1. Buka konten
  2. Buka menu utama
  3. Buka situs DW lainnya

Reaksi PBB dan Uni Eropa Tentang Kosovo

18 Februari 2008

Kosovo masih menantikan pengakuan dari negara-negara adidaya barat. Para menteri luar negeri Uni Eropa bertemu Senin (18/02) untuk merundingkan status baru Kosovo.

Warga Albania mengibarkan bendera Albania (merah) dan bendera AS yang mendukung kemerdekaan Kosovo
Warga Albania mengibarkan bendera Albania (merah) dan bendera AS yang mendukung kemerdekaan KosovoFoto: AP

Dewan Kepresidenan UE yang tengah dijabat oleh Slovenia mengatakan sebagian besar dari 27 negara anggota diperkirakan akan mengakui kemerdekaan Kosovo. Tetapi setidaknya enam negara, Siprus, Yunani, Slovakia, Spanyol, Bulgaria dan Rumania, telah mengatakan mereka tidak akan melakukannya. Pejabat urusan luar negeri Uni Eropa Javier Solana menghimbau agar masyarakat Serbia tetap tenang, usai aksi protes nasionalis Serbia yang melempari gedung kedutaan negara-negara barat di kota Beograd dengan batu. Dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB kemarin, Rusia berusaha untuk memblokir pernyataan merdeka Kosovo.

"Pernyataan ini harus diabaikan oleh komunitas internasional. Status ini juga harus dinyatakan tidak berlaku oleh misi PBB disana.“

Demikian duta besar Rusia untuk PBB Vitali Churkin. Tetapi Eropa dan Amerika Serikat tidak setuju. Mereka mengatakan NATO dan Uni Eropa akan bertanggung jawab atas stabilitas di Kosovo. Presiden Parlemen Eropa, Hans-Gert Pöttering menilai pernyataan merdeka Kosovo sebagai langkah yang benar. Ia juga meminta kerjasama pemerintahan Kosovo dan Serbia agar kedua pihak bisa meneruskan proses penerimaan ke Uni Eropa.

"Presiden Serbia Tadic yang kembali terpilih adalah pribadi yang berorientasi kepada kesatuan Eropa. Tujuan Serbia adalah menjadi anggota Uni Eropa. Ini juga adalah rencana jangka panjang Serbia dan Kosovo, bahwa suatu saat nanti mereka akan kembali berdampingan dalam Uni Eropa. Serbia dan Kosovo harus bisa bekerja sama dan tidak berkonfrontasi. Dengan Rusia kami juga masih akan berbicara. Rusia adalah mitra yang penting, tetapi kita juga tidak harus menanggapi keinginan Rusia secara berlebihan.“

Sabtu (16/02) Uni Eropa telah sepakat untuk mengirimkan sekitar 2000 polisi, dan petugas kehakiman untuk memantau kondisi di Kosovo serta membantu pembentukan lembaga-lembaga tertentu. Perwakilan tertinggi PBB di Kosovo Joachim Rücker cukup optimis dengan masa depan Kosovo sebagai negara yang merdeka.

"Saya rasa Kosovo memiliki kesempatan yang sama dengan transformasi ekonomi lainnya untuk mencapai jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Negara ini memiliki kelebihan untuk mampu bersaing khususnya dalam bidang pertambangan dan mineral. Populasi negara ini muda dan sebagian menguasai lebih dari satu bahasa dengan tingkat pendidikan yang cukup baik. Kosovo juga kaya akan tradisi dalam agrikultur.“

Indonesia sendiri belum siap untuk mengeluarkan pernyataan resmi akan status Kosovo sebagai negara yang merdeka. Departemen Luar Negeri menyatakan pemerintahan Indonesia akan mengamati terlebih dahulu perkembangan yang terjadi di Kosovo. (vl)