Pelemahan rupiah dan tekanan di pasar saham kembali memunculkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Dalam beberapa hari terakhir hingga Kamis 14 Mei 2026, nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp17.500 per dolar AS, mendekati titik terlemah dalam sejarah perdagangan mata uang Indonesia. Di saat yang sama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi di tengah ketidakpastian global dan keluarnya modal asing dari pasar domestik.

Namun, di balik gejolak pasar, kekhawatiran mulai terasa di level rumah tangga. Masyarakat menghadapi ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga semakin sulitnya mencari pekerjaan.

“Ini seolah tenang di atas permukaan, tetapi tinggal menunggu waktu sampai efek pelemahan rupiah itu sampai di meja makan,” kata peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kepada DW Indonesia.

Bhima menilai tekanan terhadap rupiah dan pasar saham tidak hanya dipicu oleh faktor global, tetapi juga oleh menurunnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah utamanya terhadap pengelolaan APBN. “Sebenarnya yang terjadi adalah ketidakpercayaan terhadap kebijakan fiskal,” ujarnya.

Menurut Bhima, investor melihat belum ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan anggaran maupun realokasi belanja untuk perlindungan sosial. Ia juga menyoroti keraguan pasar terhadap target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,6%. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan kondisi berbeda dengan angka resmi pemerintah.

Ancaman bagi kelas menengah

Bhima mengatakan dampak terbesar dari pelemahan rupiah dan tekanan ekonomi pada akhirnya akan dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. “Tinggal menunggu waktu sampai pelemahan rupiah tercermin pada harga-harga barang yang dikonsumsi masyarakat,” katanya.

Ia memperkirakan kenaikan biaya hidup akan menjalar ke berbagai sektor, mulai dari pangan, pakaian, hingga pendidikan. “Ini musim anak-anak mulai masuk sekolah. Semua akan ada pengaruhnya,” ujar Bhima.

Tekanan ekonomi juga dinilai akan memperburuk kondisi ketenagakerjaan yang sebelumnya sudah rapuh. Dalam beberapa bulan terakhir, keluhan soal sulitnya mencari kerja semakin banyak muncul di media sosial maupun platform pencarian kerja.

Menurut Bhima, situasi ini akan membuat kelas menengah menjadi kelompok paling rentan. “Kalau biaya impor bahan baku naik dan bunga pinjaman makin mahal, salah satu yang dikorbankan adalah efisiensi tenaga kerja,” katanya.

Ia memperkirakan perusahaan akan menahan rekrutmen baru, memperluas praktik kerja informal, hingga meningkatkan beban kerja pekerja yang masih bertahan.

“Kalau ada pekerjaan, kemungkinan upahnya di bawah standar atau pekerja harus menggantikan dua sampai tiga orang yang di-PHK. Tuntutan kerja makin banyak, tapi gajinya tidak naik,” ujar Bhima.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–April 2026. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah PHK tertinggi, disusul Kalimantan Selatan, dan Banten.

Bhima juga menilai pemerintah cenderung lebih fokus menenangkan publik dibanding menyelesaikan akar persoalan ekonomi. “Publik seolah tenang, tetapi riak-riak di bawah sudah mulai terasa,” katanya.

Bhima mencontohkan nelayan yang mulai kesulitan melaut akibat persoalan BBM hingga gangguan distribusi bahan bakar untuk sektor logistik di luar Jawa. Menurutnya, tekanan terhadap kelas menengah sebenarnya sudah berlangsung dalam satu dekade terakhir.

“Dalam 10 tahun terakhir sudah ada 10 juta kelas menengah yang turun menjadi kelas menengah rentan atau miskin baru,” ujarnya. Dalam kondisi ekonomi saat ini, Bhima memperkirakan sekitar dua juta orang berpotensi kembali turun kelas dalam satu tahun ke depan. “Ini situasi yang sangat berbahaya,” kata Bhima.

Kelas menengah dan hilangnya rasa aman ekonomi

Di tengah pelemahan rupiah dan ketidakpastian ekonomi, keresahan juga semakin dirasakan kelompok kelas menengah, terutama generasi muda dan pekerja urban yang hidup dari pendapatan bulanan tanpa perlindungan aset yang memadai.

Postdoctoral Researcher di University College London sekaligus Research Affiliate di PUSKAPA Universitas Indonesia, Clara Siagian, menilai kerentanan ekonomi masyarakat Indonesia sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan yang tercermin dalam statistik resmi.

“Garis kemiskinan kita dibuat sangat rendah. Jadi, orang-orang yang masuk kategori kelas menengah ini sangat banyak dan jangkauannya luas,” kata Clara kepada DW Indonesia. Menurut dia, banyak kelompok yang secara statistik tidak lagi miskin sebenarnya belum memiliki keamanan ekonomi yang stabil. Kelompok ini rentan kembali jatuh ketika terjadi guncangan ekonomi.

Clara menjelaskan bahwa keamanan ekonomi saat ini tidak lagi semata ditentukan oleh pendapatan, tetapi oleh kepemilikan aset dan kekayaan. “Pendapatan bisa hilang sewaktu-waktu. Tapi, aset terus berputar dan menghasilkan keuntungan bagi yang punya,” ujarnya.

Ia menilai banyak kelompok kelas menengah Indonesia saat ini berada dalam posisi anxious middle class atau kelas menengah cemas: memiliki penghasilan, tetapi tidak cukup aman untuk menghadapi inflasi, krisis, atau kehilangan pekerjaan. “Kalau hanya bergantung pada pendapatan, ketika terjadi inflasi maka daya beli langsung berkurang,” kata Clara.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat bagi generasi muda yang belum sempat mengumpulkan tabungan maupun aset, sementara biaya hidup terus meningkat. “Orang muda sekarang menunda kesempatan untuk punya tabungan, investasi, dan aset,” ujarnya.

Clara juga menyoroti ketidakstabilan pasar kerja yang semakin didominasi oleh pekerjaan informal, kontrak pendek, dan ekonomi gig. “Pendidikan tidak lagi otomatis berujung pada pekerjaan yang layak,” katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 59% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal per Februari 2025. Kondisi ini membuat sebagian besar pekerja tidak memiliki kepastian pendapatan, perlindungan kerja, maupun jaminan sosial yang memadai ketika terjadi guncangan ekonomi.

Di sisi lain, Clara menilai narasi pertumbuhan ekonomi pemerintah tidak selalu sejalan dengan pengalaman masyarakat sehari-hari. “Angka pertumbuhan ekonomi tidak otomatis mencerminkan kondisi hidup masyarakat,” ujarnya.

Menurut Clara, ukuran ekonomi seperti pertumbuhan PDB atau pendapatan sering gagal menangkap tekanan sosial yang dirasakan masyarakat, mulai dari ketidakstabilan kerja, beban unpaid labor, hingga hilangnya waktu untuk kehidupan sosial dan komunitas.

“Ketika orang merasa kerja keras mereka tidak menghasilkan mobilitas sosial, itu akan memengaruhi kesejahteraan psikologis dan harapan terhadap masa depan,” pungkas Clara.

Editor: Yuniman Farid