Sehari setelah aksi demonstrasi di berbagai kota di India, ribuan para pendukung aktivis anti korupsi Anna Hazare, berhimpun di luar penjara Tihar di Delhi, dimana Hazare ditahan sejak Selasa pagi. Penahanan dilakukan terhadap Hazare yang mulai melakukan aksi mogok makan kemarin. Sebelum diciduk, ia sempat berpesan: „Rekan-rekan terkasih, perjuangan kemerdekaan kedua di India sudah dimulai. Dan wahai pemerintah, apa Anda pikir dengan penangkapan saya, pertarungan ini usai? Anda harus berhenti korupsi. Ada jutaan orang di belakang kami, yang akan menggantikan perjuangan ini.“

Karena tekanan massa, pemerintah memerintahkan pembebasan Hazare semalam, namun pria berusia lebih dari 70 tahun itu menolak keluar dari penjara, tanpa adanya jaminan bahwa ia boleh melanjutkan aksi mogok makan, jika diperlukan ia akan puasa sampai mati, di taman publik.

Menurut PM India Manmohan Singh, yang terjadi adalah salah pengertian dan tindakan Hazare penuh dengan konsekuensi mematikan bagi demokratisasi parlementer di India. Kata-kata itu disampaikan Singh dalam pidatonya di parlemen. PM India itu berargumen, bahwa penahanan Hazare kemarin dibenarkan, karena Hazare menolak imbauan polisi agar tak melakukan aksi mogok makan selama tiga hari seperti yang direncanakan. Orang kepercayaan PM India, Manmohan Singh, yaitu menteri keuangan Pranab Mukherjee mengatakan: “Setiap orang berhak berunjuk rasa. Tapi ada aturannya. Jika polisi khawatir akan masalah keamanannya, maka perlu campur tangan.“

Fokus aksi mogok makan Hazare menyangkut desakannya terhadap naskah undang-undang anti korupsi, yang disebut undang-undang Lokpal. Dalam naskah undang-undang itu, ombudsman yang baru bertugas menyelidiki dan menuntut politisi dan birokrat yang bersalah.

Singh mengatakan taktik mogok makan untuk mendesakan sebuah undang-undang yang lebih kuat merupakan tantangan langsung dan inkonstutusional bagi otoritas pemerintah.

Dengan tingginya skandal korupsi di India, membuat Hazare menjadi terkenal sebagai figur nasional karena kampenyenya dalam memperkuat undang-undang anti korupsi Lokpal.

Korupsi menjadi masalah keseharian di India. Mulai dari soal lisensi jasa pelayanan komunikasi baru yang bernilai milyaran euro, rumah untuk janda-janda tentara yang diambil alih oleh pejabat-pejabat, hingga tender pembangunan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan pesta olah raga Commonwealth, termasuk korupsi dalam distribusi tiket. Kecurangan dimana-mana: „Tuntutannya adalah apa yang harus dilakukan saat itu. Polisi dan hakim hanya mengikuti kebijakan yang salah, mereka menjadi tidak independen. Sementara politik terlalu berkuasa. Yang terjadi bukan lagi demokrasi, melainkan kediktatoran.“

Aksi mogok makan sebelumnya dilakukan April lalu selama 98 jam. Pada waktu itu, Hazare diizinkan untuk membantu merancang undang-undang tersebut. Namun kemudian ia menolak versi akhir undang-undang itu, karena mengecualikan perdana menteri dan hakim agung dari pengawasan ombudsman.

Jürgen Webermann / Purwaningsih

Editor: Pasuhuk