Rezim Militer Myanmar Politisasi Bantuan Kemanusiaan
28 Mei 2008![](https://static.dw.com/image/3346179_800.webp)
Kesulitan yang dialami rakyat Myanmar korban badai Nargis, untuk mendapat bantuan internasional menjadi sorotan sejumlah harian internasional. Bantuan kemanusiaan bagi korban badai Nargis kini dipolitisir. Sanksi terhadap junta militer Myanmar hanya akan memperkokoh posisi para jenderal.
Harian Swiss Basler Zeitung yang terbit di Basel dalam tajuknya berkomentar :
Tiga pekan lamanya rezim para jenderal Myanmar memblokir bantuan internasional. Dengan itu mereka mengatur rekayasa politik, memanfaatakan bencana yang melanda negaranya. Saat ini tidak ada lagi yang membicarakan keputusan rezim untuk memperpanjang masa tahanan rumah pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Tujuannya agar tidak membahayakan keselamatan 2,5 juta rakyat Myanmar korban bencana badai Nargis. Tapi permainan ini diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Tiga bulan lagi, jika cadangan beras habis, maka nasib rezim militer juga akan ditentukan oleh masalah hidup dan matinya rakyat Myanmar tsb.
Sementara harian liberal Denmark Politiken yang terbit di Kopenhagen berkomentar :
Barat harus merangkul junta militer Myanmar dengan dialog, perdagangan dan pendekatan budaya. Hanya dengan cara itu rakyat yang menderita akibat bencana, akan dapat memperoleh makanan bagi tubuh dan jiwanya. Menimbang situasi saat ini, junta militer akan tetap eksis, kalau mereka berhasil menghambat pembangunan di negaranya sendiri. Jika tidak diterapkan sanksi internasional yang terbukti gagal selama ini, dampak bencana mungkin dapat diperkecil. Semua harus menarik pelajaran, sanksi terhadap rezim militer Myanmar, hanya akan berdampak pada banyaknya kematian di kalangan rakyat kecil.
Tema lainnya yang tetap menjadi tema komentar harian-harian internasional adalah kenaikan drastis harga minyah Bumi. Para politisi di berbagai negara Eropa kini kelihatannya kehabisan akal menghadapi fenomena ini.
Harian ekonomi Perancis La Tribune yang terbit di Paris berkomentar :
Semua pemerintahan di Eropa kini harus menghadapi gelombang protes warganya, akibat kenaikan harga enrgi dan BBM. Usulan dari presiden Perancis serta sejumlah kepala negara Eropa lainnya, untuk menurunkan pajak bahan bakar minyak, malahan memicu kebingungan di kalangan warga. Semua menyadari, kenaikan harga minyak bumi di pasar dunia, akan meningkatkan beban perusahaan dan juga bagian luas dari masyarakat. Akan tetapi, jawaban bagi masalah itu bukan politik yang akan menambah buruknya permasalahan saat ini.
Juga harian Spanyol El Mundo yang terbit di Madrid mengomentari usulan penurunan pajak BBM ini :
Naiknya harga minyak bumi hanya dapat diperangi dengan mengurangi konsumsinya. Sebab kenaikan harga dipicu permintaan yang terus meningkat. Negara dapat mengurangi beban masyarakat, dengan memberikan bantuan bagi sektor yang paling merasakan dampaknya, misalnya sektor transportasi. Jika negara menurunkan pajak BBM beberapa sen per liternya, efeknya hanya akan terasa sesaat. Sementara kenaikan harga minyak bumi tetap tidak dapat dibendung. Menurunkan pajak BBM ibaratnya menembak gajah dengan senapan mainan. Jadi tidak akan ada gunanya.