Kebebasan pers AS di bawah pemerintahan Trump memburuk. Kebebasan pers Jerman keluar dari peringkat 10 dunia sedang Indonesia kian merosot hingga ke posisi 127 dari 180 negara.
RSF mengatakan bahwa indeks kebebasan pers telah mencapai peringkat terendah selama 23 tahun terakhir (foto simbol jurnalis yang sedang meliput)Foto: Yaghobzadeh Alfred/abaca/picture alliance
Iklan
Kebebasan pers global mencapai "titik terendah sepanjang masa,” tulis Reporters Without Borders (RSF) dalam laporan World Press Freedom Index 2025 yang dirilis Jumat(2/5). RSF secara khusus mencatat penurunan kebebasan pers di bawah kepemimpinan Presiden AS, Donald Trump.
"Lebih dari separuh populasi dunia tinggal di negara-negara dengan situasi kebabasan pers yang ‘sangat serius',” kata organisasi nirlaba yang berbasis di Prancis ini dalam laporannya yang dirilis menjelang Hari Kebebasan Pers Sedunia, tanggal 3 Mei.
RSF mengatakan bahwa indeks utama kebebasan pers telah mencapai peringkat terendah dalam 23 tahun terakhir.
Peringkat tersebut dibuat oleh para ahli berdasarkan jumlah insiden kekerasan yang melibatkan jurnalis di tiap negara, serta data lain yang relevan. Para ahli menilai situasi di sebuah negara atau wilayah dalam lima kategori yakni politik, hukum, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan.
Apa kata RSF tentang kebebasan pers di AS?
RSF mencatat bahwa situasi di AS semakin memburuk sejak Trump menjabat sebagai presiden pada Januari lalu.
Pada hari Jumat, Trump mengumumkan perintah eksekutif pemotongan dana bantuan untuk media penyiaran publik NPR dan PBS, menyebut keduanya bias. Presiden AS tersebut juga mengatakan bahwa dirinya sedang mempertimbangkan tindakan hukum terhadap The New York Times.
AS turun dua peringkat dari tahun 2024 ke posisi ke-57 di bawah peringkat negara Afrika Barat, Sierra Leone. Laporan RSF tersebut mengatakan bahwa wilayah AS yang luas sudah berubah menjadi "gurun berita”.
"Ketika jurnalis dibuat menjadi miskin, mereka tidak lagi memiliki sarana untuk melawan musuh-musuh pers mereka yakni disinformasi dan propaganda,” kata Direktur Editorial RSF Anne Bocande dalam sebuah pernyataan.
Iklan online meningkat menjadi 247,3 miliar dollar (4 kuadriliun rupiah) pada tahun 2024, tetapi sebagian besar dari iklan tersebut masuk ke raksasa teknologi seperti Meta, Google dan Amazon, bukan ke organisasi berita, kata RSF.
Hampir seabad lalu, muncul jurnalisme foto yang mengubah lanskap pers pada masa itu. Sebuah pameran di Museum Sejarah Berlin memperlihatkan foto-foto pers pada masa-masa awal.
Foto: Ullstein
Musim panas di danau Wannsee, 1910
Sejak dulu, Wannsee dekat kota Berlin dikenal sebagai danau tempat mandi yang populer bagi keluarga. Banyak warga Berlin yang piknik dan santai di sini pada cuaca cerah. Ini foto Conrad Hünich, hasil bidikannya tahun 1910.
Foto: Ullstein
Tentara di atap Brandenburger Tor, 1919
Suasana mencengkam di Berlin saat aksi pemogokan umum melumpuhkan ibukota, hampir seabad lalu. Kelompok-kelompok milisi berkeliaran. Selama aksi makar "Spartacus" Januari 1919, fotografer Walter Gircke memotret tentara pemerintah yang mengambil posisi di atap Gerbang Brandenburg di sebelah Reichstag.
Foto: Ullstein Bild
Pasangan di Kanu, 1929
Martin Munkácsi memotret pasangan ini di sebuah kanu tahun 1929. Gambar itu lalu diterbitkan di "Berliner Illustrirte Zeitung", sebuah majalah yang terbit setiap hari Kamis. Martin Munkácsi seorang Hongaria Yahudi, yang kemudian pergi ke Amerika dan menjadi fotografer fesyen.
Foto: Ullstein Bild
Perempuan lari rintangan, 1912
Adegan perempuan yang melompati rintangan kayu dan jerami dari tahun 1912 ini dibuat wartawan foto Robert Sennecke. Robert kemudian menjadi fotografer perang pada Perang Dunia I dan menjadi terkenal. Dia lalu mendirikan biro agen foto yang memasok gambar untuk pers Jerman dan internasional.
Foto: Ullstein
Tentara Jerman di Libya, 1941
Fotografer perang Erich Borchert meninggal tak lama setelah mengambil gambar ini, tentara Jerman di Libya yang sedang menjaga parit ke kota Tobruk yang diduduki Inggris tahun 1941. Erich tidak berhasil lari dari kota ini yang menjadi sasaran serangan militer.
Foto: Ullstein Bild
Buaya tertangkap, 1906
Otto Haeckel dan saudaranya Georg adalah perintis fotografi pers yang paling terkenal di Jerman. Otto Haeckel menghasilkan sekitar 1.000 foto perjalanan studi selama sebulan oleh anggota parlemen ke daerah-daerah di Afrika Timur. Gambar ini menunjukkan anggota ekspedisi yang memeriksa seekor buaya yang tertangkap.
Foto: Ullstein Bild
Masa Keemasan tahun 1920an
Aktris Hertha Schroeter pada sebuah pesta kostum dengan saksofon, pakaian berkilauan dan stoking nilon. Foto ini muncul di "Berliner Illustrirte Zeitung" tahun 1928. Tak lama setelah itu, Hitler dan Nazi berkuasa. Mereka menganggap musik jazz sebagai "musik rendahan" dan melarangnya.
Foto: ullstein bild
Propaganda Hitler, 1935
Max Ehlert, seorang fotografer resmi di bawah Nazi, mengambil gambar propaganda khas Adolf Hitler ini tahun 1935. Foto itu lalu menjadi alat propaganda Nazi bagi kaum tani Jerman. Propaganda ini bertujuan untuk memperkuat hubungan Hitler dengan para pekerja pertanian.
Foto: ullstein bild
Kantin tentara Prusia, 1898
Tentara Prusia duduk atau berdiri sambil mengobrol dan minum bir di kantin barak. Fotografer Waldemar Titzenthaler memotret adegan ini tahun 1898. Dia lalu bekerja untuk majalah "Die Dame," sebuah majalah bergambar untuk kalangan perempuan modern terbitan Ullstein Verlag. Teks: Stefan Dege (hp/ml)
Foto: Ullstein Bild
9 foto1 | 9
Jerman berada di bawah peringkat 10 besar
Laporan ini mencatat bahwa Eropa adalah wilayah di dunia di mana para jurnalis masih dapat menikmati kebebasan pers terbesar. Cina, Korea Utara, dan Eritrea berada di posisi tiga terbawah dari 180 negara.
Direktur Pelaksana RSF Anja Osterhaus mengatakan, "lebih dari separuh populasi dunia sekarang tinggal di negara-negara yang kami kategorikan sebagai negara dengan situasi kebebasan pers yang sangat serius. Jurnalisme independen dianggap begitu menyusahkan kaum otokrat.”
Norwegia menduduki peringkat teratas dalam peringkat global selama sembilan tahun berturut-turut, diikuti oleh Estonia dan Belanda.
Hanya tujuh negara yang mendapat predikat "baik" dan semuanya berada di Eropa.
Jerman, yang berada di posisi ke-10 tahun lalu, turun ke posisi ke-11. RSF menilai penurunan ini disebabkan oleh "lingkungan kerja yang semakin tidak bersahabat bagi para profesional media di Jerman, terutama karena serangan dari kelompok sayap kanan."
Laporan itu mengatakan bahwa wartawan Jerman juga menghadapi kesulitan ketika melaporkan konflik di Timur Tengah.
Laporan itu juga menyoroti nasib wartawan Palestina yang melaporkan serangan Israel ke Gaza.
"Di Gaza, tentara Israel telah menghancurkan ruang-ruang redaksi, membunuh hampir 200 wartawan dan memberlakukan blokade total di jalur tersebut selama lebih dari 18 bulan,” menurut laporan itu. West Bank dan Gaza Strip menduduki peringkat 163 dengan kategori kebebasan pers yang ‘sangat serius'.
Sedangkan Israel sendiri telah turun 11 peringkat ke posisi 112 dan “terus menekan media beritanya sendiri,” menurut laporan tersebut.
Benarkah radikalisme agama ikut mengancam kebebasan pers? Berikut peringkat negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar dalam Indeks Kebebasan Pers Internasional versi Reporters Sans Frontières.
Foto: picture-alliance/dpa
Kekuasaan Musuh Kebebasan
Kekhawatiran bahwa gerakan radikal Islam membatasi kebebasan pers hampir sulit dibuktikan. Kebanyakan penindasan yang terjadi terhadap awak media di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dilakukan oleh pemerintah, bukan ormas atau masyarakat, kecuali di kawasan konflik seperti Irak, Suriah atau Libya. Berikut peringkat kebebasan pers sejumlah negara muslim terbesar.
Foto: picture-alliance/ZB/J. Büttner
#120 Afghanistan
Wartawan di Afghanistan memiliki banyak musuh, selain Taliban yang gemar membidik awak media sebagai sasaran serangan, pemerintah daerah dan aparat keamanan juga sering dilaporkan menggunakan tindak kekerasan terhadap jurnalis, tulis RSF. Namun begitu posisi Afghanistan tetap lebih baik ketimbang banyak negara berpenduduk mayoritas muslim lain.
Foto: Getty Images/AFP/M. Hossaini
#124 Indonesia
Intimidasi dan tindak kekerasan terhadap wartawan dilaporkan terjadi selama masa kampanye Pilkada DKI Jakarta. Terutama kelompok radikal seperti FPI dan GNPF-MUI tercatat terlibat dalam aksi pemukulan atau penangkapan terhadap awak media. Namun begitu kaum radikal bukan dianggap ancaman terbesar kebebasan pers di Indonesia, melainkan militer dan polisi yang aktif mengawasi pemberitaan di Papua.
Foto: Getty Images/AFP/W. Kurniawan
#139 Pakistan
Wartawan di Pakistan termasuk yang paling bebas di Asia, tapi kerap menjadi sasaran serangan kelompok radikal, organisasi Islam dan dinas intelijen, tulis Reporters sans frontières. Sejak 1990 sudah sebanyak 2,297 awak media yang tewas. April silam, Mashal Khan, seorang wartawan mahasiswa tewas dianiaya rekan sekampus lantaran dianggap menistakan agama.
Foto: Getty Images/AFP/F. Naeem
#144 Malaysia
Undang-undang Percetakan dan Penerbitan Malaysia memaksa media mengajukan perpanjangan izin terbit setiap tahun kepada pemerintah. Regulasi tersebut digunakan oleh pemerintahan Najib Razak untuk membungkam media yang kritis terhadap pemerintah dan aktif melaporkan kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya. Selain itu UU Anti Penghasutan juga dianggap ancaman karena sering disalahgunakan.
Foto: Getty Images/R. Roslan
#155 Turki
Perang melawan media independen yang dilancarkan Presiden Recep Tayyip Erdogan pasca kudeta yang gagal 2016 silam menempatkan 231 wartawan di balik jeruji besi. Sejak itu sebanyak 16 stasiun televisi, 23 stasiun radio, 45 koran, 15 majalah dan 29 penerbit dipaksa tutup.
Foto: picture-alliance/dpa/U. Baumgarten
#161 Mesir
Enam tahun setelah Revolusi Januari, situasi kebebasan pers di Mesir memasuki masa-masa paling gelap. Setidaknya sepuluh jurnalis terbunuh sejak 2011 tanpa penyelidikan profesional oleh kepolisian. Saat ini paling sedikit 26 wartawan dan awak media ditahan di penjara. Jendral Sisi terutama memburu wartawan yang dicurigai mendukung atau bersimpati terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin.
Foto: Reuters/A.A.Dalsh
#165 Iran
Adalah hal ironis bahwa kebebasan pers menjadi salah satu tuntutan revolusi yang menanggalkan kekuasaan Shah Iran pada 1979. Namun janji itu hingga kini tidak ditepati. Iran masih menjadi kuburan dan penjara terbesar bagi awak media, tulis Reporters Sans Frontières. Saat ini tercatat 29 wartawan dipenjara dan belasan media independen diberangus oleh pemerintah.
Foto: MEHR
#168 Arab Saudi
Berada di peringkat 168 dari 180 negara, Arab Saudi nyaris tidak mengenal pers bebas. Internet adalah satu-satunya ranah media yang masih menikmati sejumput kebebasan. Namun ancaman pidana tetap mengintai blogger yang nekat menyuarakan kritiknya, seperti kasus yang menimpa Raif Badawi. Ia dihukum 10 tahun penjara dan 10.000 pecutan lantaran dianggap melecehkan Islam. (rzn/yf - sumber: RSF)
Foto: imago/Mauersberger
9 foto1 | 9
Bagaimana dengan kebabasan pers di Indonesia?
Laporan tersebut mencatat bahwa kebebasan pers di Indonesia berada di peringkat 127, turun dari peringkat 111 di tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oligarki media yang terkait dengan kepentingan politik semakin kuat, yang mengarah pada peningkatan kontrol terhadap media kritis dan manipulasi informasi melalui troll daring, influencer berbayar, dan saluran media partisan.
Dibawah kepemimpinan baru, Presiden Prabowo Subianto - yang dituduh terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia serta wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Joko Widodo, perlindungan akan kebebasan pers diyakini kian menipis dan masa depan jurnalisme independen semakin mengkhawatirkan.
Laporan tersebut turut menyertakan bahwa Undang-undang no 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada September 2022 menimbulkan ancaman baru bagi kebebasan pers. Begitu pula dengan amandemen hukum pidana yang rencananya akan diberlakukan pada 2026 menimbulkan ancaman baru bagi jurnalisme investigasi dengan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan penistaan agama dan pasal-pasal yang ditujukan untuk memerangi "berita palsu”.
Jurnalis-jurnalis yang menyelidiki kasus-kasus korupsi lokal atau meliput protes massa sering menjadi sasaran berbagai bentuk intimidasi oleh polisi atau angkatan bersenjata TNI, mulai dari penangkapan, kekerasan fisik, hingga serangan digital. Semakin berbahaya bagi jurnalis di Indonesia untuk meliput isu-isu lingkungan, terutama jika isu-isu tersebut mempengaruhi kepentingan sektor swasta yang didukung oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, jurnalis perempuan masih menghadapi pelecehan seksual, baik secara daring maupun luring.
Artikel ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris