Sarat Rasisme? Polri Sesalkan Skandal Interogasi di Papua
11 Februari 2019
Interogasi menggunakan ular terhadap seorang aktivis KNPB di Papua yang diduga melakukan pencurian dinilai mengandung motif rasisme. Anggota Polri diklaim sudah berulangkali melontarkan ejekan rasis kepada warga Papua.
Iklan
Ketika kepolisian Indonesia meminta maaf, skandal terkait insiden interogasi di Papua sudah keburu menjadi buah bibir. Dalam sebuah video yang beredar di dunia maya, seorang anggota Polri terlihat mengalungkan ular ke sekitar leher seorang tersangka buat memaksakan pengakuan. Peliknya, tersangka yang dianiaya merupakan Sam Lokon, anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Tidak heran jika kecaman terkait gaya kepolisian dalam menghadapi isu Papua menyeruak. "Dilihat dari konteks penindasan di Papua, khususnya oleh aparat keamanan selama ini, ditambah lagi dari cara aparat mengejek dan menertawakan di video terasa motif rasismenya," tulis Kuasa Hukum KNPB Veronica Koman kepada DW melalui pesan tertulis.
"Dia dipukul, ditendang, ditampar, serta kepala didorong ke arah ular supaya terpaksa mengakui kasus pencurian yang dituduhkan. Padahal proses penangkapannya saja lebih mirip penculikan daripada penangkapan."
"Selain itu juga ini bukan pertama kali, jadi sebetulnya penggunaan ular ini sistemik dan bercorak rasial," imbuhnya. "Ketika video ini muncul, ternyata kawan-kawan Papua cukup banyak yang komentar bahwa mereka sudah lama dengar ini."
Campak dan Kurang Gizi Renggut Nyawa Balita Papua
Diperkirakan sekitar 100 orang terutama bayi dan balita meninggal dunia akibat campak dan kekurangan gizi yang melanda Asmat dan kabupaten lainnya di Papua.
Foto: Getty Images/AFP/Y. Muhammad
Kurang gizi dan campak
Wabah campak dan kekurangan gizi, serta terjadi di Kabupaten Asmat, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan lainnya. Sudah sekitar 100 orang terutama balita meninggal dunia akibat komplikasi ini.
Foto: Getty Images/AFP/Y. Muhammad
Penanganan lintas sektor
Menindaklanjuti bencana rawan pangan dan kejadian luar biasa campak di Papua, pemerintah mengirimkan bantuan lintas sektor. Pangan dan relawan diterjunkan.
Foto: Getty Images/AFP/Y. Muhammad
Akses dalam menjangkau lokasi bencana terbatas
Lokasi wilayah yang sukar diakses menyulitkan penyaluran bantuan. Posko bantuan dipusatkan di ibukota Kabupaten Asmat, Agats. bantuan berupa makanan dan obat-obatan juga dikirim dengan menggunakan perahu ke desa-desa terpencil.
Foto: Getty Images/AFP/M. Aidi
Fasilitas medispun terbatas
Foto yang diambil pada bulan Januari 2018 ini menunjukkan seorang dokter di dinas militer tengah menangani pasien, seorang balita di tengah keterbatasan fasilitas kesehatan.
Foto: Getty Images/AFP/M. Aidi
Beberapa kali tertimpa tragedi kemanusiaan
Masalah malnutrisi bukan pertama kalinya terjadi di Bumi Cendrawasih ini. Sebelumnya juga terjadi berkali-kali bencana kelaparan di Papua. (ap/ml)
Foto: Getty Images/AFP/M. Aidi
5 foto1 | 5
Dalam pernyataan persnya Kapolres Jayawijaya AKBP Tony Ananda Swadaya sebelumnya meminta maaf dan mengakui "penyelidik tidak bersikap profesional dalam menjalankan pekerjaannya." Dia menegaskan petugas bertindak atas inisiatif pribadi dan memastikan ular yang digunakan untuk mengintimidasi korban tidak beracun atau berbahaya.
"Kami telah mengambil langkah tegas terhadap petugas yang terlibat," kata dia, sembari menambahkan polisi tidak menganiaya korban secara fisik. Sementara itu Jurubicara Polri Ahmad Musthofa Kamal memastikan kasusnya sedang diselidiki secara internal. Jika ditemukan pelanggaran, maka yang bersangkutan akan dikenakan hukuman.
Menurut Veronica Koman, rasisme sudah lama mengakar di kepolisian. Hal ini terutama dirasakan dalam isu Papua. "Perilaku rasis aparat terhadap orang Papua ini terjadi baik di Papua maupun luar Papua," kata dia. "Ketika dampingi aksi damai mahasiswa Papua di Jawa, saya sering dengar celetukan 'monyet' dari polisi; maupun polisi mengejek menirukan suara pekikan adat para mahasiswa tersebut."
Hal ini turut dilaporkan saat aksi demonstrasi mahasiswa Papua di depan kantor LBH Jakarta, awal Desember 2018 silam. Aparat diklaim melontarkan kata-kata bernada ejekan rasialis semisal "monyet" yang disertai ancaman kekerasan. Hal serupa juga terjadi dalam aksi demonstrasi di Surabaya, di mana kepolisian dilaporkan melontarkan ancaman dan makian, meski tidak bersiat rasis.
rzn/hp (ap,rtr)
Jokowi Blusukan di Papua
Presiden Joko Widodo membawa Ibu Negara Iriana dan sejumlah menteri dalam kunjungan kerja ke Papua. Ini adalah kedelapan kalinya Jokowi melawat ke provinsi di ufuk timur tersebut.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Delapan Kali di Papua
Selama lima jam Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Widodo menumpang pesawat kepresidenan ke Papua. Ini adalah kali ke-delapan presiden mengunjungi provinsi di ufuk timur Indonesia itu sejak dilantik Oktober 2014 silam.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Sertifikat Tanda Kemakmuran
Dalam kunjungannya kali ini presiden mendapat agenda ketat. Setibanya di Jayapura, Jokowi dijadwalkan menyerahkan 3.331 sertifikat hak atas tanah kepada penduduk setempat. Ia berpesan agar penduduk menyimpan dokumen penting tersebut dengan aman. "Dimasukkan ke plastik, difotokopi, jadi kalau hilang ngurus-nya lebih gampang," ujar Presiden.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Kepemilikan Permudah Pinjaman
Penyerahan sertifikat tanah dinilai penting sebagai pondasi kemakmuran. Kini penduduk bisa menggunakan sertifikat tersebut untuk menambah pinjaman usaha. "Tapi hati-hati untuk agunan ke bank tolong dihitung, dikalkulasi bisa mencicil, bisa mengembalikan ndak setiap bulan? Kalau ndak, jangan," ucap Presiden.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Sertifikat Kurangi Konflik Tanah
Tahun 2017 silam pemerintah membagi-bagikan 70.000 sertifikat kepada penduduk Papua. Tahun ini Badan Pertanahan Nasional menargetkan penyerahan 20.000 sertifikat tanah tambahan.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Rombongan Menteri di Jayapura
Selain presiden dan ibu negara, rombongan kenegaraan ini juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Seketaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Blusukan Infrastruktur
Selain bertemu penduduk, rombongan presiden juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur vital, antara lain Pasar Mama Mama yang khusus dibangun buat kaum perempuan dan jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa.
Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres
Jembatan Memangkas Jarak
Jembatan sepanjang 732 meter ini menghubungkan Jayapura dengan Muara Tami. Keberadaan jembatan di atas Teluk Youtefa memangkas waktu perjalanan dari yang semula 2.5 jam menjadi hanya satu jam saja.