Keputusan harus dibuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengusulkan peta jalan damai demi mengakhiri perang di Jalur Gaza, Sabtu (1/6) silam.

Tapi jika Hamas diwartakan sudah memberi lampu hijau, di Israel, rencana AS memicu perpecahan di tubuh koalisi pemerintah di Yerusalem Barat.

"Klaim bahwa kami sudah menyetujui rencana gencatan senjata, tanpa dipatuhinya persyaraan kami, adalah tidak benar,” kata Netanyahu dalam sebuah keterangan pers pada Sabtu.

Pernyataan tersebut dibuat setelah muncul kabar soal ketegangan antara Netanyahu dan mitra koalisinya, Itamar Ben-Gvir. Dia menuduh sang perdana menteri berusaha "memutihkan” rencana damai AS, demi memanipulasi persepsi warga.

Ben-Gvir juga mengeluhkan, dirinya tidak mendapat salinan dokumen terkait dari kantor perdana menteri.

"Jika Anda menandatangani kesepakatan yang akan mengakhiri perang tanpa didahului kehancuran Hamas, Partai Otama Yehudit akan membubarkan pemerintahan,” kata dia, merujuk pada partai ultrakonservatif Yahudi pimpinannya.

Rencana damai dicetuskan jelang pemilu kepresidenan di AS pada bulan November mendatang. Presiden Joe Biden terancam kehilangan suara pemilih muslim dan kaum muda akibat kebijakan AS terkait Perang Gaza.

Menurut rencana Gedung Putih, perdamaian akan dicapai melalui tiga fase yang akan memakan waktu hingga lebih dari separuh dekade. Berikut rinciannya:

Fase Pertama: gencatan senjata

Tahap awal pada peta jalan damai yang diusulkan AS direncanakan berlangsung selama enam pekan.

Selama itu, kedua pihak harus menghentikan pertempuran dan Israel menarik pasukannya dari semua wilayah pemukiman di Jalur Gaza. Hamas sebaliknya harus membebaskan semua sandera perempuan, lanjut usia dan yang terluka. Ketentuan serupa berlaku untuk sandera berkewarganegaraan Amerika Serikat.

Israel sebagai gantinya melepaskan ratusan warga Palestina yang ditahan di Israel, kata Presiden Biden.

Di fase pertama, penarikan mundur militer Israel memungkinkan kembalinya semua pengungsi Palestina ke rumah masing-masing di Gaza. Sementara 600 truk akan didatangkan setiap hari dengan berbagai jenis bantuan kemanusiaan.

Gencatan senjata akan menjamin bahwa bantuan bisa mencapai mereka yang membutuhkan, „secara aman dan efektif,” kata Biden.

Sementara negosiasi untuk "mengakhiri permusuhan secara permanen,” akan berlanjut ke fase kedua.

Fase kedua: mufakat damai

Pada tahap ini, Hamas dan Israel harus menyepakati kerangka perdamaian, "sementara gencatan senjata akan terus berlanjut selama proses perundingan masih berlangsung,” tutur Biden.

Fase kedua juga mewajibkan Hamas melepaskan semua sandera, termasuk prajurit laki-laki. Seiring negosiasi, militer Israel harus sepenuhnya mengosongkan Jalur Gaza dan menarik semua komponen tempurnya ke seberang perbatasan.

Diharapkan, fase ini akan mampu menghasilkan perdamaian, demi memungkinkan dimulainya tahapan selanjutnya.

Fase Ketiga: rehabilitasi dan stabilisasi

Setelah tercapainya gencatan senjata permanen antara Hamas dan Israel, pemulangan jenazah sandera terakhir, serta pembersihan sisa amunisi bekas perang, AS menginginkan dimulainya pembangunan kembali Jalur Gaza.

"Saatnya untuk mengawali fase baru, bagi sandera untuk pulang, Israel agar aman dan penderitaan berakhir,” kata Biden. „Sudah saatnya perang berakhir dan hari baru dimulai.”

Menurut laporan Washington Post, pemerintah AS memberikan perkiraan waktu selama tiga sampai lima tahun untuk memulihkan dan menstabilkan Gaza.

Awal Mei silam, Perserikatan Bangsa-bangsa mengatakan, perang telah menihilkan 40 tahun pembangunan di Jalur Gaza, dengan setidaknya 60 persen bangunan mengalami kehancuran.

"Program pemulihan dini selama tiga tahun untuk membawa pulang ratusan ribu warga Palestina dari penampungan ke rumah masing-masing, ditambah bantuan lain, akan menelan biaya hingga USD3 miliar,” kata Abdallah Al Dardari, Direktur Biro Arab di Program Pembangunan PBB, UNDP.

Desakan sekutu dekat

Dukungan bagi rencana damai AS sebabnya bermunculan dari berbagai arah, termasuk di dalam negeri.

Benny Gantz, tokoh oposisi dan anggota kabinet perang juga dikabarkan mengisyaratkan dukungan. Dia sebelumnya mengancam akan mencabut dukungan bagi operasi militer di Gaza pada 8 Juni mendatang, jika pemerintah Israel tidak segera mengumumkan rencana pascaperang.

Uni Eropa, Inggris dan Jerman juga sudah menyuarakan sinyal positif, serupa dengan Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres. Menurut Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, pihaknya sedang mengupayakan dukungan dari Dewan Keamanan.

Meski demikian, pemerintah ultrakanan Israel bersikeras menuntut terpenuhinya syarat sebelum menyetujui damai.

Menurut Netanyahu, ketentuan yang dituntut Israel untuk mengakhiri perang tidak berubah, yakni "menghancurkan sepenuhnya kapabilitas administrasi dan militer milik Hamas, pembebasan semua sandera dan memastikan bahwa Jalur Gaza tidak lagi menebar ancaman bagi Israel.”

rzn/as (ap, rtr, afp, DW)