kematian terlalu banyak,” tambah al-Thawadi dalam wawancara.

Perubahan sistem kerja di Qatar

Sejak FIFA memutuskan untuk menyelenggarakan turnamen tersebut di Qatar pada tahun 2010, negara itu telah mengambil beberapa langkah untuk merombak praktik ketenagakerjaan, termasuk menghilangkan sistem ketenagakerjaan kafala, yang mengikat pekerja dengan majikan mereka.

Qatar juga telah mengadopsi upah bulanan minimum 1.000 riyal untuk pekerja, dan tunjangan makanan dan perumahan yang diperlukan bagi karyawan yang tidak menerima tunjangan tersebut langsung dari pemberi kerja mereka.

Aktivis telah mendesak Doha untuk berbuat lebih banyak, terutama dalam hal memastikan pekerja menerima gaji mereka tepat waktu dan dilindungi dari majikan yang kejam.

Qatar disebut kurang transparan

Komentar Al-Thawadi juga memunculkan tanda tanya baru terkait kebenaran laporan pemerintah dan bisnis swasta tentang cedera dan kematian pekerja di negara-negara Teluk Arab, yang gedung pencakar langitnya dibangun oleh buruh dari negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Sri Lanka.

"Ini hanyalah contoh terbaru dari kurangnya transparansi Qatar yang tidak dapat dimaafkan tentang masalah kematian pekerja,” kata Nicholas McGeehan dari Fairsquare, sebuah kelompok yang berbasis di London yang mengadvokasi pekerja migran di Timur Tengah. "Kami membutuhkan data yang tepat dan penyelidikan menyeluruh, bukan angka samar yang diumumkan melalui wawancara media.

"FIFA dan Qatar masih memiliki banyak pertanyaan untuk dijawab, paling tidak di mana, kapan, dan bagaimana orang-orang ini meninggal dan bagaimana keluarga mereka menerima kompensasi.”

Mustafa Qadri, Direktur Eksekutif Equidem Research, sebuah konsultan tenaga kerja yang telah menerbitkan laporan tentang jumlah korban pekerja migran konstruksi, juga mengatakan dia terkejut dengan pernyataan al-Thawadi.

"Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi," katanya kepada The Associated Press

ha/gtp (AP)