RI Seperti Kerajaan? Parpol Klaim Politik dalam Budaya Lokal
21 Agustus 2024
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menyebutkan budaya politik Indonesia seperti kerajaan atau monarki meski bentuk pemerintahannya republik. Jimly serukan pembenahan pada aturan konstitusi.
Jimly menilai kebanyakan masyarakat Indonesia sebetulnya tidak paham dengan bentuk pemerintahan republik. Namun lebih familiar dengan istilah kerajaanFoto: Ari Saputra/detikcom
Iklan
Menanggapi komentar Jimly Asshiddiqie, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengaku tak setuju. Ia menilai budaya politik yang berkembang saat ini adalah perkembangan dari budaya dengan adab dan nilai-nilai lokal.
"Menurut saya itu soal cara tafsir dan cara pandang dalam memahami perilaku politik masyarakat. Budaya politik kita ini budaya penuh dengan adab dan ketimuran, bukan kebaratan. Budaya abad ketimuran itu ya sesuai dengan budaya Indonesia, tepo seliro, gotong royong, menghargai nilai kekeluargaan, kekerabatan, jadi budaya bangsa seperti itu masuk pada wilayah politik, kemudian menjadi budaya politik," kata Viva kepada wartawan, Selasa (20/8).
"Kalau kemudian dibilang budaya politik kerajaan ya kurang tepat karena budaya politik itu merujuk kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan," tambahnya.
Viva memandang bahwa pernyataan Jimly itu hanya sebuah cara pandang saja. Dia menegaskan bahwa budaya di Indonesia yakni gotong royong hingga sopan santun.
"Tapi ada local wisdom, sebagai nilai budaya yang bisa dikembangkan untuk membedakan antara budaya politik Indonesia dengan budaya politik barat misalnya. Tetapi itu hanya berbeda dalam cara pandang, cara tafsir di dalam melihat realitas politik yang terjadi," katanya.
Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Lebih lanjut, Viva juga memandang bahwa budaya politik Indonesia juga perlu terus dikembangkan. Dia memandang budaya itu memang tak luput dari kerajaan jaman dahulu.
"Kalau menurut saya budaya politik Indonesia lebih dipengaruhi oleh local wisdom yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa, gotong royong, sopan santun, yang terkadang terkikis dan patut kita kembang tumbuhkan lagi agar budaya-budaya itu bisa berkembang," katanya.
"Tapi kalau kemudian budaya kerajaan itu kan sesuai dengan petuah-petuah dari sultan atau raja. Nah dengan adanya undang-undang dan konstitusi, itu kan dalam negara berdemokrasi sebagai pembatas kewenangan peran dan fungsi dari pemimpin politik, jadi menurut saya itu perbedaan tafsir dan cara pandang dalam sosial dan politik," tambahnya.
Apa yang Perlu Kamu Ketahui tentang Pemilu 2024
Bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden baru, pemilu serentak Indonesia tahun 2024 juga akan memilih anggota DPR, DPD serta DPRD dan menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images
Hari pencoblosan: 14 Februari 2024
KPU menetapkan pemungutan suara serentak jatuh pada hari Rabu 14 Februari 2024. Sama seperti pemilu sebelumnya, hari pencoblosan adalah hari libur nasional. Warga yang punya hak pilih, tidak hanya memilih presiden dan wakil presiden, tapi juga akan memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Foto: picture alliance/abaca/J. Tarigan
Lima surat suara berwarna-warni
Pada Pemilu 2024, pemilih akan dihadapkan dengan lima surat suara sekaligus. KPU membedakan kelima surat suara berdasarkan warna yang tertera. Abu-abu untuk presiden dan wakil presiden, kuning untuk DPR RI, merah untuk DPD RI. Sementara DPRD tingkat provinsi berwarna biru dan DPRD tingkat kabupaten/kota berwarna hijau.
Foto: Chaideer Mahyuddin/AFP/Getty Images
Pesta demokrasi terbesar di dunia
Berdasarkan data KPU RI, total jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih, termasuk 1.750.474 pemilih luar negeri. Angka tersebut mencakup 74% dari total populasi Indonesia. Pemilu kali ini akan menjadi salah satu perhelatan demokrasi terbesar di dunia.
Foto: Bay Ismoyo/AFP/Getty Images
Didominasi pemilih muda
Pemilu 2024 menjadi sangat istimewa karena jumlah pemilih muda generasi Z dan milenial, dengan kisaran usia 20 sampai 30 tahun, mencapai 56,4% dari total DPT, yakni sekitar 114 juta orang. Bahkan separuh dari angka tersebut merupakan pemilih pemula.
Foto: Adi Pranata/ZUMA Press/picture alliance
Pemilih kelompok rentan, surat suara khusus bagi tunanetra
Pada Pemilu 2024, ada pula pemilih kelompok rentan yang di antaranya merupakan penyandang disabilitas. KPU bertekad menjamin hak suara bagi 1.101.178 pemilih disabilitas (0,54%), salah satunya dengan menyiapkan surat suara khusus bagi para tunanetra.
Foto: picture alliance/NurPhoto/D. Roszandi
Jawa catatkan jumlah pemilih terbanyak
Menurut data KPU, Jawa Barat jadi provinsi dengan pemilih terbanyak, yakni sekitar 35.714.901 pemilih. Diikuti Jawa Timur sebanyak 31.4 juta, dan di peringkat tiga Jawa Tengah dengan 28.2 juta. Sedangkan Papua Selatan adalah provinsi yang paling sedikit pemilihnya dengan 367.269 pemilih.
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
Pemilu legislatif 2024
Dalam pemilihan umum legislatif 2024 ada 24 partai politik yang lolos, terdiri dari 18 partai nasional dan 6 partai politik lokal di Aceh. Dengan jumlah DCT DPR RI sebanyak 9.917 calon meliputi 18 parpol yang tersebar di 84 dapil. Sedangkan DCT DPD RI terdiri dari 668 orang (laki-laki: 585 orang dan perempuan: 133 orang).
Foto: Getty Images/AFP/R. Gacad
Para kandidat capres dan cawapres
Ada tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga dalam Pemilu 2024, mereka adalah: Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan wakilnya Muhaimin Iskandar, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan wakilnya Mahfud MD. (Dari berbagai Sumber)kp/ha/as
Foto: Adek Berry/AFP/Getty Images
8 foto1 | 8
Jimly: Republik dalam sistem Kerajaan
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Namun, menurut dia, budaya politik yang terlihat hari ini cenderung menerapkan sistem monarki atau kerajaan.
Iklan
Hal itu disampaikan Jimly dalam pidatonya di acara dialog nasional bertajuk 'Refleksi Kelembagaan Komisi Yudisial' dalam rangka memperingati HUT ke-19 Komisi Yudisial.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mulanya mengajak untuk menyisakan sedikit perhatian, yakni dengan mencermati apa yang perlu dievaluasi dan dibenahi, baik dari segi aturan-aturan konstitusi, institusi ketatanegaraan, maupun budaya konstitusional.
Dia bercerita tentang sejarah pada masa kemerdekaan. Saat sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tentang penentuan bentuk pemerintahan Indonesia, dilakukan pemungutan suara untuk menentukannya.
"Undang-Undang Dasar itu ndak ada yang pakai voting itu, ndak ada. Tetapi ketika kita mau merumuskan apakah bentuk negara kita republik atau bukan, itu terpaksa voting," ujar Jimly di gedung Komisi Yudisial, Selasa (20/8).
"Kenapa mesti di-voting? Ya karena ada sembilan orang yang ngotot tidak mau. Maka waktu di-voting yang memilih republik jumlahnya 55, yang minta supaya kita ini kerajaan, yang ngotot itu tadi 9 orang. Waktu voting jadi 6 orang yang minta kerajaan itu," lanjutnya.
Perang Diplomasi demi Kemerdekaan Indonesia
Tanpa diplomasi Sjahrir dan tekanan internasional, Belanda masih akan bercokol di Indonesia, kendati proklamasi 45. Inilah empat tahun bersejarah yang dipenuhi intrik politik, pengkhianatan dan agresi milliter Belanda
Foto: picture-alliance/ANP
Kapitulasi Jepang, September 1945
12 Agustus 45, tiga hari setelah bom atom menghancurkan Nagasaki, Panglima Militer Jepang, Jendral Terauchi Hisaichi mengundang Soekarno dan Radjiman Wedyodiningrat ke Da Lat, Vietnam. Kepada keduanya Hisaichi mengindikasikan Jepang akan menyerah kepada sekutu dan membiarkan proklamasi kemerdekaan RI. Baru pada 2 September Jepang secara resmi menyatakan kapitulasi di atas kapal USS Missouri.
Foto: picture-alliance/dpa/United States Library Of Congres
Proklamasi, Agustus 1945
Setibanya di Jakarta, Soekarno diculik oleh pemuda PETA ke Rengasdengklok. Di sana ia dipaksa mengumumkan kemerdekaan tanpa Jepang. Malam harinya Soekarno menyambangi Mayjen Nishimura Otoshi. Kendati tidak mendukung, Nishimura menawarkan rumahnya untuk dipakai merumuskan naskah proklamasi. Keesokan hari Soekarno dan Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jl. Pegangsaan Timur No. 56
Foto: picture alliance/CPA Media
Kabinet Sjahrir I, November 1945
Soekarno dan Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Keduanya memerintahkan Sutan Sjahrir, diplomat ulung yang kemudian menjadi perdana menteri pertama, buat mencari pengakuan internasional. Tugas Sjahrir adalah mempersiapkan Indonesia menghadapi pertemuan Linggarjati. Pidatonya yang legendaris di sidang umum PBB 1947 hingga kini masih tercatat sebagai momen paling menentukan
Foto: picture alliance/United Archives/WHA
Perundingan Linggarjati, November 1946
Dalam pertemuan yang dimediasi Inggris, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, Madura dan Sumatera. Tapi Belanda nyaris bangkrut dan berniat mengamankan akses ke sumber daya alam Indonesia. Sjahrir yang ingin menghindari perang sempat menyetujui pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Belanda. Idenya ditolak Sukarno, dan Sjahrir harus mundur sebulan setelah penadatanganan perjanjian.
Foto: Public Domain
Agresi Militer I, Juli 1947
Akibatnya Belanda menyerbu Sumatera dan Jawa demi merebut sumber daya alam dan lahan pertanian. Apa yang oleh Indonesia disebut sebagai Agresi Militer, dinamakan Belanda "misi kepolisian" untuk menghindari campur tangan internasional. Parlemen Belanda awalnya menginginkan perluasan agresi buat merebut ibukota Yogyakarta, tapi ancaman sanksi PBB membuat Den Haag menarik pasukannya dari Indonesia.
Foto: picture alliance/Everett Collection
Perjanjian Renville, Desember 1947
Di atas kapal USS Renville, Indonesia berhasil memaksakan gencatan senjata, tapi kehilangan sebagian wilayahnya. Belanda cuma mengakui kedaulatan RI di Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, serta meminta TNI menarik pasukannya dari wilayah pendudukan. Belanda kala itu sedang menunggu pemilu legislatif. Pemerintahan yang baru kemudian mengambil kebijakan yang lebih keras terhadap Indonesia.
Foto: Publilc Domain
Agresi Militer II, Desember 1948
Belanda memanfaatkan masa liburan natal PBB buat menggelar Agresi Militer II. 80.000 pasukan diterjunkan. Soekarno, Hatta dan Sjahrir ditangkap. Akibatnya Sjafruddin Prawiranegara diperintahkan membentuk pemerintahan darurat. Uniknya operasi militer di Indonesia didukung 60% penduduk Belanda. Sembilan hari setelah dimulainya agresi, PBB menelurkan dua resolusi yang menentang serangan Belanda
Foto: Getty Images/Keystone
Konferensi Meja Bundar, Agustus 1949
Setelah menjalin kesepakatan dalam perjanjian Roem Roijen, Indonesia dan Belanda sepakat bertemu di Den Haag atas desakan internasional. Belanda bersedia menarik mundur pasukan dan mengakui kedaulatan RI di semua kepulauan, kecuali Papua barat. Sebagai gantinya Indonesia harus membayar sebagian utang pemerintahan kolonial, termasuk yang dipakai untuk agresi militer selama perang kemerdekaan.
Foto: Getty Images/Keystone
Penyerahan Kedaulatan, Desember 1949
Ratu Juliana menandatangani akta penyerahan kedaulatan kepada RI di Amsterdam pada 27. Dezember 1949. Setelah kemerdekaan, Indonesia tenggelam dalam revolusi buat mengamankan kesatuan republik. Sementara Belanda menghadapi tekanan internasional. Sikap Den Haag soal Indonesia dan Papua bahkan nyaris membatalkan keanggotaan Belanda di NATO, yang kala itu mendukung kemerdekaan Indonesia.
Foto: picture-alliance/ANP
9 foto1 | 9
Menurut Jimly, akan beda cerita jika penentuan bentuk pemerintahan Indonesia tak dilakukan dalam forum kecil, melainkan dibuat sebuah forum yang lebih luas seperti referendum.
Soalnya, Jimly menilai kebanyakan masyarakat Indonesia sebetulnya tidak paham dengan bentuk pemerintahan republik. Namun lebih familiar dengan istilah kerajaan.
"Karena orang-orang kampung kita dari Sabang sampai Merauke nggak tahu apa itu republik. Bahasa apa itu kan? Tapi kalau dibilang kesultanan, ah tahu semua," ungkap Jimly.
Jimly mengungkapkan, budaya politik ini yang kemudian terbawa hingga saat ini, meski pemerintahan Indonesia telah diputus berbentuk republik.
"Jadi budaya politik kita ini, kesadaran kognitif mayoritas rakyat kita ini kerajaan. Bentuk formalnya kita ini republik. Itu kan pilihan enlightened leaders, orang-orang terdidik. Tapi budaya politik kita monarki, itulah, kerajaan. Bentuk republik, kelakuan kita kerajaan," imbuh Jimly.
"Inggris bentuk formalnya monarki, kelakuannya republik. Australia sama, Belanda sama, kerajaan, kelakuannya republik. Tapi kita terbalik. Oleh karena itu, kita penting evaluasi," pungkasnya. (rs/rs)