ANKARA:

Penundaan reformasi hukum pidana Turki memicu perselisihan antara pemerintah di Ankara dan UE. PM Turki Recep Tayyip Erdogan menolak setiap campur tangan dalam urusan dalam negerinya. Komisaris UE untuk Urusan Perluasan Günter Verheugen sebelumnya menyatakan sangat prihatin terhadap penundaan itu. Reformasi tersebut kemungkinan tidak dapat diselesaikan sebelum 6 Oktober. Pada tanggal tersebut Komisi UE hendak mengajukan laporan tentang apakah Turki memenuhi kriteria politik untuk memulai perundingan awal guna menjadi anggota UE.