1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya
Sosial

Ratusan Politisi Jerman Diretas

4 Januari 2019

Ratusan tokoh politik Jerman diretas hacker. Sejumlah dokumen rahasia internal partai, data personal perbankan hingga pesan online para politisi dibocorkan melalui Twitter.

Symbolbild Cyberangriff auf den Bundestag
Foto: picture-alliance/dpa/R. Jensen

Aksi peretasan dan pembocoran informasi peka ini dilaporkan Inforadio RBB di Berlin Kamis petang (03/101). Diketahui sejumlah data yang berhasil diretas sudah diliris sejak Desember 2018 oleh sebuah akun Twitter yang berbasis di Hamburg, Jerman. Datanya kemudian diunggah secara online, mirip dengan kalender "Advent" gaya Jerman, yaitu setiap hari mengejutkan para pengikutnya dengan membuka dan membocorkan data korban yang berbeda.

Yang menjadi target peretasan adalah seluruh anggota parlemen Jerman di Bundestag, kecuali anggota partai radikal kanan AfD. Mayoritas data yang dibocorkan adalah alamat dan nomer telepon hingga dokumen yang lebih personal seperti data perbankan, tanda pengenal, dan pesan privat . Tak hanya politisi parlemen, politisi negara bagian Jerman pun terkena dampaknya.

Politisi partai sosial demokrat SPD, Jens Zimmermann mengajukan permintaan sidang khusus komisi internet di parlemen Jerman untuk membahas segera kasus peretasan ini.

Sementara politisi partai kiri Die Linke, Anke Domscheit-Berg menyatakan, serangan peretasan ini merupakam rilis gabungan dari serangan sebelumnya, menjadi sebuah informasi yang bisa diekses secara terbuka.  Aksi ini sebagian kecil menyangkut data pribadi sensitif, dan  merupakan serangan terhadap demokrasi.

Sejauh ini, identitas serta motif dari peretasan belum diketahui. Pelaku peretasan dalam twitter akunnya menjelaskan dirinya sebagai periset  keamanan, seniman, dan pengkritik. 

Peretasan yang kerap dinamakan doxing bertujuan menyerang pribadi seseorang. Kini korban doxing meluas tak hanya para tokoh politik tetapi juga para jurnalis hingga para pekerja seni. Kasus peretasan ini masih dalam penyelidikan Pusat Keamanan Siber Nasional Jerman bersama Komisi Keamanan Teknologi Informasi Parlemen.

 

slc/as(reuters,rbb, tagesschau.de,dpa)

Lewatkan bagian berikutnya Topik terkait