Presiden Brasil umumkan tindakan antisipasi memperkuat perusahaan eksportirnya dari 'gempuran' tarif lewat paket bantuan keuangan. Brasil juga rencanakan penundaan pajak bagi perusahaan yang terdampak tarif Trump.
Presiden Brazil umumkan paket bantuan untuk lindungi eksportir domestik dari tarif tinggi ASFoto: IMAGO/Fotoarena
Iklan
Merespon tarif tinggi 50% yang dikenakan Trump terhadap Brasil, Presiden Luiz Inacio Lula da Silva, pada Rabu(13/8) mengumumkan akan memberikan dukungan kepada perusahaan eksportir yang ‘terpukul' tarif tinggi AS dengan menawarkan kredit bantuan sebesar 20 miliar reais (80 triliun rupiah).
Selain itu pemerintah Brasil juga merencanakan penundaan pembayaran pajak bagi perusahaan yang terdampak tarif, dan memberikan insentif untuk pembelian barang-barang produksi dalam negeri yang kerap diekspor ke AS. Paket bantuan ini diberi nama "Sovereign Brazil” (red. Brasil yang berdaulat).
"Kita tidak boleh takut, gugup, dan cemas saat krisis,” ujar Lula "Krisis adalah kesempatan bagi kita untuk menciptakan hal-hal baru,” imbuhnya. Lula menegaskan bahwa tidak ada alasan kuat bagi administrasi Donald Trump memberlakukan tarif hingga 50% terhadap Brasil.
Presiden AS mendukung klaim sekutunya Bolsonaro, dengan mengatakan bahwa pemerintah kiri yang berkuasa saat ini melakukan "pelanggaran hak asasi manusia.”
"Sekarang AS menyoal hak asasi manusia di Brasil… Kita harus melihat apa yang terjadi di negara yang menuduh Brasil,” tambah Lula, menyindir kebijakan dalam negeri Trump. Lula menambahkan, ia mempercayai independensi peradilan Brasil dalam memproses kasus Bolsonaro, sedang Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad menyatakan negerinya sedang "dihukum karena bersikap lebih demokratis daripada sang agresor.”
2024: Tahun Pemilu Super Sibuk yang Ubah Lanskap Politik Dunia
Tahun 2024, pemilu berlangsung di berbagai benua digelar pada saat terjadi kerusuhan global, konflik Ukraina-Timur Tengah, setelah pandemi COVID-19 yang berdampak pada macetnya rantai pasokan dan inflasi yang tinggi.
Foto: picture alliance / Sipa USA
Bangladesh: Hasina berkuasa, lalu kerusuhan melanda
Perdana Menteri (PM) Bangladesh Sheikh Hasina memenangkan masa jabatannya yang kelima setelah Partai Liga Awami yang dipimpinnya meraup tiga perempat kursi parlemen dalam pemilu Januari lalu. Pemilu Bangladesh itu diboikot oleh oposisi karena dianggap "palsu". Aksi demonstrasi pecah Juli lalu dan memaksa Sheikh Hasina mengundurkan diri setelah 20 tahun memimpin.
Foto: Pavel Rahman/AP Photo/picture alliance
Taiwan: Susun langkah baru di bawah DPP
Ketua Partai Demokratik Progresif (DPP) Lai Ching-te dan pasangan cawapresnya Hsiao Bi-khim memenangkan pemilu presiden Taiwan Januari lalu. DPP kembali menjadi partai politik berkuasa untuk empat tahun ke depan. Cina sebagai seteru kecam pemerintah asing yang mengucapkan selamat kepada Partai Progresif Demokratik (DPP) dan presiden terpilihnya, Lai Ching-te, atas kemenangannya pada pemilu Taiwan.
Foto: I-Hwa Cheng/AFP/Getty Images
Pakistan: Pemilu penuh kecurangan dan kekacauan politik
Liga Muslim Pakistan-Nawaz, PML-N, yang didukung militer akhirnya sepakat dengan Partai Rakyat Pakistan, PPP, untuk membentuk koalisi pemerintahan setelah kekacauan pemilu dan perundingan alot. Tidak ada pemenang mayoritas yang jelas dalam pemilu yang diduga diwarnai kekerasan dan dugaan kecurangan awal Februari lalu. Baik Imran Khan maupun Nawaz Sharif sama-sama mengeklaim kemenangan kala itu.
Foto: Navesh Chitrakar/REUTERS
Rusia: Putin tetap berkuasa
Banyak yang menilai pemilihan presiden di Rusia Maret lalu hanya formalitas. Kemenangan Vladimir Putin dengan perolehan suara yang menembus rekor itu dianggap bukan hal yang mengejutkan. "87% [perolehan suara] yang diumumkan menegaskan bahwa rezim Putin semakin diktator,” kata Regina Heller, seorang peneliti di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Kemananan di Universitas Hamburg.
Foto: EPA/RAMIL SITDIKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Korsel: Oposisi menang telak, Desember diwarnia aksi pemakzulan
April 2024, Partai Demokratik memenangkan suara mayoritas dalam pemilu parlemen, mengalahkan Partai Kekuasaan Rakyat yang dipimpin Presiden Yoon Suk Yeol. Yoon tetap menjabat sebagai presiden. Akhir 2024, oposisi ajukan pemakzulan terhadapnya terkait skandal darurat militer. Proses pemakzulan pertama gagal, tapi pemakzulan kedua diterima parlemen. Keputusan selanjutnya ada di Mahkamah Konstitusi.
Foto: Ahn Young-joon/AP Photo/picture alliance
Indonesia: Prabowo kalahkah Ganjar-Anies
Prabowo Subianto ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024, didampingi putra Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai wakilnya. Dua pesaingnya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo berkukuh ada kecurangan dalam Pilpres 2024 sehingga mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Prabowo banyak mendapat tentangan karena dugaan pelanggaran HAM.
Foto: DW
India: BJP Unggul, tapi…..
Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri India Narendra Modi unggul pada pemilu Maret 2024. Namun, ada satu fakta terkuak. Partai Hindu itu kehilangan suara mayoritas nasional setelah mengalami kekalahan besar di negara-negara bagian utama. Hal ini menandai perubahan dramatis dalam lanskap politik negeri itu, di mana selama ini BJP mendominasi hampir satu dekade terakhir.
Foto: Bhawika Chhabra/REUTERS
Parlemen Eropa: Terhimpit sayap kanan
Meskipun perolehan suara partai-partai sayap kanan di Prancis dan Jerman meningkat secara dramatis, hal ini tidak cukup untuk menggulingkan mayoritas haluan tengah di Parlemen Eropa. Hasil pemilihan Parlemen Eropa yang diumumkan 9 Juni 2024 ini membuat politisi konservatif Jerman Ursula von der Leyen tetap menjadi Presiden Komisi Eropa hingga tahun 2029.
Foto: Panama Pictures/imago images
Inggis: Partai Buruh akhiri 14 tahun kekuasaan konservatif
Partai Buruh memenangkan pemilihan umum Inggris Juli 2024, setelah meraih lebih dari setengah kursi di parlemen. Hasil ini menjadikan Sir Keir Starmer sebagai perdana menteri baru, menggantikan Rishi Sunak. Partai berhaluan kiri-tengah ini kembali berkuasa setelah 14 tahun berada di bawah pemerintahan sayap kanan Partai Konservatif. Partai Buruh juga kini menguasai mayoritas kursi di parlemen.
Foto: Phil Noble/REUTERS
AS: Lagi-lagi Trump
Dalam pertarungan ketat, Donald Trump meraup 277 dari 538 suara elektoral pada pemilu November lalu. Trump mengalahkan Kamala Harris, calon presiden dari Partai Demokrat yang masuk dalam bursa pencalonan setelah Presiden Joe Biden mundur dari pencalonan pada Juli. Sejak tidak lagi menjabat, Trump divonis bersalah atas 34 dakwaan terkait pembayaran uang suap dan kasus-kasus lainnya.
Pemimpin Brasil sejauh ini menahan diri untuk ‘berbalas tarif' dengan Amerika Serikat, mengatakan pihaknya tidak tertarik untuk "memperburuk hubungan kita dengan AS.”
"Kami tidak ingin konflik. Saya tidak ingin konflik dengan Uruguay, Venezuela, atau bahkan AS. Satu-satunya hal yang perlu kami tuntut adalah kedaulatan kami tidak boleh diganggu, dan tidak ada yang boleh campur tangan dalam apa yang harus kami lakukan,” tegas Lula.
Merespon tarif tinggi Trump, pada awal Agustus lalu, Brasil turut mengambil langkah penyelesaian sengketa lewat Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dengan mengajukan permintaan konsultasi perundingan bilateral. Kedua negara harus melakukan perundingan bilateral dalam 60 hari pasca pengajuan. Jika tahap ini gagal, Brasil dapat mengajukan permohonan pembentukan panel WTO untuk memutus perkara.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris