Sekitar 1400 relawan dan simpatisan pasangan calon presiden Jokowi-Ma'ruf Amin berkumpul dekat kota Den Haag, Belanda, hari Minggu, 3 Maret 2019. Acara diselingi dengan sajian-sajian budaya nusantara berupa musik dan tarian.

Acara diramaikan oleh para caleg dan wakil partai dari Jakarta. Dalam gambar tampak di panggung anggota DPR dari Partai Nasdem Okky Asokawati (kiri), politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas (tengah) dan Juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ruhut Sitompul (kanan).

Para relawan dari lebih 20 negara Eropa datang untuk mendengarkan pesan-pesan Presiden Jokowi (lewat video) dan tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin yang datang dari Jakarta.

Para relawan dan simpatisan datang dari berbagai negara dengan biaya sendiri, dari utara sampai selatan Eropa. Dalam foto tampak rombongan relawan dari Austria.

Puluhan relawan dan simpatisan dari Inggris juga hadir di Belanda. Untuk acara ini, mereka kebanyakan menginap 2 malam di Amsterdam dan sekitarnya.

Para relawan dengan semangat militan memenuhi ruangan dengan teriakan sliogan sahut-menyahut. Kebanyakan yang hadir adalah perempuan.

Acara di Belanda diorgansiasi oleh kelompok relawan seperti Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Bravo-5, Gerakan Wadyabala Jokowi (GWJ) Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman), Pos Raya, Satu Indonesia, Teman Jokowi, serta berbagai organisasi kelompok relawan mandiri lainnya.

Tim kampanye dari Jakarta yang hadir di Belanda antara lain juru bicara tim kapanye Ruhut Sitompul (kanan), pengamat politik Andy Widjajanto (kedua dari kanan) dan politisi PDIP Budiman Sujatmiko (kedua dari kiri). (Teks: Hendra Pasuhuk/ap)

Pemerintah mengklaim sebanyak 999 eks-jihadis berhasil mengikuti program deradikalisasi. Sejumlah pengamat juga menghargai satuan anti teror Densus 88 yang kini lebih sering menangkap terduga teroris, dan tidak lagi menembak di tempat. Pendekatan lunak ala Indonesia juga mengundang pujian dunia. Tantangan terbesar adalah RUU Anti Terorisme yang bakal melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Pembangunan infrastruktur sejak awal menjadi jurus pamungkas Jokowi. Berbagai proyek yang tadinya mangkrak kembali dihidupkan, antara lain jalan Trans-Papua, infrastruktur kelistrikan berkapasitas 35.000 megawatt yang baru tuntas 40% dan transportasi. Di bawah pemerintahannya anggaran infrastruktur digandakan dari 177 triliun Rupiah pada 2014 menjadi 401 triliun untuk tahun anggaran 2017.

Indeks demokrasi Indonesia banyak menurun di era Jokowi. Pemerintah berkilah, berlangsungnya pilkada ikut mempengaruhi peringkat Indonesia. Sejumlah pengamat menyoroti wacana Ambang Batas Kepresidenan sebesar 20% dan Perppu Ormas yang dinilai bermasalah. Selain itu Indeks Kebebasan Pers selama tiga tahun terakhir juga mencatat kemerdekaan media di Indonesia cenedrung berjalan di tempat.

Ujaran kebencian dan kabar hoax menemani kepresidenan Jokowi sejak Pemilu 2014 dan memuncak pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sejak itu dia mulai aktif memberangus media-media hoax, mengeluarkan Perppu yang membidik organisasi intoleran seperti HTI, menggandeng Facebook dan Twitter buat menghalau fitnah dan membentuk unit anti intoleransi.

Sejauh ini Istana Negara banyak menitikberatkan kerjasama internasional untuk membantu program pembangunan di dalam negeri seperti diplomasi maritim. Namun tantangan terbesar Indonesia adalah menjadi poros penyeimbang antara kekuatan regional Cina dan negara ASEAN, terutama menyangkut konflik Laut Cina Selatan.

Ada masanya ketika Jokowi menggariskan penuntasan pelanggaran HAM sebagai prioritas utama. Namun cita-cita tersebut menyurut seiring berjalannya roda pemerintahan. RUU Penyiaran misalnya mendiskriminasi kaum minoritas seksual. Sementara rekonsiliasi pembantaian 1965 cendrung berjalan di tempat dan penggunaan hukuman mati yang masih marak menjadi catatan hitam pemerintahan Jokowi.

Banyak hal positif yang dicatat dari pemerintahan Joko Widodo di bidang ekonomi, meski tidak membuahkan target pertumbuhan yang dipatok 7%. Selain 16 paket kebijakan, pemerintah juga dinilai sukses meningkatan pemasukan pajak, memperbaiki kemudahan berbisnis, rating investasi dan mempertahankan inflasi. Namun begitu rendahnya konsumsi domestik menjadi catatan muram perekonomian Indonesia.

Konflik agraria yang kian meruncing membutuhkan reformasi untuk mendamaikan kebijakan lingkungan, tanah adat dan kebutuhan industri. Tahun 2016 saja pemerintah mencatat 400 konflik yang melibatkan 1,2 juta hektar lahan, kebanyakan akibat ekspansi perkebunan. Reformasi agraria masih menjadi agenda besar Indonesia, terutama menyangkut penanggulangan perubahan iklim yang kian mendesak.