Pekerja sosial Sarim Burney sudah aktif di berbagai lokasi banjir beberapa pekan terakhir ini. Ia adalah wakil organisasi bantuan “Ansar Burney Trust“. Ia harus menyaksikan bagaimana warga tidak mendapat pertolongan apun dalam upaya menangani air yang semakin meninggi. Menurutnya dimensi bencana sangat besar. Sebagian besar rakyat Pakistan menjadi korbannya. Banyak orang berusaha untuk mengatasinya sendiri dan menyelamatkan diri. Tetapi sampai sekarang tanpa keberhasilan yang nyata.

Pemerintah Tidak Aktif

Di daerah-daerah krisis hanya organisasi pertolongan, organisasi non pemerintah dan militer Pakistan yang aktif, demikian Sarim. Sedangkan pemerintah Pakistan sendiri tidak mengambil tindakan apapun, demikian kecaman korban banjir. Bukan hanya warga Pakistan yang kehilangan kepercayaannya kepada pemerintahannya sendiri. Masyarakat internasional juga hampir tidak bersimpati lagi kepada pemerintahan di bawah Presiden Asif Ali Zardari, karena pemimpin negara itu bahkan tidak menghentikan lawatannya di Eropa, ketika bencana mulai terjadi.

Oleh sebab itu rakyat sekarang marah, demikian Sarim Burney, “Jika pemerintah sejak awal sudah mengambil langkah yang benar untuk menangani banjir, keadaannya tidak seburuk saat ini. Tetapi sampai sekarang di manapun saya tidak melihat peranan pemerintah secara aktif, atau juga kerjasama dengan pemerintah. Bagi pemerintah di Islamabad tidak ada masalah, karena yang mati lemas di air hanya rakyat. Pemerintah sendiri tidak tenggelam.“

Pemerintah Kewalahan

Orang-orang yang kecewa di daerah bencana kini menyadari, bahwa politisi yang lelah memangku jabatan tidak mempedulikan mereka. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah menyebar dengan cepat. Memang Presiden Zardari dan PM Yousaf Raza Gilani menjamin, bahwa korban banjir akan mendapat bantuan darurat. Tetapi mereka memberikan janji terlalu banyak. Dalam berbagai segi pemerintah kewalahan menghadapi bencana alam itu, demikian dikatakan Christian Wagner, pakar Asia selatan dari Yayasan Ilmu Pengetahuan Alam dan Politik di Berlin.

Wagner menambahkan, "Di Pakistan hanya ada sedikit yayasan dan organisasi di samping militer, yang mampu menyediakan bantuan untuk menghadapi bencana seperti ini. Oleh sebab itu, dalam situasi seperti ini tentu kemarahan rakyat semakin bertambah terhadap pemerintahnya, yang jika dibandingkan tampak sangat lemah.“

Banyak tindakan yang diumumkan pemerintah tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya pengalaman untuk menangani krisis. Keraguan untuk memberikan sumbangan dari dunia internasional juga memperjelas perasaan takut, bahwa sumbangan yang diberikan akhirnya mendarat di saku pegawai pemerintah yang korup. Sebenarnya keadaan politik negara yang sedang dalam transisi menyebabkan pemerintah sangat lambat dalam mengorganisir bantuan, demikian pendapat pakar Asia selatan Christian Wagner.

Reformasi Yang Menghambat

Wagner menambahkan, menurut jajak pendapat Presiden Zardari tidak memiliki banyak dukungan. Di lain pihak orang harus menyadari, bahwa akibat reformasi konstitusi, presiden tidak memiliki banyak kekuasaan lagi. Sekarang, yang paling memegang kekuasaan adalah PM Gilani.

Namun PM Gilani juga berada dalam situasi terjepit, karena keputusannya juga tergantung pada persetujuan Presiden Zardari yang menjadi ketua Partai Rakyat Pakistan (PPP). Di samping itu, militer Pakistan melaksanakan pemberian bantuan bagi korban banjir berdasarkan kekuatan politik mereka, tanpa mendiskusikannya dengan pemerintah.

Korban banjir masih kekurangan air minum, bahan makanan dan obat-obatan. Pekerja sosial Sarim Burney harus menghadapi semakin bertambahnya kesengsaraan dan kemarahan rakyat Pakistan. Yang jelas, seperempat wilayah Pakistan tergenang air sejak empat pekan lalu. Sekitar 20 juta orang terancam kelaparan dan penyakit. Rupanya pemerintah negara itu sampai sekarang belum memiliki rencana efektif untuk menolong korban banjir.

Adnan Ishaq / Marjory Linardy

Editor: Asril Ridwan