Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan menekan stunting. Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Mulai dari kesiapan dapur dan distribusi, hingga anggaran jumbo. “Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.

Kebijakan penataan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai diterapkan tanpa kesiapan data dan mekanisme distribusi yang memadai.

Revisi UU TNI yang memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil memicu kekhawatiran melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti terorisme dan siber. Namun, kritik menyebut kebijakan ini mengabaikan prinsip kontrol sipil dan berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Kenaikan anggaran tunjangan dan fasilitas DPR pada 2025 memicu kritik publik serta demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini dinilai tidak sensitif di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja negara. Pemerintah berdalih kenaikan diperlukan untuk mendukung kinerja legislatif, tetapi transparansi anggaran dipertanyakan.

Pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat setelah ramai pemberitaan soal ancaman terhadap ekosistem laut dan darat. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai penerbitan izin bermasalah karena adanya larangan tambang di pulau kecil. “Artinya ada kongkalikong antara otoritas pemberi izin dan perusahaan tambang,” katanya.

Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan asing dalam penanganan banjir besar di Sumatra, dengan alasan kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani bencana tersebut. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait urgensi bantuan kemanusiaan dan transparansi penilaian kebutuhan di tengah skala dampak bencana yang dianggap besar.

Banjir dan longsor melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra: Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan, lebih dari 780 orang meninggal dunia, sementara sekitar 560 orang masih hilang di 50 kabupaten/kota yang terdampak.

Menurut data BNPB, kerusakan di Aceh mencakup 204 jembatan, 75 sekolah, 99 kantor, 48 rumah ibadah, dan 5.200 rumah. Di Sumatra Utara, 27 jembatan, 19 rumah ibadah, 1 fasilitas kesehatan, serta 2.400 rumah rusak. Sementara di Sumatra Barat, kerusakan meliputi 64 jembatan, 65 rumah ibadah, 8 fasilitas kesehatan, 1 kantor, 84 sekolah, dan 2.800 rumah.

BNPB bersama BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di Aceh dan Sumatra Utara untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Langkah ini diharapkan mempercepat pembersihan jalur transportasi darat dan memastikan pengiriman logistik lewat udara tidak terhambat cuaca buruk.

Tingginya korban dan kerusakan membuat masyarakat menanti penetapan banjir Sumatra sebagai bencana nasional. Namun, Menko PMK Pratikno menegaskan status itu tidak diberikan karena penanganan sudah bertaraf nasional. "Dan kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin," ujarnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Satgas Penertiban Kawasan Hutan sedang menelusuri penyebab terjadinya bencana banjir dan longsor Sumatra. "Selain faktor cuaca ekstrem, ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana," katanya, Rabu (03/12). Selain itu, pemerintah juga terus berkonsentrasi untuk mengevakuasi dan menangani warga yang terdampak bencana.

Gelondongan kayu yang terseret arus memicu sorotan terhadap kerusakan hutan di hulu, dari konversi lahan hingga dugaan illegal logging. Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace, menilai hampir semua Daerah Aliran Sungai (DAS) di Sumatra kritis dengan tutupan hutan alam kurang dari 25%, jauh di bawah batas ideal 30% sesuai UU Kehutanan sebelum dihapus Omnibus Law.

Banjir dan longsor juga merusak habitat satwa liar. Jasad seekor gajah Sumatra ditemukan terseret arus di Pidie Jaya, Aceh, memicu kekhawatiran terhadap hilangnya keanekaragaman hayati. Ahli menilai bencana bukan hanya mengancam manusia, tetapi juga satwa yang kehilangan rumah dan sumber pakan.