Pengamat hak asasi manusia Suriah yang berbasis di Inggris melaporkan bahwa pertempuran sengit terjadi di desa al-Tiba, al-Qabu dan Shniyeh di pusat proinsi Homs yang merupakan wilayah kelompok oposisi.

Dilaporkan bahwa pertempuran meletus setelah para milisi yang loyal pada presiden Assad menembakkan senjata ke arah sekelompok perempuan, yang menewaskan dua orang dan melukai empat lainnya.

Hari Kamis (05/04), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, termasuk Rusia dan Cina, bergabung dengan Annan dalam langkah untuk lebih menekan presiden Assad agar mengimplementasikan enam poin rencana perdamaian. Tekanan itu dilakukan di tengah keraguan atas niat serius Damaskus untuk menghentikan kekerasan.

Presiden Assad, telah setuju menarik pasukan dan senjata berat dari kota-kota hingga Selasa (10/04). Annan mengatakan bahwa jika Damaskus menepati janji, maka ia akan menyerukan penghentian permusuhan secara menyeluruh pada Kamis (12/04) pukul 06.00 waktu Damaskus.

“Saya mendesak pemerintah dan pimpinan kelompok oposisi untuk mengeluarkan instruksi yang jelas sehinggga pesan itu sampai ke seluruh negeri baik kepada pejuang (oposisi-red) maupun tentara (pemerintah-red)“ kata Annan kepada Majelis Umum PBB.

Pemerintahan negara-negara barat mengaku sangat ragu bahwa presiden Assad akan menepati janjinya. Sementara Kofi Annan mengatakan ia belum mendapat kepastian mengenai dimulainya penarikan sebagian pasukan dari kota-kota yang menjadi sarang oposisi seperti Idlib, Zabadani dan Daraa.

“Jelas bahwa kekerasan masih berlanjut. Jumlah korban dan pelanggaran-pelanggaran lainnya akan terus dilaporkan setiap hari“ kata Annan sambil menambahkan “Kita harus menghentikan tank, helikopter, mortir, senjata dan menghentikan semua bentuk kekerasan: penyiksaan, kekerasan seksual, eksekusi, penculikan, perusakan rumah, pengusiran paksa dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya termasuk kepada anak-anak.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan meski Damaskus telah menerima rencana Annan namun “kekerasan dan berbagai penyerangan atas warga sipil belum berhenti. Situasi di lapangan terus memburuk“.

Andy Budiman/ afp