Peristiwa politik yang disebut "Revolusi Yasmin" diawali kerusuhan massal di seluruh negeri akhir Desember 2010. Awalnya peristiwa pembakaran diri penjual sayur Mohamed Bouazizi (17 Des 2010). Lalu 14 Januari 2011 Presiden Ben Ali meninggalkan Tunisia. 17 Januari 2011 PM Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Februari 2011 Ghannouchi turun, dan digantikan PM baru Béji Caïd Essebsi.

17 Jan 2011 Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi dirikan pemerintahan sementara. 27 Feb 2011 setelah sejumlah aksi protes besar-besaran, Ghannouchi turun, dan PM baru Béji Caïd Essebsi (foto). Tunisia hingga kini masih menghadapi banyak masalah. Antara lain masalah keamanan. Juli 2015 terjadi sebuah serangan teror di Sousse yang menyebabkan 38 orang tewas. 30 di antaranya berasal dari Inggris.

Perlawanan dimulai 25 Jan 2011, pada hari yang disebut "Hari Kemarahan“. 11 Feb Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa puluhan tahun turun jabatan, Dewan Militer ambil alih. Mereka jamin pemilu demokratis serta cabut situasi darurat yang sudah berlangsung 30 tahun. 2 Juni 2012 Mubarak dijatuhi hukuman seumur hidup. Setelah itu ia beberapa kali dihadapkan ke pengadilan karena sejumlah tuduhan.

Dalam pemilu antara 2011 dan 2012 Ikhwanul Muslimin dapat suara mayoritas di parlemen. Mohammed Mursi jadi Presiden. Partai liberal, kiri dan kekuatan sekuler protes dan memuncak Nov 2012. Serangkaian demonstrasi berakhir pada kudeta oleh militer. Mereka angkat Adli Mansur sebagai presiden sementara, dan akhirnya lewat pemilu Mei 2014, (Jenderal) Abdel al-Fattah al-Sisi (foto) jadi presiden.

Muammar Gaddafi (foto) diktator Libya antara 1969-2011. Ia penguasa yang paling lama bercokol di puncak kekuasaan Libya. Awal 2011 Musim Semi Arab menjalar ke Libya dan sulut demonstrasi di seluruh negeri. Gaddafi kehilangan kontrol. Maret sejumlah negara lancarkan serangan udara. Juni 2011 Gaddafi resmi dicari karena pelanggaran kemanusiaan. 20 Oktober 2011 Gaddafi tewas dibunuh saat buron.

Sejak 2011 Libya diguncang baku hantam antar milisi. Awalnya proses demokratisasi berjalan karena 2012 pemilu demokratis dilaksanakan. Partai sekuler ANK jadi kekuatan terbesar. Tapi partai Islam jadi mayoritas di parlemen. Pemerintah mayoritas Islam fundamental tidak mampu atau mau hapus milisi. Ansar al-Sharia bisa bergerak bebas. Presiden Nuri Abusahmain bahkan dirikan pasukan pribadi.

Maroko adalah monarki konstitusional, dan sejak 1999 dipimpin Muhammad VI (foto). Negara miskin tapi stabil secara politik. Setelah seruan di Facebook, 20 Feb 2011 (Hari Kehormatan) ribuan berdemonstrasi tuntut reformasi politik dan demokrasi. Dalam kerusuhan jatuh korban tewas. Sebagai reaksi, Raja Maroko umumkan reformasi politik 10 Maret 2011.

Referendum konstitusi dilaksanakan setelah Musim Semi Arab. Perubahan yang disetujui 98% anggota parlemen, akui Tamazight jadi bahasa resmi disamping Arab. Sejumlah kewenangan dialihkan dari raja ke perdana menteri dan parlemen. Raja sekarang wajib angkat PM dari partai yang mayoritas di parlemen. Sebelumnya, Raja Maroko bisa mengangkat siapapun yang ia inginkan. Foto: istana raja.

Kerusuhan Aljazair (2010–2012) berkaitan dengan revolusi di Tunisia. Aksi protews warga awalnya disulut terus meningkatnya harga bahan pangan. Kerusuhan muncul secara spontan dan tidak terorganisir. Oposisi tuntut pencabutan situasi darurat, dan itu dipenuhi pemerintah tanggal 24 Feb 2011. Hingga pertengahan April ada kerusuhan dan demonstrasi. Foto: Presiden Abdelaziz Bouteflika

Aljazair hingga sekarang tetap menghadapi banyak masalah. Presiden Bouteflika juga tetap berkuasa. Dalam pemilu 17 April 2014 ia terpilih jadi presiden untuk keempat kalinya. Menurut keterangan departemen dalam negeri, 81,5% suara diraih Bouteflika, dan 12,18% diraih penantangnya Ali Benflis. Foto: ibukota Aljir.

Mesir sedang menghadapi kirisis utang. Rasio utang negeri di tepi sungai Nil itu saat ini mencapai 101% dari Produk Domestik Bruto. Tahun 2017 pemerintah di Kairo terpaksa mencadangkan 31% dari anggaran negara tahunan untuk membayar cicilan. Namun kondisi itu tak menyurutkan niat Presiden al-Sisi berfoya lewat proyek megah, seperti jembatan Rod al-Farag yang baru diresmikan Mei 2019 lalu

Di bawah al Sisi, militer Mesir memperluas pengaruh bisnisnya dengan menguasai sektor-sektor paling penting seperti konstruksi, manufaktur alat berat atau pengolahan pangan. Laporan investigatif Reuters mengungkap perusahaan-perusahaan milik militer mulai mendominasi perekonomian dan secara perlahan menggeser investor asing dan perusahaan swasta lokal.

Keterlibatan perusahaan pelat hijau terlihat pada sejumlah proyek besar yang digulirkan Sisi, seperti pembangunan ibukota baru yang dimulai 2016 lalu. Kota ini didesain untuk menampung 6,5 juta penduduk di atas lahan seluas 170.000 hektar. Pemasok semen terbesar untuk proyek senilai 45 miliar Euro itu adalah El Arish Cement Co yang 51% sahamnya dikuasai tentara.

Giatnya perusahaan militer memaksa Badan Moneter Internasional (IMF) memberikan peringatan pada 2017, bahwa pertumbuhan lapangan kerja "bisa terhambat oleh keterlibatan entitas di bawah Kementerian Pertahanan." Tapi peringatan itu tidak diindahkan pemerintah di Kairo. Saat ini 32.5% penduduk Mesir hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal setahun sebelumnya penduduk miskin hanya berjumlah 27%.

Sejak Musim Semi Arab 2011 lalu ratusan proyek infrastruktur di Mesir dibuat dengan keterlibatan Otoritas Zeni Angkatan Bersenjata, tulis Reuters. Termasuk proyek perluasan terusan Suez pada 2015 yang gagal menggandakan pemasukan pemerintah seperti yang dikumandangkan presiden. Sebagai catatan proyek ini bernilai 8,2 miliar USD atau lebih dari Rp. 100 triliun.

Serupa alasan Presiden Joko Widodo saat membangun jalur Transpapua, Al-Sisi berdalih keterlibatan kontraktor militer mempercepat pengerjaan proyek empat kali lipat dibanding swasta. Laporan investigasi Reuters mengungkap, saat ini tentara menguasai sekitar 3% dari PDB Mesir yang sebesar 336 miliar USD pada 2016, sesuai data Bank Dunia. Foto: pembangunan geraja Koptik terbaru di Kairo.

Pada 2016 silam perusahaan militer dan berbagai lembaga pertahanan lain dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap berbagai produk, antara lain mesin, perlengkapan konstruksi dan jasa. Ironisnya kebijakan tersebut termasuk dalam paket reformasi ekonomi yang dianjurkan IMF.

Seberapa besar gurita duit tentara, sulit diketahui secara pasti. Kepada The Defense Post, pengusaha Mesir Naquib Sawiris menyebut militer menguasai 40% perekonomian, sementara organisasi anti korupsi Transparency International memprediksi angkanya sebesar 60%. Klaim ini dibantah oleh al Sisi. (rzn/as - rtr, fp, aljazeera, thedefensepost, arabweekly)